DJKI Bersinergi dengan DJKN Dorong Pelunasan Piutang Paten
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Focus Group Discusson (FGD) Penyelesaian Piutang Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) DJKI dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021 di Hotel Wyndham, Jakarta (19/05/2021).
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Zero Audit Findings melalui mekanisme Crash Program sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah di masa pandemi untuk tahun anggaran 2021.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan DJKI Tahun 2013 terdapat piutang batal demi hukum (BDH) paten sebanyak 8.258 ID paten. Lalu, pada tahun 2020 dilakukan kembali penatausahaan piutang biaya tahunan DJKI dan secara akumulatif tercatat sebanyak 16.835 ID paten dengan total nilai Rp473.211.824.755.
Untuk mengatasi hal tersebut, DJKI telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan dan menangani piutang BDH paten, antara lain melakukan penagihan melalui surat pemberitahuan kepada konsultan KI, pemegang paten dan kantor kedutaan besar yang ada di wilayah Republik Indonesia, menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal KI, serta menunda permohonan paten yang baru masuk.
Segala upaya penyelesaian yang dilaksanakan membuahkan hasil. Piutang paten yang sudah dilunasi sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp238.538.521.807 dari 8.713 ID paten.
"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada beberapa universitas dan pemegang paten yang sudah melunasi piutang, antara lain Sanyo Electric Co., LTD., Unicharm, YKK, Matshushita, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Padjadjaran," ujar Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti saat membuka acara.
Namun, hingga saat ini masih terdapat pemegang paten dari dalam maupun luar negeri yang belum melunasi piutang BDH. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengeluarkan suatu mekanisme keringanan pembayaran piutang atau disebut Crash Program.
"Target Crash Program untuk piutang Paten adalah dari perorangan, universitas, perusahaan, kementerian/lembaga dari dalam negeri sejumlah 444 ID paten dengan nominal Rp6.135.000.000. Sedangkan, sisa piutang paten kira-kira sebesar Rp200 miliar berasal dari luar negeri. Oleh karenanya, melalui FGD ini para konsultan KI dapat menyampaikan informasi Crash Program ini kepada para pemegang paten di luar negeri," jelas Dede.
Piutang paten (BDH) termasuk salah satu objek Crash Program yang tidak didukung oleh barang jaminan berupa tanah atau bangunan. Oleh karenanya, apabila debitur mengikuti program ini akan mendapatkan keringanan 60% dari pokok piutang. Dengan ketentuan apabila debitur dalam hal ini pemegang paten membayar sampai dengan bulan Juni maka akan mendapatkan tambahan keringanan sebesar 50%, bulan Juli-September mendapat tambahan keringanan sebesar 30%, dan bulan Oktober--Desember akan mendapatkan keringanan sebesar 20%.
Adapun FGD ini diselenggarakan pada 19--21 Mei 2021 dengan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Margono Dwi Susilo dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Ali Azcham Noveansyah; Jamalludin dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, BRIN Prof. Ismunandar; Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, BRIN Malikuz Zahar, M.Eng; dan Drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si, PhD, PAVet dari Institut Pertanian Bogor. (SYL/KAD)
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Zero Audit Findings melalui mekanisme Crash Program sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah di masa pandemi untuk tahun anggaran 2021.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan DJKI Tahun 2013 terdapat piutang batal demi hukum (BDH) paten sebanyak 8.258 ID paten. Lalu, pada tahun 2020 dilakukan kembali penatausahaan piutang biaya tahunan DJKI dan secara akumulatif tercatat sebanyak 16.835 ID paten dengan total nilai Rp473.211.824.755.
Untuk mengatasi hal tersebut, DJKI telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan dan menangani piutang BDH paten, antara lain melakukan penagihan melalui surat pemberitahuan kepada konsultan KI, pemegang paten dan kantor kedutaan besar yang ada di wilayah Republik Indonesia, menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal KI, serta menunda permohonan paten yang baru masuk.
Segala upaya penyelesaian yang dilaksanakan membuahkan hasil. Piutang paten yang sudah dilunasi sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp238.538.521.807 dari 8.713 ID paten.
"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada beberapa universitas dan pemegang paten yang sudah melunasi piutang, antara lain Sanyo Electric Co., LTD., Unicharm, YKK, Matshushita, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Padjadjaran," ujar Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti saat membuka acara.
Namun, hingga saat ini masih terdapat pemegang paten dari dalam maupun luar negeri yang belum melunasi piutang BDH. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengeluarkan suatu mekanisme keringanan pembayaran piutang atau disebut Crash Program.
"Target Crash Program untuk piutang Paten adalah dari perorangan, universitas, perusahaan, kementerian/lembaga dari dalam negeri sejumlah 444 ID paten dengan nominal Rp6.135.000.000. Sedangkan, sisa piutang paten kira-kira sebesar Rp200 miliar berasal dari luar negeri. Oleh karenanya, melalui FGD ini para konsultan KI dapat menyampaikan informasi Crash Program ini kepada para pemegang paten di luar negeri," jelas Dede.
Piutang paten (BDH) termasuk salah satu objek Crash Program yang tidak didukung oleh barang jaminan berupa tanah atau bangunan. Oleh karenanya, apabila debitur mengikuti program ini akan mendapatkan keringanan 60% dari pokok piutang. Dengan ketentuan apabila debitur dalam hal ini pemegang paten membayar sampai dengan bulan Juni maka akan mendapatkan tambahan keringanan sebesar 50%, bulan Juli-September mendapat tambahan keringanan sebesar 30%, dan bulan Oktober--Desember akan mendapatkan keringanan sebesar 20%.
Adapun FGD ini diselenggarakan pada 19--21 Mei 2021 dengan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Margono Dwi Susilo dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Ali Azcham Noveansyah; Jamalludin dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, BRIN Prof. Ismunandar; Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, BRIN Malikuz Zahar, M.Eng; dan Drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si, PhD, PAVet dari Institut Pertanian Bogor. (SYL/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi
Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Senin, 6 Mei 2024
Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).
Senin, 29 April 2024
Delegasi Indonesia Ikuti Pelatihan Penegakan Hukum KI oleh ASEAN-USPTO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti kegiatan Workshop on Effective Practices in Investigation and Enforcement Against Content Piracy yang diselenggarakan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan United States Patent and Trademark Office (USPTO) pada 23 s.d. 25 April 2024.
Jumat, 26 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Gelar ASEAN IP Register National Workshop, DJKI Kolaborasi dengan WIPO
Rabu, 8 Mei 2024
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual
Rabu, 8 Mei 2024
Strategi Pemerintah Tingkatkan Ekonomi Indonesia melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual
Selasa, 7 Mei 2024
