Tips Permohonan Merek Diterima

Jakarta -   Direktur  Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nofli memberikan sambutan dalam Webinar “Penggunaan Kata Umum (Deskriptif) Sebagai Merek, Bisakah? dan Bagaimana Membuat Pembeda Bagi Merek Kita” melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Institut Pandya Astagina, Senin (22/2/21).

Pada kesempatan kali ini dijelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dikenakan oleh produk barang ataupun jasa yang digunakan sebagai tanda pengenal memiliki daya pembeda yang kuat sehingga konsumen dapat membedakan identitas suatu produk tertentu dengan produk sejenis lainnya.

“Ketika suatu tanda sering digunakan untuk menunjukkan barang atau jasa tertentu, maka konsumen akan menganggapnya sebagai tanda umum yang hanya mengindikasikan produk itu sendiri,” ujar Nofli. 

Menurut Nofli, tanda yang bersifat deskriptif adalah tanda yang tidak memiliki daya pembeda yang melekat sehingga tidak dapat memperoleh pelindungan. Namun demikian, tanda deskriptif dapat memperoleh pelindungan apabila memperoleh makna lain atau daya pembeda karena penggunaan.

“Daya pembeda tersebut diperoleh karena adanya makna sekunder atau secondary meaning dari tanda yang bersifat deskriptif, selanjutnya dapat didaftarkan sebagai merek,” Kata Nofli. 

Nofli juga menjelaskan bahwa di dalam teori hukum merek, suatu tanda pada merek dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok yaitu tanda yang bersifat ciptaan, tanda yang bersifat acak, tanda yang bersifat sugestif, tanda yang bersifat deskriptif dan tanda yang bersifat generik.

“Tanda bersifat ciptaan, acak (arbitrary), dan sugestif dikelompokkan dalam kategori tanda yang memiliki daya pembeda yang langsung melekat dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh pelindungan pada saat digunakan.” ungkap Nofli.

Ia berharap bahwa webinar ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan dapat memberikan saran serta masukan sebagai bahan pengembangan hukum merek di Indonesia di masa yang akan datang. 

Sebagai informasi, webinar ini juga dihadiri oleh Kasubdit Pemeriksaan Merek DJKI T. Didik Taryadi, Praktisi HKI Suyud Margono dan Ibrahim selaku Hakim Agung RI serta Tasya Safiranita Ramli sebagai moderator.


TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Gelar Sidang Terbuka, Komisi Banding Paten Putuskan Dua Permohonan Banding Paten

Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Takasago International Corporation dan menolak permohonan banding atas penolakan paten yang diajukan oleh Bayer Pharma Aktiengesellschaft melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 25 April 2024.

Kamis, 25 April 2024

Kain Batik Masuk Kelas 24 Klasifikasi Nice, Siap Menuju Pasar Internasional

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti pertemuan The 34th Session of The Committee of Experts (CE) of Nice Union di Jenewa, Swiss yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d 26 April 2024.

Rabu, 24 April 2024

Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi

Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)

Kamis, 18 April 2024

Selengkapnya