SINERGISME : Langkah Awal DJKI Optimalkan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar kegiatan Konsinyering Persiapan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) DJKI Tahun Anggaran 2022 selama tiga hari pada 27 sampai 29 Oktober 2021 di Hotel Raffles, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan inisiatif DJKI agar seluruh unit teknis maupun fasilitatif memiliki pemahaman yang sama terkait urgensi penyusunan RUP, mitigasi risiko yang ada pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengalokasian anggaran terkait pengadaan barang/jasa bagi Koperasi dan Usaha Kecil.

Menjadikan DJKI berpredikat The Best IP Office in The World, harus didukung dengan optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.


Hal ini tercermin dengan kualitas capaian Sekretariat DJKI dalam menyelenggarakan dukungan manajemen dan dukungan teknis, sistem penyelenggaraan teknologi informasi, dan lainnya.

“Untuk meraih optimalisasi tersebut, tentu diperlukan sinergi yang kuat antara jajaran di seluruh Unit Eselon II yang ada, dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maupun Sekretariat DJKI,” ujar Sekretaris DJKI Chairani Idha.

Maka menurut Idha, kegiatan ini menjadi salah satu media untuk bersinergi dan menciptakan kolaborasi yang kuat demi mencapai tujuan utama.

“Harapannya, dengan perencanaan yang matang, cermat serta menjadikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan, dapat mendukung pencapaian pelaksanaan dari rencana strategis, dan pemenuhan target kinerja maupun perjanjian kinerja DJKI Tahun 2022.” Tutup Idha. (AMO/AMH)


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

16 Agustus 2022

Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh  United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.

15 Agustus 2022

Sertifikat Paten Sebagai Bukti Hak atas Paten

Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI yang membahas sertifikat paten.

15 Agustus 2022

Selengkapnya