Evaluasi dan Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI TA 2021



Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo, menyampaikan paparannya dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun Anggaran 2021 pada 18 Agustus 2021 melalui Zoom.

Anom menjelaskan kegiatan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan sejak awal 2021 hingga Juli. Realisasi ini berupa kegiatan pencegahan dan pemberian edukasi.

“Kami mengawali giat pada 18 Februari 2021 di PD Pasar Jaya Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Kami melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan produk Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan Covid. Selain sosialisasi dan edukasi, masyarakat dibagikan pula buku saku dan pelaksanaan kegiatan labelling,” terangnya.

Selain itu, DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa juga telah melakukan seminar, Focus Group Discussion (FGD), rapat, dan workshop terkait pencegahan pelanggaran KI. Totalnya ada 20 kegiatan yang telah dijalankan dari Februari hingga Juli 2021. Pihaknya juga telah menyelesaikan 10 kegiatan pemantauan ke pelaku usaha.

“Total orang atau pihak yang telah dilakukan pemberian edukasi di triwulan II adalah sebanyak 262 orang dan melebihi dari target perjanjian kinerja sebanyak 200 orang,” lanjut Anom.

Sementara itu, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa juga menerima 27 laporan pelanggaran KI dari rezim merek, paten dan hak cipta. Dari jumlah tersebut, 14 sudah naik statusnya menjadi pengawasan dan pengamatan, 5 naik sidik, 1 perkara berhasil dimediasi, 13 sudah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan 2 perkara mendapat Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P21).

Selanjutnya di tahun ini, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa berencana membangun sistem pengaduan handal dengan didukung fasilitas (mediasi online) dan mediator yang handal. Anom juga mengatakan pihaknya tengah dalam proses Pembentukan Permenkumham terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI), Perjanjian Kerja Sama dengan pemangku kepentingan, Pengadaan Alat Penyelidik, Diklat PPNS, dan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik. Yang tak kalah penting adalah mengupayakan Indonesia keluar dari Priority Watch List (PWL).

“Kami telah mengadakan beberapa rapat untuk mengupayakan Indonesia keluar dari PWL. Ketika kita berada di PWL, hal ini akan merugikan kita baik secara nasional bahkan global. Secara nasional, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan investor, serta secara global dampaknya Indonesia akan selalu dicap sebagai tempat peredaran barang palsu,” jelas Anom.

Oleh karena itu, pihaknya membentuk kerjasama dengan pihak lain seperti Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).

Sebagai informasi, pertemuan virtual hari ini diikuti oleh 728 peserta dari seluruh pegawai DJKI. Rapat evaluasi ini telah digelar sejak 3 Agustus 2021 silam dengan agenda pemaparan evaluasi dan rencana kerja setiap direktorat di TA 2021.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Evaluasi Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atas pelayanan publiknya di delapan provinsi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya komitmen DJKI dalam meningkatkan kualitas layanan yang memudahkan masyarakat.

19 Oktober 2021

Perketat Celah Pelanggaran KI, DJKI Gandeng BPOM dan Kemenkominfo

DJKI mulai menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pertemuan secara virtualSenin, 18 Oktober 2021.
   

18 Oktober 2021

DJKI Gelar Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Pendaftaran Banding Paten

DJKI Kemenkumham Gelar FGD Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran, Pemeriksaan serta Penyelesaian Banding Paten berdasarkan Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten

12 Oktober 2021

Selengkapnya