INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Media HKI Vol.6 Sudah Terbit baca lebih lanjut

Menuju Kantor KI Terbaik Dunia, Dirjen KI Freddy Harris Harapkan Transparansi dan Pelayanan Publik Meningkat

Menuju Kantor KI Terbaik Dunia   

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris ingin membangun kantor kekayaan intelektual (IP) yang transparan, melayani publik dan memiliki database yang baik. Tiga hal tersebut menurutnya adalah kunci menuju 10 Kantor IP Terbaik di Dunia.

“Sejak 2017 kami sudah mencanangkan the best 10 IP office in the world,” ujar Freddy saat dikunjungi Ombudsman di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 13 Juli 2020.

“Saya sempat bertanya pada negara-negara yang berpengaruh di bidang KI, bagaimana menjadi member mereka. Saya amati sendiri jawabannya yaitu transparansi, ekselensi database dan public service, dan itu pas dengan Ombudsman kami lakukan,” lanjutnya.

Pemimpin asal Bukittinggi ini kemudian menjelaskan bahwa DJKI telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan visi menjadi kantor IP terbaik. DJKI telah membangun sistem pendaftaran online yang diharapkan mampu mengurangi pungli secara signifikan.

Sistem ini juga membantu pembangunan data yang lebih baik dan transparan. Masyarakat juga akan bisa terbantu karena bisa mendaftarkan dari mana saja dan kapan saja melalui web.

Indonesia juga berhasil menyelesaikan banyak backlog yang juga dialami banyak negara lain berkat sistem online. Sistem DJKI juga telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.

Sebagai catatan, DJKI telah menggunakan sistem pendaftaran online sejak 17 Agustus 2019. Pada masa pandemi, DJKI telah membuka Loket Virtual untuk penyerahan dokumen pasca permohonan. 

Permohonan online ini juga telah terbukti menjaga stabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Permohonan KI di masa pandemi. DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.

DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri

pak daulat

Jakarta - Direktorat Kekayan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia masih belum berdaulat. Hal itu membuat kekayaan budaya Tanah Air rawan untuk diakui, dicuri dan dibajak negara lain.

“Saat ini, belum ada kedaulatan KIK NKRI sehingga rawan dengan pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. Kita berharap Terwujudnya KEDAULATAN KIK NKRI sehingga aman dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain,” kata Daulat P. Silitonga, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI melalui FGD Inventarisasi KIK dalam Pusat Data Nasional KIK Kemenkumham via Zoom pada Senin, 13 Juli 2020.

Untuk membuat Indonesia yang berdaulat KIK-nya, Indonesia perlu memiliki pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database Warisan Budaya Tak Benda berada di Kementerian Pendidikan dan Budaya, data terkait Fasilitas Informasi Biodiversiti ada di IPI-Kemenristekdikti, sementara Sistem Informasi Obat Bahan Alam berada di BPOM.

DJKI sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019.

“DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional,” sambungnya.

Tak hanya memperkuat kedaulatan, Pusat Data KIK ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan pengobatan pada daerah yg tdk terjangkau pengobatan modern, sumber rujukan para peneliti, akses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan,  pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik Indonesia lebih mudah dan lain sebagainya.

berita kik rawan dicuri

Sementara itu, total data KIK yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Pencatatan terbanyak berupa Ekpresi Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik (5%).

Sebagai catatan, inventarisasi KIK telah ditetapkan Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 terkait KIK pada rapat tiga pihak (trilateral meeting) Tahun 2019. Tahun 2020 telah dicanangkan sebagai Tahun Kekayaan Intelektual Komunal.

Pandemi Tak Pengaruhi Peningkatan Permohonan KI

Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia berjuang untuk tetap menjaga kokohnya sektor ekonomi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengandalkan sistem digital untuk tetap dapat melayani masyarakat demi meningkatkan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) sekaligus mengurangi praktek pungutan liar. 

