INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Media HKI Vol.2 Sudah Terbit baca lebih lanjut

Direktur Regional Biro Asia Pasifik WIPO Beri Saran Dalam Pengelolaan SDM Di DJKI

WhatsApp Image 2019 10 15 at 18.02.24

Jakarta - Direktur Regional Biro Asia Pasifik Bagian Pengembangan dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Andrew Michael ONG dan Konsultan Internasional WIPO, Richard Butler mengunjungi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kunjungan DJKI ke Kantor Pusat WIPO di Jenewa pada 2 Oktober 2019 lalu. Dimana saat itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyampaikan capaian yang telah dilakukan DJKI, salah satunya telah melakukan penataan ulang infrastruktur ruang kerja pemeriksa dan penyediaan fasilitas ruang relaksasi dan olahraga.

Dalam dua tahun kepemimpinan Freddy Harris, DJKI berhasil merealisasikan empat area perubahan yang menjadi prioritas, yaitu dengan tata ulang organisasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi, dan pembangunan infrastruktur ruang kerja pegawai.

Dalam lawatannya, Andrew dan Richard meninjau beberapa infrastruktur yang baru saja dibenahi oleh DJKI, khususnya ruang pemeriksa merek dan paten. Selain itu, mereka juga mencoba beberapa fasilitas penunjang lainnyaseperti, ruang olahraga, ruang bernyanyi, dan ruang pijat refleksi.

“DJKI sudah mengembangkan infrastruktur ruang pemeriksa, yang menjadi tantangan saat ini adalah DJKI harus mengembangkan perangkat lunak yang dapat memudahkan para pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan permohonan kekayaan intelektual (KI),” ujar Andrew saat diwawancarai di ruang rapat pemeriksa merek, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, DJKI juga perlu meningkatkan kompetensi SDM berstandar internasional, dan menerapkan pengendalian mutu bisnis proses layanan KI untuk menjadi kantor berkelas dunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, DJKI perlu mengimbangi antara jumlah permohonan yang masuk dengan jumlah yang mencukupi, sehingga proses penyelesaian permohonan KI dapat selesai tepat waktu.

“Tantangannya adalah bagaimana menemukan jumlah permohonan yang sangat banyak harus sebanding dengan SDM-nya. Selain itu, kuncinya adalah kualitas dan produktifitas SDM,” tutur Andrew.

Atas rekomendasi yang diungkapkan WIPO melalui Direktur Regional Biro Asia Pasifik, DJKI telah menerapkan beberapa hal tersebut, diantaranya DJKI memberikan sejumlah pelatihan kepada para pemeriksa kekayaan intelektual (KI).

Dari sisi pemanfaatan teknologi informasi, DJKI memberlakukan sertifikat HKI (Paten, Merek dan Desain Industri) dan surat pencatatan Hak Cipta ditandatangani secara digital (digital signature) oleh Dirjen KI dengan sistem Pengamanan menggunakan QR code dan Sertificate Security dari Lembaga Sandi Negara, dan pemberlakuan pendaftaran permohonan KI secara daring.

Dengan melihat capaian-capaian yang dilakukan DJKI saat ini dan melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di asia pasifik, sangat memungkinkan bagi DJKI untuk mewujudkan misinya menjadi Kantor KI terbaik di dunia.

“DJKI punya banyak modal untuk itu, karena Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ke 4 se-asia pasifik. Indonesia juga punya banyak beragam kultur, sejarah, geografi, dan itu yang harus dimanfaatkan,” ungkap Richard.

Disela-sela kunjungannya, Andrew dan Richard mencoba mencicipi kopi khas nusantara yang disajikan di coffee shop lantai dasar kantor DJKI. Tentunya kopi yang disajikan merupakan produk indikasi geografis (IG) terdaftar.

Melihat bentangan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Marauke, pemanfaatan potensi IG dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain pengembangan dan pemanfaatan produk yang memiliki potensi IG, Indonesia juga perlu melindunginya.

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa suatu produk IG harus didaftarkan. Pertama, berkaitan dengan perlindungan nama geografis. Artinya ketika suatu produk sudah terdaftar sebagai IG, maka tidak ada lagi yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis. Kedua, jaminan keaslian asal suatu produk. Ketiga, jaminan kualitas produk.

