DJKI Berikan Delapan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Asal Yogyakarta

Yogyakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly sangat konsen memperjuangkan kepentingan Indonesia untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal (KIK) atas warisan budaya yang dimiliki setiap daerah agar tidak diklaim ataupun dieksploitasi pihak asing.

Dalam mendukung upaya pelindungan KIK tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu membuat langkah strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun Pusat Data Nasional KIK.

“Pusat Data Nasional KIK untuk menginventarisasi kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia,” ucap Razilu saat mengisi acara Diseminasi Dan Promosi Hak Cipta Bidang Performing Art di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada hari Jumat, 11 Maret 2022.

Menurutnya, pelindungan KIK tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi tetapi juga sebagai potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya dan yang paling penting adalah untuk identitas bangsa.

“Di tahun 2022, DJKI memiliki program kerja penyusunan peta potensi ekonomi KIK. Di mana diharapkan program ini mampu mengidentifikasi bahwa adanya inventarisasi data KIK dapat menjadi data awal untuk pemetaan potensi ekonomi dari sektor KIK,” ungkap Razilu.

Razilu menuturkan, salah satu rezim kepemilikan KIK yang jelas telah memiliki potensi ekonomi misalnya pada produk yang berbasis pada potensi geografis Indonesia yang kemudian dikenal sebagai indikasi geografis (IG).

Dia mencontohkan, kopi Gayo dari Aceh menjadi produk IG pertama Indonesia yang di terima di Uni Eropa. Dari sisi harga, sebelum kopi Gayo terdaftar di DJKI, hanya di hargai sebesar Rp50 ribu per kilogramnya. Namun setelah terdaftar, harga per kilonya meningkat menjadi Rp120 ribu.

"Potensi KIK lainnya yaitu Ekspresi Budaya Tradisional, seperti Kain Endek Bali dapat menjadi nation branding bagi Bangsa Indonesia. Di mana Kain Endek Bali pernah menjadi pilihan rumah mode Christian Dior saat Paris Fashion Week 2021,” ujar Razilu.

Mengingat besarnya manfaat potensi KIK untuk meningkatkan perekomonian nasional, Razilu mengajak kepada para pimpinan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggali potensi wilayahnya masing-masing.
“Kemudian bersama-sama melindungi kekayaan intelektual tersebut serta menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi,” pungkas razilu.

Pada kesempatan yang sama, Plt Dirjen KI menyerahkan 8 (delapan) surat pencatatan KIK asal Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Andong Yogyakarta, Bedhaya Semang, Beksan Floret, Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara, Langen Toyo, Sholawat Maulud Jawi, Rasulan, dan Krumpyung.
Selain itu, Razilu juga memberikan sertifikat merek ‘100% Jogja’ dan surat pencatatan ciptaan ‘Lembayung Senja di Jogja’.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.

Rabu, 10 Januari 2024

Batik Gambo Muba Indikasi Geografis Sumatera Selatan Siap Mendunia

Menyambut tahun 2024 sebagai tahun tematik Indikasi Geografis, saat ini di Sumatera Selatan telah terdaftar Batik Gambo Muba yakni batik khas Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dibuat dengan metode jumputan dan menggunakan pewarna alami dari limbah gambir.

Jumat, 27 Oktober 2023

Tingkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal

Bali - Beberapa waktu lalu, pernah terjadi klaim dari negara lain mengenai produk seni, budaya dan kuliner Indonesia. Bahkan, dahulu disinyalir pernah terjadi praktik pencurian bahan baku dan pengetahuan tradisional asli Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing untuk membuat produk farmasi dan kosmetik komersil.

Jumat, 15 September 2023

Selengkapnya