DJKI yang telah mengimplementasikan pendaftaran KI online sejak 17 Agustus 2019 telah mencatatkan angka permohonan KI lebih tinggi pada semester ini dibanding semester I 2019. Peningkatan ini terjadi dalam situasi krisis penyebaran virus Corona.

“Ini jelas efek positif dari permohonan KI online. Karena diterpa pandemi saja, permohonan KI justru malah naik”, ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris pada Rabu (7/7).

statistik PERMOHONAN KI 2020 01

Jumlah permohonan KI dari Januari hingga Juni 2020 mencapai Rp42.501 yang meliputi permohonan baru dari Desain Industri, Merek, Paten dan Paten Sederhana. Permohonan Merek baru mengalami kenaikan paling signifikan dari 33,5 ribu permohonan baru tahun lalu menjadi 35,9 ribu permohonan tahun ini. 

Peningkatan permohonan pun berdampak pada kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.

statistik pnbp ki 19 20 01

Capaian ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat dalam menggunakan sistem online DJKI. Andi Nata, pengusaha UMKM yang telah mendapatkan 10 merek untuk usahanya, mengatakan bahwa kini pelayanan DJKI telah jauh dari pungutan liar jika dibandingkan pada 2011 saat pertama kali Andi mendaftarkan KI usahanya.

Andinata

“Permohonan online mengurangi pungli dan biaya jadi lebih murah,” ujar Andi Nata di Kantor DJKI, Selasa (6/7). “Dengan begitu akan ada percepatan dan pertumbuhan yang luar biasa.”

Sebagai catatan, DJKI telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.

DJKI Dukung Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia untuk UMKM

bangga buatan indo   

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diwakili oleh Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dan Daulat P. Silitonga, Direktur Kerja Sama menghadiri acara Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada Selasa (7/7/2020).

“Dukungan DJKI untuk UMKM di sini kami beri diskon 27 persen untuk merek, paten 28 persen, paten sederhana 25 persen, desain industri 31 persen, HC 50 persen,” ujar Dirjen KI Freddy Haris pada kesempatan yang berbeda.

Acara ini adalah kelanjutan dari rapat pembahasan melalui Zoom yang membahas tentang dukungan penuh oleh kementerian dan lembaga terhadap gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta.

Gerakan ini merupakan wujud dukungan pemerintah dan kerjasama dalam wadah digital untuk usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia yang saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19.

“Mari kita jadikan UMKM tuan rumah di negeri sendiri dan tuan rumah yang bermatabat, berdikari dan inovatif, kita jangan pernah merasa kita ini negara yang tidak maju,” ajak Menkomarves, Luhut B. Pandjaitan.

DJKI Kemenkumham merupakan salah satu kementerian pendukung gerakan #BanggaBuatanIndonesia,  di mana DJKI memberikan kemudahan pendaftaran merek, hak cipta, desain industri dan paten yang dimiliki oleh pelaku UMKM melalui tautan banggabuatanindonesia.dgip.go.id.

DJKI berusaha memberikan kemudahan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) secara online agar para pelaku UMKM dapat mengakses dan mendaftarkan KI yang dimiliki terutama untuk merek dan desain mereka.

Selain kemudahan pendaftaran, DJKI juga memberikan insentif untuk para pelaku UMKM, yaitu dengan memberikan tarif permohonan yang lebih rendah dan terjangkau. Tarif pendaftaran KI oleh UMKM ini disertai dengan melampirkan surat keterangan UMKM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas terkait untuk pelaku UMKM yang bertempat di luar Jabodetabek.

Saat ini pendaftaran KI dari pelaku UMKM pada tahun 2020 sudah mencapai 2.924 untuk pendaftaran merek, 156 pendaftaran desain industri, 731 pendaftaran paten dan 7479 pencatatan hak cipta. Data statistik ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin memiliki kesadaran untuk melindungi KI mereka, terutama pada bidang hak cipta dan merek yang mereka miliki.