Selain produk IG yang dihasilkan, wilayah komunitas penghasil produk IG ini dapat dijadikan sebagai obyek wisata yang tentunya akan memberikan nilai tambah, dikarenakan kekhasan geografis yang dimiliki oleh wilayah tersebut untuk dapat dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan dari manca negara.

Menurut Andrew, pelindungan IG di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Dirjen KI Ajak Dosen Dan Mahasiswa Universitas Pamulang Hasilkan Penelitian Yang Memiliki Nilai Ekonomi

 IMG 9072

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama dengan Universitas Pamulang (Unpam)terkait pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris bersama Rektor Universitas Pamulang, Dayat Hidayat di Auditorium Kampus Viktor Unpam, Serpong, Sabtu (12/10/19).

Selain penandatangan nota kesepakatan bersama, Freddy Harris yang di dampingi Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman juga meresmikan Sentra KI Unpam.

Kerja sama ini merupakan upaya dalam membangun sistem KI nasional yang dihasilkan dari Universitas. Karena KI yang dihasilkan universitas merupakan salah satu aset bangsa, dimana perguruan tinggi menyimpan banyak potensi kreator dan inovator.

Dihadapan 1.718 mahasiswa Fakultas Teknik dan MIPA Unpam, Freddy Harris mengajak para mahasiswa dan dosen dituntut untuk kreatif dan selalu berinovasi. Mengingat di Indonesia, pendaftaran paten domestik masih sangat rendah. Padahal Indonesia banyak memiliki sumber daya manusia.

“Ayo mahasiswa teliti yang ada disekitar kita. Lebih baik meneliti untuk menghasilkan sebuah KI,” himbau Freddy.

Menurutnya, negara maju akan meletakkan KI-nya di depan, karena KI dapat menambah nilai ekonomi bangsa.

Senada dengan Dirjen KI, Rektor Unpam, Dayat Hidayat mengatakan sebuah negera besar bukan hanya dilihat dari sumber daya alam semata, tetapi perlu memberdayakan ide-ide yang dimiliki sumber daya manusia yaitu KI.

“Kalau KI-nya besar maka negara itu akan menjadi besar. Kita sebenarnya memiliki KI hebat yang luar biasa tinggal bagaimana pengelolaannya aja” terangnya.

Diakhir paparannya, Freddy Harris menyampaikan bahwa saat ini masyarakat telah dipermudah dalam mendaftarkan KI-nya  dengan diberlakukannya pendaftaran KI secara daring.

“Jadi setelah dosen maupun mahasiswa menghasilkan sebuah KI langsung saja daftarkan aja sekarang, daftar KI sudah gampang online di dgip.go.id. Disitu syarat, biaya pendaftaran seperti pendaftaran paten, hak cipta, desain industri, merek, ig, rahasia dagang, semua informasinya sudah sangat lengkap disana,” pungkasnya.

Dirjen KI Inginkan Seluruh Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Milik Indonesia Di Catatkan Ke DJKI

11 Oktober 2019 Dirjen KI Inginkan Seluruh Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Milik Indonesia Di Catatkan Ke DJKI

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia.

“Potensi KIK seperti, Sumber Daya Genetik (SGD), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi dari pengakuan, pencurian, maupun pembajakan pihak atau negara lain,” ujar Freddy Harris.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber seminar diskusi ‘National Publishing Agency: Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Komunal untuk Kesehjateraan Rakyat’ yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) di Istora Senayan, Jumat (11/10/19).

Untuk itu Freddy Harris meminta kepada masyarakat, Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi bersinergi untuk mencatatkan potensi KIK di daerah di Pusat Data Nasional KIK yang dibangun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Pencatatan KIK selain memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia,” terang Freddy.

Senada dengan Dirjen KI, narasumber lainnya Panji Prasetyo yang juga menjabat sebagai produser film,musik dan seni pertunjukan menyayangkan banyaknya potensi KIK Indonesia belum terdata dan tercatatkan.

“Potensi KIK di Indonesia sangat banyak sekali, hanya saja masih banyak potensi KIK tersebut belum terdata dan belum terdaftar,” ucapnya.

Menurut Panji, selain KIK, kekayaan intelektual lainnya yang bersifat kepemilikan personal seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, maupun varietas tanaman juga banyak yang belum terdata.

