Sekretaris DJKI Tanamkan Tata Nilai PASTI di Jiwa PNS Kemenkumham

Jakarta - Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sucipto memberikan paparan mengenai pembinaan dan pengembangan JFT di lingkungan DJKI. Sucipto menjelaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melaksanakan pembinaan untuk pencapaian tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah membuat kebijakan strategis pembinaan dan kebijakan JFT di lingkungan DJKI.

“DJKI akan melakukan pengembangan JFT formasi analis kekayaan intelektual dan masih membuka formasi seperti pemeriksa paten, pemeriksa merek, pemeriksa desain industri secara inpassing.” ujar Sucipto.

Setiap JFT memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengembangan JFT di DJKI ini sedang menunggu keputusan surat yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham).

“Pembinaan yang sedang kami lakukan dan akan berlanjut di tahun 2023, targetnya adalah melakukan pengembangan kompetensi bagi pegawai melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan pembekalan.” tambah Sucipto.

Beberapa pengembangan lain yang akan dilakukan DJKI adalah dengan memberikan praktik kerja di instansi pusat dan daerah selama satu tahun, serta pertukaran PNS dan swasta. Program pengembangan DJKI juga memiliki program peningkatan keahlian yang bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) JFT.

“Dalam rangka memetakan penambahan dan pengembangan karir JFT, DJKI membuka kesempatan, tetapi tata tertib administrasi dan tata tertib hukum harus tetap dilaksanakan” tutup Sucipto.

Mengakhiri paparan nya, beliau berharap kepada seluruh pegawai agar mengedepankan tata nilai PASTI dan kepada pejabat pembina agar menyeimbangkan pemberian hak pegawai serta tunaikan kewajiban pegawai.



LIPUTAN TERKAIT

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Maksud diterbitkan surat edaran ini yaitu memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pelindungan merek sehingga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adapun tujuan dari surat edaran ini yaitu sebagai pedoman terkait kelengkapan dokumen permohonan pelindungan merek yang mendapatkan keringanan biaya permohonan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Senin, 30 Januari 2023

Batas Waktu Penggunaan Kode Billing Tahun 2022

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan penerimaan negara akhir Tahun Anggaran 2022 dan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual agar dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual agar segera mengajukan dan menyelesaikan Layanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan pembayaran kode billing yang sudah dilakukan; 2. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual diberikan batas waktu untuk menggunakan kode billing tahun 2022 yang sudah dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 3. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual yang tidak mengajukan Layanan Kekayaan Intelektual atas kode billing yang sudah dibayarkan sampai batas waktu pada poin (2), maka pembayaran tersebut tidak akan terhitung sebagai pengesahan atas Layanan Kekayaan Intelektual yang dimohonkan.

Kamis, 29 Desember 2022

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Rabu, 9 November 2022

Selengkapnya