Dirjen KI Tekankan Kembali Penting Pelindungan Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Perekonomian Bangsa

Banjarmasin - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris mengukuhkan Forum Komunikasi Penggiat Kekayaan Intelektual Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Senin (30/11/2020).

“Pada hari ini Senin tanggal 30 November Tahun 2020, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual secara resmi mengukuhkan forum komunikasi penggiat kekayaan intelektual kalimantan selatan dalam rangka peningkatan  pendaftaran permohonan dan pemajuan kekayaan intelektual,” kata Freddy dalam pengukuhan tersebut. 

Selanjutnya, Freddy Harris juga menyerahkan dua surat pencatatan hak cipta kepada Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Kotabaru dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Freddy juga menyerahkan 50 sertifikat merek milik pelaku usaha asal Banjarmasin.

“Pendaftaran merek penting karena dapat meningkatkan nilai merek. Banyak sekali contohnya di negara kita ya seperti nilai merek Gojek bisa mencapai Rp63,542 triliun di tahun 2019. Itu baru mereknya saja, belum produk dan jasanya. Bisa dibayangkan aset besar yang dimiliki perusahaan yang memiliki merek terkenal,” terang Freddy setelah penyerahan sertifikat merek.  

Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman dan komitmen bersama pembentukan regulasi pelindungan kekayaan intelektual di Kabupaten Tanah Laut antara Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam sambutannya, Freddy Harris mengingatkan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi untuk berkembang.

Ia mengungkapkan bahwa kemampuan suatu negara untuk melindungi KI akan menentukan posisi mereka dalam masyarakat global dan juga dalam aspek sosial. Karenanya, KI menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. 

“Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada modal intelektualnya, karena modal intelektual bersifat renewable and sustainable,” ucap Freddy.

“Kekayaan intelektual harus memiliki nilai ekonomi. Dengan KI, kita bisa mendapatkan nilai ekonomi dari kekayaan tak benda ‘intangible’. Melalui pengembangan riset yang memiliki patentabilitas yang berguna bagi manusia, kita bisa komersialisasikan,” lanjutnya. 

Menurutnya, inovasi tanpa dapat dikomersialisasikan bukanlah suatu inovasi. Oleh karena itu, DJKI akan terus berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan untuk melindungi hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya menghasilkan suatu proses atau produk barang dan jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri dan mempunyai nilai ekonomi.

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

#KIK

LIPUTAN TERKAIT

Plt. Dirjen KI Razilu Dorong Pemerintah Daerah Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal

Medan - DJKI Kemenkumham menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal asal Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu di LePolonia Hotel & Convention Medan, Selasa, 7 Desember 2021.

7 Desember 2021

DJKI Berikan 3 Surat Pencatatan KIK Pada Ajang API AWARD 2021

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Nofli menyerahkan 3 (tiga) surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) kepada pemerintah daerah pada puncak acara Anugerah Pesona Indonesia Award 2021 di Kota Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, 30 November 2021.

1 Desember 2021

Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan pembaruan aplikasi pusat data nasional kekayaan intelektual komunal di Hotel Sangri-La Jakarta pada Selasa, 23 November 2021.

23 November 2021

Selengkapnya