INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Media HKI Vol.2 Sudah Terbit baca lebih lanjut

Dirjen KI Inginkan Seluruh Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Milik Indonesia Di Catatkan Ke DJKI

11 Oktober 2019 Dirjen KI Inginkan Seluruh Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Milik Indonesia Di Catatkan Ke DJKI

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia.

“Potensi KIK seperti, Sumber Daya Genetik (SGD), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi dari pengakuan, pencurian, maupun pembajakan pihak atau negara lain,” ujar Freddy Harris.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber seminar diskusi ‘National Publishing Agency: Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Komunal untuk Kesehjateraan Rakyat’ yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) di Istora Senayan, Jumat (11/10/19).

Untuk itu Freddy Harris meminta kepada masyarakat, Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi bersinergi untuk mencatatkan potensi KIK di daerah di Pusat Data Nasional KIK yang dibangun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Pencatatan KIK selain memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia,” terang Freddy.

Senada dengan Dirjen KI, narasumber lainnya Panji Prasetyo yang juga menjabat sebagai produser film,musik dan seni pertunjukan menyayangkan banyaknya potensi KIK Indonesia belum terdata dan tercatatkan.

“Potensi KIK di Indonesia sangat banyak sekali, hanya saja masih banyak potensi KIK tersebut belum terdata dan belum terdaftar,” ucapnya.

Menurut Panji, selain KIK, kekayaan intelektual lainnya yang bersifat kepemilikan personal seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, maupun varietas tanaman juga banyak yang belum terdata.

“Sampai hari ini kita tidak punya data, aset kita ada berapa banyak yang kita punya, tetapi sebelum pendataan, kita harus punya standarisasi dahulu agar lebih mudah untuk menggolongkannya dan kemudian untuk di data,” tutur Panji.

Untuk mewujudkan itu, Panji mengusulkan sebuah konsep yaitu membentuk sebuah lembaga National Publiching Agency (NPA) dimana lembaga tersebut mengekspolitasi, menganalisa potensi KI di Indonesia yang dapat menghasilkan nilai ekonomis, pendataan KI, operasionalisasi hak cipta negara, deal maker, dan menjaga valuasi KI di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Freddy Harris mendukung konsep pembentukan lembaga tersebut. Dengan tetap memastikan setiap kekayaan intelektualnya harus terdaftar di DJKI.

“Bikin aja (NPA) tidak apa-apa,  nanti juga perlu dibuat aturannya. Yang paling penting harus registrasinya di DJKI, jadi gampang buat proteksinya,” ungkap Freddy Harris.

Indonesia Akan Jajaki Kerja Sama Indikasi Geografis Dengan Pemerintah Hungaria

7 Oktober 2019 Indonesia Akan Jajaki Kerja Sama Indikasi Geografis Dengan Pemerintah Hungaria

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kekayaan Intelektual Hungaria (HIPO) di Budapest, Senin (7/10/2019). Kunjungan ini dalam rangka penjajakan kerja sama dibidang indikasi geograsfis (IG).

Kedatangan delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disambut baik oleh DR. Zoltán Nemessányi selaku Wakil Sekretaris Negara untuk Kerjasama Urusan Keadilan Internasional Kementerian Kehakiman Hungaria.

Indonesia terus menggalakkan pelindungan produk berpotensi IG. Hal ini untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kekayaan intelektual komunal yang berasal dari alam maupun dari keterampilan tangan masyarakat daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.

Pada kesempatan tersebut, Freddy Harris bersama delegasi Indonesia lainnya juga menghadiri undangan Festival Rendang 2019 yang diadakan Kedutaan RI Budapest.

Pada Festival Rendang 2019 ini, hadir para manajer rumah makan, pengusaha, ahli kuliner di Hungaria, travel dan foodblogger sampai dengan direktur sekolah kulinari berkesempatan mencoba Rendang, makanan khas Indonesia dari Minang hasil racikan koki andal Indonesia William Wongso.

Terbitnya Sertifikat IG, Kopi Robusta Pasuruan Punya Jaminan Mutu

6 Oktober 2019 Terbitnya Sertifikat IG Kopi Robusta Pasuruan Punya Jaminan Mutu

Pasuruan – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Pasuruan (KRP) dengan nomor G002018000013.

Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dalam acara Festival Kapiten Pasuruan 2019.

Diwakili Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mustiqo Vitrah Ardhiansyah menyerahkan sertifikat IG tersebut secara simbolis kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Pasuruan, Soeharto.

