Pendaftaran Paten dan Monetisasinya Rendah, Peneliti di Indonesia Perlu Kolaborasi dengan Industri

Jakarta - Data Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menunjukkan bahwa daftar paten oleh peneliti Indonesia hanya satu per enam dari peneliti asing di Tanah Air. Hal ini diakui Achmad Affadi, Direktur Inovasi Institut Teknologi Surabaya dan Dede Mia Yusanti, Direktur Paten DTLST, Rahasia Dagang dan Paten karena masih kurangnya kolaborasi antara peneliti dengan industri yang mengerti kebutuhan pasar.

Sebagai data perbandingan pada 2009, bahkan paten yang didaftarkan di Indonesia sejumlah 415 sedangkan dari penemu asing sebanyak 4.103 aplikasi. Paten yang mendapat grant di Indonesia mulai tercatat pada 2016 sebanyak 292 paten dari penemu Indonesia, sedangkan dari asing sebanyak 2.713 paten terdaftar. 

“Kenapa kebanyakan dari asing, karena dari asing lebih banyak yang mengajukan permohonan. Sementara itu, pemahaman kita terhadap paten juga masih kurang. Biasanya penelti kita jago dalam penelitiannya, tapi ketika menuangkan invensinya itu nggak nyambung dengan klaimnya. Jadi harus revisi berkali-kali, jadi itu kenapa alasan kenapa (paten) dalam negeri agak lama (bertambah jumlahnya),” papar Dede dalam IP Talks bertajuk The Art of Monetizing Your Patent yang digelar secara live streaming di YouTube DJKI Kemenkumham, Jumat (24/4).

Affandi sepakat bahwa pada awal 2000, para perguruan tinggi Indonesia baru bergeser ke budaya penelitian. Hal itu terlihat pula dalam grafik data WIPO pada 2016-2018 di mana pendaftaran paten peneliti Indonesia sudah mencapai 1.400-an aplikasi. 

“Dalam karir saya 30 tahun di ITS, memang harus diakui ada kesulitan para peneliti menuliskan invensinya dengan bahasa hukum ya. Dulu memang belum ke arah komersialisasi orientasinya, lebih berakhir ke laporan. Tapi di tahun 2015 ke sini, kami mulai bekerjasama dengan pihak industri untuk melakukan komersialisasi,” papar Affandi.

Menurut Dede, monetisasi paten di Indonesia untuk industri baru sekitar 10 persen dari yang didaftarkan. Hal itu sebetulnya merugikan peneliti sendiri karena harus terus membayar pelindungan patennya, namun tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari penemuannya.

Di sisi lain, Affandi mengatakan penyebaran pandemi Covid-19 telah menunjukkan kesadaran itu pada para akademisi dalam membuat invensi untuk menyokong industri nasional. ITS yang bekerjasama dengan Rumah Sakit UNAIR dan BPFK telah membuat low cost ventilator untuk menambal kekurangan ventilator di rumah sakit yang merawat pasien Corona. 

“Kami berkolaborasi dengan industri dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini….Kami belajar banyak dari Covid ini sehingga ke depan kita akan bisa lebih mandiri dalam mengembangkan industri nasional dalam pendaftaran patennya ini bisa lebih tinggi, karena kalau masih pakai teknologi luar artinya kita masih impor teknologi,” kata Affandi.

Dede menjelaskan bahwa meski masih dalam pengembangan, ventilator tersebut bisa dilindungi patennya asalkan sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran paten. Pendaftaran tersebut tidak hanya penting untuk pelindungan invensi, tetapi juga penghargaan bagi para penemunya dari sisi ekonomi dan untuk pengembangan invensi lebih lanjut.

“Invensi tanpa komersialisasi itu bukan invensi. Sebuah invensi sangat penting untuk dikomersialisasikan, caranya ada banyak seperti dijual putus, dilisensikan, diproduksi sendiri produknya, dipindahkah kepemilikannya berdasarkan kontrak, merger dan akuisisi hingga klaim pelanggaran paten,” lanjutnya. 

Affandi juga menambahkan bahwa ada banyak perusahaan atau venture IP yang tertarik untuk membeli atau membiayai produksi paten. Hanya saja, para peneliti harus mengetahui kebutuhan pasar sehingga invensinya relevan. Kata dia, tidak boleh ada ego sektoral antara peneliti, perusahaan dan pemerintah dalam pengembangan inovasi guna mengembangkan industri nasional, terutama di masa sulit ini.

“Dalam era Covid ini, kita terpuruk, ekonomi kita terpukur, tapi dengan IP dan kebersamaan ini kita bisa bersama-sama bangkit,” pungkasnya.

Penulis: DAW
Editor: KAD


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Rancang Pendidikan Tentang KI Melalui Kurikulum Indonesian IP Academy

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai lembaga yang memberikan pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuat masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya KI. Salah satunya yaitu kurang meratanya pengetahuan tentang KI di seluruh lapisan masyarakat.

Senin, 20 Maret 2023

Ingin Tingkatkan Kualitas Proses Bisnis, DJKI Tak Hanya Sekedar Ingin Dapatkan Sertifikat ISO

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah berupaya untuk mendapatkan sejumlah ISO demi meraih visi menjadi kantor berkelas dunia. Kendati demikian, DJKI tak hanya ingin mendapatkan sertifikat saja melainkan juga memperbaiki kualitas bisnis proses dalam memberikan pelayanan publik.

Senin, 20 Maret 2023

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, DJKI Gelar Rakernis Tahun 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai salah satu unit Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung selalu ingin meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Oleh karena itu, DJKI menggelar Rapat Kerja Teknis Penguatan Kinerja (Rakernis) DJKI Tahun Anggaran 2023 pada 19 – 22 Maret 2023 di Shangri-La Hotel Jakarta.

Minggu, 19 Maret 2023

Selengkapnya