Sekretaris DJKI Sebut ’PNBP Berkeadilan’ Telah Masuk Tahap Pembahasan Kajian Pra-Kebijakan

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah memperjuangkan keterjangkauan biaya yang harus dikeluarkan pelaku kreatif untuk pelindungan kekayaan intelektual (KI). DJKI berencana membuat Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan nantinya akan ditarik berdasarkan latar belakang pemilik KI.

“Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara pengenaan tarif Rp0,- atau 0% pada DJKI yang sedang tahap pembahasan Kajian Pra-Kebijakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Sucipto pada 4 Agustus 2022, di Shangri-La Hotel Jakarta.


Lebih lanjut, Sucipto menjelaskan bahwa beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Diskusi Publik Naskah Pra-Kebijakan pada tanggal 6 Juli 2022 dan Diskusi Penyempurnaan Naskah Draft Final Pra-Kebijakan pada 15 Juli 2022.

Dia berharap nantinya, masyarakat tidak lagi ragu untuk memberikan pelindungan KI untuk produk barang atau jasanya. 

“Ini merupakan dukungan kita untuk Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif,” lanjutnya.

Selain itu, dukungan DJKI terhadap PP 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif juga menyelenggarakan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak. Menurut Sucipto, MIC telah digelar sukses di 21 kota di Indonesia.

“Ada beberapa kota seperti DKI Jakarta, Banten, dan Bali yang bahkan telah melaksanakan MIC lebih dari satu kali karena tingginya antusias masyarakat setempat,” lanjutnya.

Pada 2023, Sucipto meminta setiap unit kerja di lingkungan DJKI untuk membuat solusi dari hambatan-hambatan yang dievaluasi. Tujuannya agar pelayanan publik semakin baik. 

“Salah satu keinginan publik dan kita semua saya kira adalah kepastian untuk dapat mengetahui proses pengajuan pendaftaran. Semoga tahun depan kita bisa berkomitmen untuk memberikan kepastian ini.” pungkasnya. 

Sebagai informasi, DJKI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis sebagai komitmen dalam menyukseskan Program Unggulan 2022. DJKI berharap setiap programnya membawa dampak pada keberhasilan Kemenkumham untuk ikut serta dalam mewujudkan KI sebagai poros pemulihan ekonomi nasional di era ekonomi digital. (kad/daw)


LIPUTAN TERKAIT

Sesditjen KI Sucipto Sebut ASN Perlu Kembangkan Kompetensi, Salah Satunya dengan Menulis Karya Ilmiah

Jakarta - Peningkatan kualitas ASN sebagai SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan organisasi pemerintahan dan nasional. Untuk itu, ASN perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan agar menghasilkan SDM yang memiliki etos kerja produktif, trampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Selasa, 4 Oktober 2022

Wujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel, DJKI Gelar Rekonsiliasi Data PNBP atas Layanan Publik

Rekonsiliasi ini merupakan upaya DJKI untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan PNBP dan mewujudkan laporan keuangan yang andal serta akuntabel guna menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan DJKI.

Senin, 3 Oktober 2022

Kenang Jasa Pahlawan Revolusi, DJKI Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022, seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 secara tatap muka di Lapangan Kemenkumham pada Sabtu (1/10/2022).

Sabtu, 1 Oktober 2022

Selengkapnya