DJKI Gelar Rapat Penilaian dan Evaluasi Internal WBK/WBBM 2020
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Inteleketual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat penilaian internal dan evaluasi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin (15/6) di Aula Oemar Seno Adji, Kantor DJKI, Jakarta Selatan.
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, utamanya dalam melayani masyarakat. Sebab, DJKI adalah salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara.
“Ada TPI (Tim Penilai Inspektorat) yang akan membantu kita untuk melengkapi dan memberikan masukan kepada kita agar kita bisa mewujudkan WBK/WBBM. Pak Dirjen (Freddy Harris) inginnya bukan hanya satu direktorat saja yang WBK, tetapi DJKI mendapat WBK/WBBM,” ujar Idha dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam Manajemen Perubahan, DJKI telah membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK di lingkungan DJKI yang dihadiri oleh seluruh Eselon II DJKI beserta jajaran sebagai bentuk komitmen DJKI. Staf Ahli bidang Ekonomi Kemenkumham juga menjadi pengarah pelaksanaan RB dan WBK di lingkungan DJKI.
Sementara itu, dalam Penataan Tatalaksana salah satunya DJKI telah menyusun Proses Bisnis Level II dan peta relasi dan lintas fungsi sebagai bentuk penggambaran keterkaitan tugas dan fungsi di lingkungan DJKI. Prosedur operasional tetap di lingkungan DJKI telah dievaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap penerapannya.
Di sisi lain, Penataan Manajemen SDM dilakukan DJKI salah satunya dengan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan untuk Pemeriksa Paten baru, bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO), di Aula lantai 10 Gedung DJKI. Pegawai DJKI juga diberikan kesempatan magang di World Intelectual Property Organization (WIPO).
Untuk Penguatan Akuntabilitas, DJKI melakukan perencanaan Pembanguan ZI dan program kegiatan menuju WBK. DJKI juga melakukan penyusunan kinerja DJKI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal KI sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan DJKI menuju The Best IP Office In the World.
Penguatan Pengawasan dilakukan dengan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Saber Pungli dan Whistle Blowing System bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019). DJKI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkumham dengan menghadirkan narasumber dari BPKP.
Demi melakukan penguatan kualitas pelayanan publik, DJKI memanfaatkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti sosial media Instagram, Facebook, Live Chat DJKI dan LAPOR!. Bahkan, DJKI juga membuka Loket Virtual demi tetap memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19. DJKI juga membuat Maklumat Pelayanan DJKI sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Dengan inovasi aplikasi Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptologi, DJKI berhasil mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation, di Busan, Korea Selatan.
Inspektur Wilayah V, Budi, S.H., optimis DJKI akan mampu menyabet status WBK/WBBM. TPI yang dibentuk akan membantu DJKI untuk berhasil.
“Teman teman dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan membantu jika ada kekurangan sehingga persiapan semakin matang,” pungkasnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, utamanya dalam melayani masyarakat. Sebab, DJKI adalah salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara.
“Ada TPI (Tim Penilai Inspektorat) yang akan membantu kita untuk melengkapi dan memberikan masukan kepada kita agar kita bisa mewujudkan WBK/WBBM. Pak Dirjen (Freddy Harris) inginnya bukan hanya satu direktorat saja yang WBK, tetapi DJKI mendapat WBK/WBBM,” ujar Idha dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam Manajemen Perubahan, DJKI telah membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK di lingkungan DJKI yang dihadiri oleh seluruh Eselon II DJKI beserta jajaran sebagai bentuk komitmen DJKI. Staf Ahli bidang Ekonomi Kemenkumham juga menjadi pengarah pelaksanaan RB dan WBK di lingkungan DJKI.
Sementara itu, dalam Penataan Tatalaksana salah satunya DJKI telah menyusun Proses Bisnis Level II dan peta relasi dan lintas fungsi sebagai bentuk penggambaran keterkaitan tugas dan fungsi di lingkungan DJKI. Prosedur operasional tetap di lingkungan DJKI telah dievaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap penerapannya.
Di sisi lain, Penataan Manajemen SDM dilakukan DJKI salah satunya dengan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan untuk Pemeriksa Paten baru, bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO), di Aula lantai 10 Gedung DJKI. Pegawai DJKI juga diberikan kesempatan magang di World Intelectual Property Organization (WIPO).
Untuk Penguatan Akuntabilitas, DJKI melakukan perencanaan Pembanguan ZI dan program kegiatan menuju WBK. DJKI juga melakukan penyusunan kinerja DJKI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal KI sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan DJKI menuju The Best IP Office In the World.
Penguatan Pengawasan dilakukan dengan Sosialisasi Anti Gratifikasi, Saber Pungli dan Whistle Blowing System bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto dalam Penguatan DJKI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Aula Oemar Seno Adji, pada Jumat (2/8/2019). DJKI juga pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkumham dengan menghadirkan narasumber dari BPKP.
Demi melakukan penguatan kualitas pelayanan publik, DJKI memanfaatkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti sosial media Instagram, Facebook, Live Chat DJKI dan LAPOR!. Bahkan, DJKI juga membuka Loket Virtual demi tetap memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19. DJKI juga membuat Maklumat Pelayanan DJKI sebagai wujud komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Dengan inovasi aplikasi Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptologi, DJKI berhasil mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation, di Busan, Korea Selatan.
Inspektur Wilayah V, Budi, S.H., optimis DJKI akan mampu menyabet status WBK/WBBM. TPI yang dibentuk akan membantu DJKI untuk berhasil.
“Teman teman dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan membantu jika ada kekurangan sehingga persiapan semakin matang,” pungkasnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
DJKI Rancang Pendidikan Tentang KI Melalui Kurikulum Indonesian IP Academy
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai lembaga yang memberikan pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuat masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya KI. Salah satunya yaitu kurang meratanya pengetahuan tentang KI di seluruh lapisan masyarakat.
Senin, 20 Maret 2023
Ingin Tingkatkan Kualitas Proses Bisnis, DJKI Tak Hanya Sekedar Ingin Dapatkan Sertifikat ISO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah berupaya untuk mendapatkan sejumlah ISO demi meraih visi menjadi kantor berkelas dunia. Kendati demikian, DJKI tak hanya ingin mendapatkan sertifikat saja melainkan juga memperbaiki kualitas bisnis proses dalam memberikan pelayanan publik.
Senin, 20 Maret 2023
Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, DJKI Gelar Rakernis Tahun 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai salah satu unit Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung selalu ingin meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Oleh karena itu, DJKI menggelar Rapat Kerja Teknis Penguatan Kinerja (Rakernis) DJKI Tahun Anggaran 2023 pada 19 – 22 Maret 2023 di Shangri-La Hotel Jakarta.
Minggu, 19 Maret 2023
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Rancang Pendidikan Tentang KI Melalui Kurikulum Indonesian IP Academy
Senin, 20 Maret 2023
Ingin Tingkatkan Kualitas Proses Bisnis, DJKI Tak Hanya Sekedar Ingin Dapatkan Sertifikat ISO
Senin, 20 Maret 2023
DJKI Wujudkan Pegawai Berintegritas dan Pelayanan Prima Anti Korupsi
Senin, 20 Maret 2023
