Kenali Lebih Dekat Pemeriksaan Substantif Pada PCT

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menggelar kegiatan Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) dengan mengambil tema Pemeriksaan Substantif Permohonan Patent Cooperation Treaty (PCT) Fase Nasional melalui aplikasi zoom pada Jumat 23 September 2022.

Pemeriksa Paten Muda DJKI Rifan Fikri menyampaikan bahwa PCT merupakan sistem global yang dirancang oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk memberikan fasilitasi permohonan pelindungan paten di banyak negara yang tergabung menjadi anggota PCT.

“Pemohon PCT bisa perorangan atau badan hukum yang menjadi anggota PCT. Keuntungannya, pemohon bisa mengetahui apakah invensinya memiliki patentabilitas atau tidak sebelum masuk ke fase nasional,” ujar Rifan.

Menurut Rifan, permohonan paten yang diajukan melalui PCT akan mengalami dua fase, yaitu fase internasional dan fase nasional, di mana tanggal penerimaan internasional akan menjadi tanggal penerimaan di seluruh negara tujuan yang dilakukan paling lambat bulan ke-30 dari tanggal prioritas.

Rifan menjelaskan bahwa pemeriksaan substantif paten pada permohonan PCT disebut dengan pemeriksaan normal yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

Pasal tersebut memuat tentang dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam suatu permohonan PCT, yaitu salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan paten yang pertama kali di luar negeri, salinan sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri.

Selanjutnya, salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan paten dimaksud ditolak, salinan sah keputusan penghapusan paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal paten dimaksud pernah dihapuskan, dan dokumen lain yang diperlukan.

Selain itu, Rifan juga menjelaskan tentang prosedur awal pemeriksaan paten yang dilaksanakan oleh pemeriksa paten, yang pertama adalah memastikan apakah pemohon sudah melakukan pembayaran permohonan pemeriksaan substantif, kelebihan klaim, dan kelebihan deskripsi apabila ada, memastikan data prioritas permohonan PCT tersebut sesuai dengan Pasal 44 Permenkumham No. 38 Tahun 2018.

“Kemudian memeriksa apakah ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan tersebut sebelum melanjutkan proses pemeriksaan selanjutnya,” tambah Rifan.

Setelah tahapan tersebut, selanjutnya pemeriksa juga melaksanakan pemeriksaan patentabilitas dengan memeriksa prioritas dan mencari padanan, apabila ada padanannya maka akan diperiksa apakah telah masuk fase nasional atau tidak.

Lebih lanjut, akan diperiksa juga apakah dokumen tersebut telah granted atau belum, apabila sudah, maka akan dibandingkan klaim yang diajukan ke Indonesia dengan paten yang sudah granted tersebut apakah lebih luas atau lebih sempit.

“Hal ini ditujukan untuk menghindari penelusuran berulang karena sudah dilakukan penelusuran sebelumnya,” terang Rifan.

“Meskipun begitu, keputusan tetap berada pada pemeriksa paten DJKI, apakah sudah sesuai dengan ketentuan paten yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (daw/dit)



LIPUTAN TERKAIT

KBP RI Putuskan Terima 2 Klaim dari 18 Klaim atas Penolakan Permohonan Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima 2 klaim dari 18 klaim permohonan banding registrasi 03/KBP/II/2021 atas penolakan permohonan paten nomor P00201605049 dengan judul invensi Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel.

Kamis, 24 November 2022

Mudahkan Pelaku Usaha Bersaing Adil, DJKI Susun Rencana Umum Pengadaan

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas penyusunan RUP DJKI serta mendukung pencapaian pelaksanaan dari rencana strategis dan pemenuhan target kinerja maupun perjanjian kinerja DJKI TA 2023

Kamis, 24 November 2022

Sesditjen KI Lantik Analis Hukum Ahli Madya

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto melantik satu pejabat fungsional tertentu yaitu Analis Hukum Ahli Madya, Rikson Sitorus, pada Selasa 22 November 2022 di Ruang Sekretaris DJKI.

Selasa, 22 November 2022

Selengkapnya