Program DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) akan bersinergi dalam mendorong terciptanya one village one brand pada 2023. Kedua pihak ingin mendorong desa-desa memiliki merek lokal yang berpotensi bernilai tinggi untuk dipasarkan secara nasional maupun global.

“Tahun 2023 kita sepakat mencanangkan Tahun Merek. Programnya adalah mendorong satu desa memiliki satu merek agar masyarakat daerah memiliki kekayaan intelektual untuk meningkatkan perekonomian dari dari desa,” terang Sekretaris DJKI, Sucipto, pada Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, 24 November 2022.

Tidak hanya itu, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua juga mengharapkan kerja sama seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham untuk percepatan pelindungan Indikasi Geografis dan inventarisir Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di wilayah masing-masing.

“Percepatan pelindungan dan inventarisir KIK ini tidak bisa kita lakukan sendiri, sehingga kita harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di daerah untuk mewujudkannya,” ujar Kurniaman pada kesempatan yang sama.

Kerja sama itu menurut Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Sri Lastami bisa dilakukan dengan lembaga penelitian dan pengembangan baik dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, atau perusahaan di daerah. Tak lupa, perjanjian atau kesepakatan yang sudah terjalin juga perlu dievaluasi kembali.

Selain itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto juga menggandeng pimpinan Kanwil Kemenkumham untuk mempersiapkan pencanangan kawasan karya cipta. Anggoro berharap setiap daerah dapat menggali potensi karya ciptaan yang menonjol agar dapat dipromosikan secara lebih luas.

“Setiap daerah nanti bisa menginventarisir dulu kira-kira potensi karya cipta yang menonjol apa. Kemudian bisa membuat buku kecil terkait karya tersebut dan kekhasannya di wilayah itu,” tambah Anggoro.

Yang terakhir, DJKI juga berharap setiap Kanwil Kemenkumham terus melanjutkan sosialisasi dan penegakan hukum terkait pelanggaran KI di pusat-pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan yang telah menjalankan dan sadar KI bisa diberikan sertifikasi.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk memastikan target kinerja Kemenkumham “SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan rapat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menjadikan Kemenkumham sebagai organisasi berkelas dunia.

“Jadikan Rapat Koordinasi ini pertemuan yang bermanfaat dengan hasil yang bernilai sehingga pada akhirnya dapat menjadikan Kemenkumham yang berkelas dunia (World Class Organization),” pungkas Yasonna. (kad/syl)



LIPUTAN TERKAIT

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Rabu, 9 November 2022

Kebijakan Anti Penyuapan

Pimpinan, Pegawai (ASN dan PPNPN), dan semua pihak yang dipekerjakan dan/atau bertindak atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang bersih, integritas, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kepedulian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Kamis, 18 Agustus 2022

Pengumuman Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Selasa, 31 Mei 2022

Selengkapnya