INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Media HKI Vol.4 Sudah Terbit baca lebih lanjut

DJKI Tunjukkan Kepeduliannya Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19

berita sumbangan   

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Serangkaian bantuan berupa sembako, multi vitamin, dan alat pelindung diri (APD) terus disalurkan mulai dari pegawai internal DJKI, masyarakat sekitar yang tinggal dekat perkantoran Kemenkumham, hingga rumah sakit.

Diawali pada 23 April 2020, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly bersama Sekretaris Jenderal Kemenkumham menyerahkan bantuan sembako untuk pegawai internal di lingkungan Kemenkumham.

Di tempat berbeda, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Chairani Idha serta Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Mohamad Aliamsyah memberikan sembako kepada petugas kebersihan di DJKI dan beberapa unit utama Kemenkumham lainnya, serta masyarakat setempat disekitar lingkungan Kemenkumham.

Selain itu, DJKI juga memberikan bantuan alat kesehatan dan multi vitamin kepada tujuh Rumah Sakit disekitar Jabodetabek, dan dua lembaga pemasyarakatan, serta kepada Ikatan Dokter Indonesia.

Bantuan tersebut berupa 500 set APD, 25 set APD Premium, 200 Face Shield, 98 Box masker, 56 Box Madu, 65 Karton Susu Beruang, dan 250 Box Vitamin C serta 112 Hand Sanitizer.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Pemberlakuan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak dan membatasi kegiatan. Seperti peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kendati demikian, penanganan virus corona bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk dapat saling membantu satu sama lain.

DJKI Siap Terapkan New Normal Bila Sudah Di Berlakukan

Halbil Virtual   

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi secara virtual melalui video conference dengan seluruh pegawai DJKI dan dilanjutkan acara halal bihalal bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Dalam acara halal bihalal yang di ikuti oleh seluruh unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia ini, Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa walau acara halal bi halal virtual ini kita tidak dapat bersentuhan untuk bersalaman tetapi, semua itu tidak menghilangkan esensi dari Halal Bihalal itu sendiri.

Ia juga berpesan selama masa pandemi Covid-19 para pegawai harus tetap produktif dalam bekerja walau bekerja dari rumah dan menerapkan protokol kesehatan.

“Tetap utamakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak,” ujarnya saat video conference, Selasa (26/5/2020).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjalani aktifitas di masa pandemi Covid 19 ini dengan istilah normal baru (new normal).

“Ke depan kita menerapkan istilah yang digunakan oleh banyak kalangan, namanya new normal,” ucap Freddy Harris.

Menurutnya, dalam mengimplementasikan new normal di lingkungan DJKI yang merupakan unit pelayanan publik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pegawai DJKI yang bekerja di kantor akan diberlakukan pembagian jadwal masuk antar pegawai. Kedua, DJKI akan mengupayakan membantu kebutuhan pegawai yang bekerja di rumah untuk menunjang pekerjaannya.

“Alhamdulillah, yang sekarang Fully otomatis adalah Direktorat Merek. Jadi merek itu betul-betul sudah online, jadi para pemeriksa merek dapat bekerja di rumah,” tutur Freddy Harris.

Selain itu, Freddy Harris juga menyampaikan bahwa di tengah pademi ini, DJKI berinovasi dengan membuat loket virtual, dan menjadi loket virtual pertama di Indonesia.

“Ketika kita membuat loket virtual, masyarakat sangat antusias, bisa dilihat dari transaksi yang ada. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke loket fisik, karena itu sangat beresiko tersebarnya virus. Dengan adanya loket ini masyarakat merasa terlayani dan DJKI penerimaannya meningkat,” ungkap Freddy.

DJKI Siap Melakukan Tindakan Pelindungan Merek di Masa Pandemi

WhatsApp Image 2020 05 21 at 13.33.29

Jakarta - Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Ronald S. Lumbuun menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan pelindungan kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual bahkan saat penyebaran Covid-19 masih terjadi.

“Kami tidak hanya melindungi merek saja, tetapi juga setiap rezim KI, baik hak cipta, merek dan lainnya. Dibanding kepolisian, wewenang kami menangani dari perspektif KI, namun itu tidak terlalu sempit juga. Intinya, kami selalu siap melindungi pemegang merek dan bekerja melindungi masyarakat khususnya saat pandemi ini. Kita harus siap dan cepat, bahkan bergerak lebih cepat dari pandemi Covid 19,” ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Rabu (20/5). 

Kesiapan ini demi menjawab banyaknya pemalsuan produk dari merek-merek kesehatan yang terjadi saat pandemi. Maria T Fabiola dari Kalbe dan Asraf Razak dari Enesis menjelaskan bahwa besarnya permintaan pasar telah membuat produk mereka banyak dipalsukan secara liar di berbagai marketplace.

“Produk kami hand sanitizer itu produksinya meningkat 16 kali lipat. Tapi ada juga yang dipalsukan. Sejauh ini kami memberikan notice ke marketplace. Baru itu saja, karena semakin tinggi demand-nya semakin rentan dipalsukan,” ujar Asraf.

Sementara itu, Maria T Fabiola mengkhawatirkan produk dari pemalsuan mereknya akan berdampak buruk bagi konsumen dan mengganggu citra perusahaan sendiri. Produk kebersihan Kalbe disebutnya banyak dikirim ke rumah sakit untuk melindungi petugas medis dari virus Corona.

“Ada produk kami yang memang digunakan di rumah sakit ya. Kami mendapat laporan bahwa dampak dari produk tersebut tidak sama, hanya meninggalkan rasa dingin-dingin saja kepada para petugas medis. Artinya kan tidak membersihkan seperti sebagaimana cairan itu diharapkan, Itu sangat berbahaya bagi mereka,” terangnya.