Sertifikat IG ini merupakan yang ketiga diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Setelah IG Kopi Java Ijen Raung, dan IG Bandeng Asap Sidoarjo.

Kopi yang merupakan produk asli dari Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen Pasuruan telah merambah menembus pangsa pasar dunia.

Kopi Kapiten memiliki cita rasa unik dan berbeda dibanding dengan cita rasa kopi pada umumnya. Ini yang membuat Kopi Kapiten mampu bersaing dengan kopi lainnya baik lokal maupun impor.

Mustiqo mengungkapkan bahwa, diterbitkannya sertifikat IG ini tak lepas dari kolaborasi kinerja yang dilakukan berbagai pihak. Terutama Kanwil Kemenkumham Jatim dan Pemkab Pasuruan.

“Kami telah mendampingi Pemkab Pasuruan sejak 2 tahun yang lalu, sebelum akhirnya didaftarkan pada akhir tahun 2018,” ujarnya.

Mustiqo melanjutkan bahwa sertifikat ini merupakan salah satu keberhasilan Pemkab Pasuruan dalam hal pemberdayaan masyarakatnya. Karena dengan adanya ini menjadikan kopi tersebut memiliki nilai tambah mutu yang terjamin.

“Hal ini dikarenakan Masyarakat Penggunga IG KRP secara sadar mengelola kopinya dengan baik dan berkualitas,” terang Mustiqo.

Temui Dirjen WIPO, Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk Di Kepengurusan WIPO

dirjen KI Dirjen WIPO

Mewakili Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan sederet pertemuan bilateral dengan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) dari berbagai negara pada gelaran Sidang Umum Organanisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) ke-59 di Jenewa, Swiss.

Dan puncaknya, Dirjen KI Freddy Harris bersama Duta Besar Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry.

Pada pertemuan tersebut, Freddy Harris menyatakan komitmennya dalam mendukung sistem KI di dunia. Diantaranya dengan menyetujui setiap traktak yang dapat meningkatkan pelindungan hak kekayaan intelektual.

“Seperti meratifikasi Traktat Marrakesh dan Beijing yang saat ini naskahnya sudah ada di meja Presiden, dan tinggal menunggu persetuan beliau,” ujar Freddy Harris saat berlangsungnya acara di Kantor Pusat WIPO, Jumat (4/10/2019).

Selain itu, Freddy berharap adanya perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal tersebut guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya bagi Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk Konferensi Diplomatik mengenai Perjanjian Hukum Desain atau Design Law Treaty (DLT) yang saat ini menunggu kesepakatan dari negara anggota WIPO. DLT nantinya akan mengatur tentang pelindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual desain industri.

“Jika negara anggota WIPO mencapai kesepakatan dalam Design Law Treaty, Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk Diplomatic Conference DLT tersebut,” ucap Freddy Harris.

Dihadapan Dirjen WIPO, Indonesia mengusulkan adanya penambahan program fellowship untuk personil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di WIPO.

“Kami menyetujui usulan tersebut, dari DJKI akan ada penambahan 2 personil untuk mengikuti program fellowship di WIPO,” tutur Dirjen WIPO, Francis Gurry.

Diakhir pertemuan, Freddy Harris menyampaikan keinginannya untuk mengundang Francis Gury sebagai Keynote Speaker pada perhelatan forum diskusi nasional yang rencananya akan di selenggarakan pada tahun 2020 mendatang.

“Pertemuan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem KI nasional dan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional KI di WIPO,” demikian Freddy menambahkan.

Korea Selatan Ajak Indonesia Jalin Kerja Sama Dibidang Hak Cipta

DJKI KOREA

Jenewa - Korea Selatan mengajak Indonesia untuk menjalin kerja sama antar kedua negara dibidang hak cipta.

Hal itu disampaikan Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata saat pertemuan bilateral dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Pusat Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Jenewa, Swiss, Jumat (4/10/2019).

Pada pertemuan tersebut, dibahas rencana kerja sama yang dapat memperkuat pelindungan hak cipta di Indonesia, baik hak ekonomi maupun hak moralnya. Seperti mengadakan studi bersama, forum dan pertukaran pegawai antar kedua negara.

Selain itu, Pemerintah Korea Selatan melalui Komisi Hak Cipta Korea (KCC) sebagai lembaga yang menangani persoalan hak cipta, berencana membuka kantor cabangnya di Indonesia. Lembaga ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani persoalan pelindungan hak cipta.

Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris dengan didampingi Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari; Kepala Subdit. Kerja Sama Luar Negeri DJKI, Andrieansjah; dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa Erry Prasetyo.