Khusus di masa pandemi, DJKI telah meluncurkan Loket Virtual (Lokvid) yang dapat diakses masyarakat di loketvirtual.dgip.go.id. Loket ini tidak hanya memudahkan pelayanan masyarakat tetapi juga mengurangi pungutan liar dan sekaligus menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Dirjen KI: Para Ahli Hukum Perlu Membahas Hukum Mengenai Pelindungan Hak Cipta Artificial Intelligence

30 Juni 2020 Dirjen KI Para Ahli Hukum Perlu Membahas Hukum Mengenai Pelindungan Hak Cipta Artificial Intelligence   

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai banyak digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia industri. Misalnya dalam industri otomotif, perusahaan otomotif menggunakan AI dalam pembuatan mobil untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk yang kompetitif.

Pemanfaatan AI juga telah merambah industri kreatif seperti dalam menciptakan musik dan lagu serta membuat karya seni lukis.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa AI sudah hadir di tengah-tengah kita. Ia mencontohkan sebuah program komputer dapat membuat sebuah lukisan Edward Bellamy.

“Disitu dikatakan dari sesuatu yang dulunya mitos, tapi sekarang udah bisa lihat, bahwa AI sudah bisa melukis dan lukisan harganya kalau tidak salah empat setengah miliar dan hasil karyanya bagus,” ujar Freddy Harris dalam webinar dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bertajuk Bagaimana Artificial Intelligence Mempengaruhi Sistem Hak Cipta, Selasa (30/6/2020).

Namun, kemudahan dalam pemanfaatan AI pada industri kreatif nyatanya dapat menimbulkan persoalan hukum dalam pelindungan hak cipta. Hal ini didasari atas adanya ancaman bagi para pelaku ekonomi kreatif dari sisi orisinalitas dan hak cipta atas kemajuan teknologi tersebut, dimana aturan hukum yang mengatur mengenai pelindungan hak cipta yang dibuat oleh AI belum ada.

Karenanya, perlu ada antisipasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi kreatif untuk dapat mendorong hadirnya produk hukum yang dapat melindungi para pelaku ekonomi kreatif ke depannya.

Menurut Freddy, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu mengumpulkan ahli hukum yang ada di Indonesia untuk mendiskusikan pembuatan konsep hukumnya.

“Kita diskusikan, harus sebenarnya ahli hukum perdata kumpul, ahli hukum benda kumpul, ahli hukum orang kumpul, polisi kumpul, jaksa kumpul, hakim kumpul, kita buat kaya yang dilakukan oleh Amerika dalam menentukan yang namanya konsep hukum memorandum of understanding. Itu para ahli kumpul lalu diterapkan,” Freddy menjelaskan.

Sedangkan, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi dan Regulasi Kemenparekraf, Ari Juliano Gema menilai perlu aturan jelas mengenai keterlibatan seseorang yang memakai aplikasi AI untuk menghasilkan sebuah karya dalam merancang, membuat, memimpin dan mengawasi, pembuatan karya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pencipta karya menurut Undang Undang Hak Cipta.

“Masalahnya ketika AI itu yang mengandung “DNA” dari karya orang lain digunakan oleh orang yang tidak berhak, dalam hal ini bukan pencipta dan bukan pemegang hak cipta, tentu akan bermasalah ketika dia menghasilkan sebuah karya,” ujar Ari.

Ia juga menghimbau kepada asosiasi atau organisasi pelaku ekonomi kreatif perlu membuat panduan mengenai batasan kemiripan substansial atas suatu karya di bidangnya masing-masing. Sehingga dapat mengantisipasi karya yang dibuat aplikasi AI dengan sumber inspirasi dari karya-karya yang sudah ada. Sehingga hasil pemanfaatan AI pada industri kreatif tersebut dapat diklasifikasi saat melanggar hak cipta atau tidak.