Menuju World Class IP Office, DJKI Lakukan Sertifikasi Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus mempersiapkan diri menuju World Class IP Office. Salah satunya adalah mempersiapkan Sertifikasi ISO 9001:2015, yaitu Sertifikasi Manajemen Mutu (SMM) dan sertifikasi ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham Marasidin menjelaskan urgensi sertifikasi tersebut pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Marasidin mengatakan pentingnya pencegahan korupsi untuk mendukung berjalannya reformasi birokrasi di DJKI. Tujuan diterapkannya reformasi birokrasi ialah untuk menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Langkah yang harus dilaksanakan ialah membangun aparatur dan sistem. Dari sisi aparatur, ASN harus memiliki komitmen pelayanan prima, membangun pola pikir pelayanan cepat, membangun budaya integritas, serta membangun budaya anti korupsi,” jelas Marasidin.
Untuk membangun sistem yang baik harus dibangun berbagai instrumen, yaitu standar operasional prosedur, peraturan, serta inovasi layanan publik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan perbuatan tercela lainnya.
“Tujuan lainnya ialah untuk memberi kepuasan dan kepercayaan terhadap penerima layanan,” tambahnya.
Selain penerapan reformasi birokrasi, terdapat empat poin penting untuk menuju kantor KI kelas dunia. Poin penting tersebut ialah menyelesaikan target kinerja DJKI secara terukur dan memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Poin lainnya adalah menjaga tata kelola pemerintahan DJKI agar tetap akuntabel, transparan, dan berintegritas serta memberikan layanan terbaik dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI).
CEO BSC Consulting Wahyudin Lihawa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, DJKI perlu mengadopsi standar internasional SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016. Pentingnya mengadopsi hal itu ialah DJKI dapat menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan proses layanan KI dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan serta peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta penerapan sistem layanan KI yang efektif,” tutur Wahyudin.
Tujuan lain dari pengadopsian sertifikasi tersebut ialah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon praktik penyuapan dalam penyediaan layanan KI. Penerapan sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan memberikan dasar yang kuat sebagai inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. (DES/SYL)
Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham Marasidin menjelaskan urgensi sertifikasi tersebut pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Marasidin mengatakan pentingnya pencegahan korupsi untuk mendukung berjalannya reformasi birokrasi di DJKI. Tujuan diterapkannya reformasi birokrasi ialah untuk menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Langkah yang harus dilaksanakan ialah membangun aparatur dan sistem. Dari sisi aparatur, ASN harus memiliki komitmen pelayanan prima, membangun pola pikir pelayanan cepat, membangun budaya integritas, serta membangun budaya anti korupsi,” jelas Marasidin.
Untuk membangun sistem yang baik harus dibangun berbagai instrumen, yaitu standar operasional prosedur, peraturan, serta inovasi layanan publik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan perbuatan tercela lainnya.
“Tujuan lainnya ialah untuk memberi kepuasan dan kepercayaan terhadap penerima layanan,” tambahnya.
Selain penerapan reformasi birokrasi, terdapat empat poin penting untuk menuju kantor KI kelas dunia. Poin penting tersebut ialah menyelesaikan target kinerja DJKI secara terukur dan memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Poin lainnya adalah menjaga tata kelola pemerintahan DJKI agar tetap akuntabel, transparan, dan berintegritas serta memberikan layanan terbaik dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI).
CEO BSC Consulting Wahyudin Lihawa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, DJKI perlu mengadopsi standar internasional SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016. Pentingnya mengadopsi hal itu ialah DJKI dapat menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan proses layanan KI dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan serta peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta penerapan sistem layanan KI yang efektif,” tutur Wahyudin.
Tujuan lain dari pengadopsian sertifikasi tersebut ialah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon praktik penyuapan dalam penyediaan layanan KI. Penerapan sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan memberikan dasar yang kuat sebagai inisiatif pembangunan yang berkelanjutan. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Manifestasi Upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui Peringatan Hari HAM Sedunia ke-57
Pelindungan HAM menyangkut banyak sekali aspek, salah satunya adalah pelindungan hak ekonomi dan budaya yang di dalamnya mencakup kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut berpartisipasi memeriahkan rangkaian acara peringatan Hari HAM sedunia ke-75 dengan tema “Harmoni Dalam Keberagaman” yang diselenggarakan pada Minggu, 10 Desember 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta.
Minggu, 10 Desember 2023
Bahas Komersialisasi KI, DJKI Hadir dalam Business Intellectual Property Asia Forum (BIP Asia Forum) di Hong Kong
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membahas strategi kekayaan intelektual di era digital di Business Intellectual Property (BIP) Asia Forum 2023 di Hong Kong. Ini merupakan partisipasi DJKI untuk pertama kalinya dalam BIP Asia Forum yang dihadiri oleh dua ribu peserta dari seluruh dunia.
Jumat, 8 Desember 2023
Hampir Tembus 100%, Kemenkumham Optimalkan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di Seluruh Satuan Kerja
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV (B12) yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta telah memasuki hari terakhir pada Kamis, 7 Desember 2023.
Kamis, 7 Desember 2023
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Manifestasi Upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui Peringatan Hari HAM Sedunia ke-57
Minggu, 10 Desember 2023
Tutup Evaluasi Kinerja 2023, Dirjen KI Apresiasi Keberhasilan Capaian Target Kinerja
Jumat, 8 Desember 2023
Bahas Komersialisasi KI, DJKI Hadir dalam Business Intellectual Property Asia Forum (BIP Asia Forum) di Hong Kong
Jumat, 8 Desember 2023