Ronald kemudian menjelaskan bahwa DJKI bisa memberikan pelindungan kepada kedua perusahaan asalkan keduanya telah membuat laporan pengaduan. Sebab, proses penindakan pelanggaran KI memang berbasiskan aduan.

“Bahkan pemilik hak kini tidak perlu hadir langsung ke kantor. Tahun lalu, Ditjen KI sudah meluncurkan e-Pengaduan yang diharapkan bisa membantu pemegang merek dan pemegang kuasa di tengah kecanggihan teknologi,” lanjut Ronald. 

Sebagai catatan, Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk melakukan penyidikan kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran KI. Pengaduan mengenai dugaan kasus pelanggaran KI bisa dikirimkan melalui https://e-pengaduan.dgip.go.id/.

DJKI Luncurkan Loket Virtual untuk Pelayanan Kala Pandemi

Lockvid

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan Loket Virtual pada 13 Mei 2020. Peluncuran ini disebut Direktur Teknologi Informasi DJKI, Sucipto, sebagai upaya melaksanakan pelayanan publik meski saat ini sedang terjadi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

“Virtual Loket itu bagian dari keinginan DJKI yang mana dengan adanya Covid-19 ini kita harus bisa menanggulangi dan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah tentunya. Di sini Direktorat TI sudah menyiapkan hal tersebut dengan nama LockVid 2020,” papar Sucipto pada 13 Mei 2020 usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan.

“LockVid 20 ini artinya Loket tempat di mana masyarakat bisa memasukkan data dokumen apa saja yang terkait pendaftaran dari teknis kemudian lock itu juga bisa diartikan sebagai kunci. Kunci berarti masyarakat bisa membuka apa saja, diberikan kemudahan sesuai dengan UU 25 2009 tentang pelayanan publik,” lanjutnya.

Sucipto menambahkan bahwa kini tiada lagi halangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan kreativitasnya ke DJKI. Dia berharap, Loket Virtual dan website DJKI bisa menjadi gerbang pelindungan ciptaan anak-anak negeri.

“Tidak ada hambatan bagi DJKI untuk melayani. Website DJKI itu adalah kunci untuk mendaftarkan kreativitasnya untuk berusaha menjalankan kreativitasnya. Masyarakat bisa menuju URL loketvirtual.dgip.go.id,” pungkasnya.

Loket Virtual akan mulai bisa diakses masyarakat pada 14 Mei 2020. Loket ini akan terus melayani selagi masih ada Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga loket offline bisa kembali dibuka.

 

Pembangunan Kolaboratif

Loket Virtual merupakan salah satu upaya yang dibangun bersama oleh pimpinan DJKI yaitu Direktur TI baru, Sucipto, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Mohamad Aliamsyah selaku Ketua Tim Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI DJKI. Keduanya juga berperan sebagai koordiantor layanan tersebut.

Sebelumnya, Sucipto mengabdi sebagai Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Dia juga pernah berkarir di bidang swasta sebelum terjun ke pemerintahan. Sucipto merupakan Direktur TI yang diambil sumpah untuk memangku jabatannya pada 4 Mei 2020 silam oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Sucipto menggantikan Sarno yang kini bertugas di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sementara itu, Mohamad Aliamsyah juga baru dilantik pada Februari 2020 silam. Dia menggantikan direktur sebelumnya, Fathurrahman, yang menjalani pensiun.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa kebutuhan pemerintah akan dukungan teknologi informasi kini sudah tidak dapat dielakkan lagi karena Corona. Sucipto diminta untuk membuat inovasi lain yang dapat membantu tugas-tugas DJKI.

“Tantangannya cukup berat untuk Pak Sucipto karena kita ke depan nggak bisa lagi melepaskan teknologi. Jadi pekerjaan-pekerjaan substantif dan administratif ini sudah menggunakan teknologi,” ujar Freddy Harris dalam acara Sertijab di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan.

Menkumham Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Utama di Lingkungan Kemenkumham

pelantikan 4 mei

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melantik dan mengambil sumpah sebanyak 19 Pejabat terdiri dari 3 pejabat pimpinan tinggi madya dan 16 pimpinan tinggi pratama, Senin (04/05/2020). Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham secara resmi dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly di Graha Pengayoman, Sekretariat Jenderal – Jakarta.

Pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 77 TPA Tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkumham RI. Lalu  dilanjutkan dengan  pembacaan Surat Keputusan Menkumham tentang Kepmenkumham RI No SEK-02:KP.03.03 TAHUN 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham RI.

Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan di manapun ditempatkan sebagai abdi negara, harus mampu menyesuaikan diri, mampu mengkonsolidasi kekuatan yang ada dan bersinergi dengan orang-orang baru.

Kemudian Yasonna dibahas pada pimpinan tinggi madya selaku jabatan penting dan strategis di struktural pemerintah agar mampu mencerna, dan memastikan semua target kinerja yang sudah ditetapkan, serta mendukung tercapainya kinerja dan target  kinerja yang sudah disusun bersama.

“Bekerja secara PASTI, laporkan setiap aktivitas bekerja berjenjang kepada menteri Kemenkumham. Buktikan bahwa jajaran kemenkumham  memiliki integritas yang tinggi, dan merupakan suatu tim work yang baik dan solid, pekerja  keras , mengukir prestasi negeri ini secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, kami PASTI !” tambahnya.

Adapun tiga pimpinan tinggi madya yang dilantik adalah Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Irjen Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan Irjen Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal.

Sementara itu, Sucipto dilantik sebagai Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (TI KI) bersama 15 (lima belas) pejabat Tinggi Pratama lainnya.