“Sampai hari ini kita tidak punya data, aset kita ada berapa banyak yang kita punya, tetapi sebelum pendataan, kita harus punya standarisasi dahulu agar lebih mudah untuk menggolongkannya dan kemudian untuk di data,” tutur Panji.

Untuk mewujudkan itu, Panji mengusulkan sebuah konsep yaitu membentuk sebuah lembaga National Publiching Agency (NPA) dimana lembaga tersebut mengekspolitasi, menganalisa potensi KI di Indonesia yang dapat menghasilkan nilai ekonomis, pendataan KI, operasionalisasi hak cipta negara, deal maker, dan menjaga valuasi KI di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Freddy Harris mendukung konsep pembentukan lembaga tersebut. Dengan tetap memastikan setiap kekayaan intelektualnya harus terdaftar di DJKI.

“Bikin aja (NPA) tidak apa-apa,  nanti juga perlu dibuat aturannya. Yang paling penting harus registrasinya di DJKI, jadi gampang buat proteksinya,” ungkap Freddy Harris.

Indonesia Akan Jajaki Kerja Sama Indikasi Geografis Dengan Pemerintah Hungaria

7 Oktober 2019 Indonesia Akan Jajaki Kerja Sama Indikasi Geografis Dengan Pemerintah Hungaria

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kekayaan Intelektual Hungaria (HIPO) di Budapest, Senin (7/10/2019). Kunjungan ini dalam rangka penjajakan kerja sama dibidang indikasi geograsfis (IG).

Kedatangan delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disambut baik oleh DR. Zoltán Nemessányi selaku Wakil Sekretaris Negara untuk Kerjasama Urusan Keadilan Internasional Kementerian Kehakiman Hungaria.

Indonesia terus menggalakkan pelindungan produk berpotensi IG. Hal ini untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kekayaan intelektual komunal yang berasal dari alam maupun dari keterampilan tangan masyarakat daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.

Pada kesempatan tersebut, Freddy Harris bersama delegasi Indonesia lainnya juga menghadiri undangan Festival Rendang 2019 yang diadakan Kedutaan RI Budapest.

Pada Festival Rendang 2019 ini, hadir para manajer rumah makan, pengusaha, ahli kuliner di Hungaria, travel dan foodblogger sampai dengan direktur sekolah kulinari berkesempatan mencoba Rendang, makanan khas Indonesia dari Minang hasil racikan koki andal Indonesia William Wongso.

Terbitnya Sertifikat IG, Kopi Robusta Pasuruan Punya Jaminan Mutu

6 Oktober 2019 Terbitnya Sertifikat IG Kopi Robusta Pasuruan Punya Jaminan Mutu

Pasuruan – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Pasuruan (KRP) dengan nomor G002018000013.

Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dalam acara Festival Kapiten Pasuruan 2019.

Diwakili Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mustiqo Vitrah Ardhiansyah menyerahkan sertifikat IG tersebut secara simbolis kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Pasuruan, Soeharto.

Sertifikat IG ini merupakan yang ketiga diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Setelah IG Kopi Java Ijen Raung, dan IG Bandeng Asap Sidoarjo.

Kopi yang merupakan produk asli dari Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen Pasuruan telah merambah menembus pangsa pasar dunia.

Kopi Kapiten memiliki cita rasa unik dan berbeda dibanding dengan cita rasa kopi pada umumnya. Ini yang membuat Kopi Kapiten mampu bersaing dengan kopi lainnya baik lokal maupun impor.

Mustiqo mengungkapkan bahwa, diterbitkannya sertifikat IG ini tak lepas dari kolaborasi kinerja yang dilakukan berbagai pihak. Terutama Kanwil Kemenkumham Jatim dan Pemkab Pasuruan.

“Kami telah mendampingi Pemkab Pasuruan sejak 2 tahun yang lalu, sebelum akhirnya didaftarkan pada akhir tahun 2018,” ujarnya.

Mustiqo melanjutkan bahwa sertifikat ini merupakan salah satu keberhasilan Pemkab Pasuruan dalam hal pemberdayaan masyarakatnya. Karena dengan adanya ini menjadikan kopi tersebut memiliki nilai tambah mutu yang terjamin.

“Hal ini dikarenakan Masyarakat Penggunga IG KRP secara sadar mengelola kopinya dengan baik dan berkualitas,” terang Mustiqo.