DJKI Gelar Rekonsiliasi Layanan Publik atas PNBP untuk Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Jakarta - Sebagai bentuk upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Rekonsilisasi Layanan Publik atas Data  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Data Layanan Triwulan I pada tanggal 1 s.d 4 Juni 2022 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Keuangan Cumarya menjelaskan pentingnya peranan DJKI sebagai unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“DJKI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual (KI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tentu saja dalam penyelenggaran pelayanan publik tersebut, DJKI menjadi sebuah instansi di dalam Kemenkumham yang menghasilkan sumber pendapatan bagi negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak,” tutur Cumarya

“PNBP merupakan aspek yang sangat penting karena menjadi ujung tombak anggaran DJKI,  hal tersebut dapat dilihat dari postur anggaran DJKI pada tahun 2022 yang mana dari total Rp. 550.390.134.000,- sebesar Rp. 474.994.123.000,- kegiatan perkantoran dibiayai oleh PNBP sedangkan sisanya Rp. 75.396.011.000 bersumber dari Rupiah Murni (APBN),” lanjutnya. 



Cumarya menjelaskan meski hanya sebagian berasal dari proses layanan, PNBP memegang peranan yang krusial karena berhubungan dengan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan potensi permasalahan di kemudian hari.

“Sehubungan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan, maka dari itu dianggap perlu dilaksanakannya kegiatan ini agar kita punya kesempatan melakukan rekonsiliasi/cross check antara data layanan kekayaan intelektual triwulan I terhadap data pembayaran di tiap-tiap direktorat teknis,” jelasnya.



Cumarya berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat mempercepat penyajian data terkait PNBP terhadap layanan DJKI. kegiatan ini juga sebagai bentuk antisipasi pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap laporan keuangan DJKI. 

Harapannya, tidak ditemukan indikasi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya selisih antara jumlah data pelayanan dan data pembayaran kekayaan intelektual.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat membawa kemajuan dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan PNBP DJKI melalui Rekonsilisasi Layanan Publik atas Data PNBP dengan Data Layanan Triwulan I sebagai faktor penting dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” tutupnya. (yun/kad)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Senin, 6 Mei 2024

Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).

Senin, 29 April 2024

Selengkapnya