INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Media HKI Vol.6 Sudah Terbit baca lebih lanjut

Menkumham Yasonna Laoly Minta Jajarannya Tingkatkan Kinerja dan Pertanggungjawaban Publik pada 2021

Menkumham Yasonna Laoly Minta Jajarannya Tingkatkan Kinerja dan Pertanggungjawaban Publik pada 2021

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengapresiasi sejumlah pencapaian yang ditorehkan jajarannya sepanjang tahun 2020 kendati harus menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19. Walau begitu, Yasonna tetap menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen pada peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban publik.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (23/11/2020).

"Sepanjang tahun 2020, kinerja Kemenkumham saya katakan masih berada dalam rentang hijau. Artinya, tetap dalam kondisi aman dan terkendali, bahkan kita mampu membuktikan kepada publik dan para pemangku kepentingan bahwa kita mampu menyelesaikan kerja secara tuntas dan berkualitas meski dihadapkan pada kondisi serba terbatas," kata Yasonna.

"Beberapa penghargaan telah kita raih, indeks pelayanan publik semakin membaik, indeks integritas juga semakin bagus, nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) juga stabil, serta implementasi refomasi birokrasi dan e-gov juga terus meningkat," ucapnya.

Yasonna berharap kinerja positif tersebut dapat dijaga dan dipertahankan di tahun 2021 mendatang. Sebagai bentuk komitmen, dilakukan Penandatanganan Janji Kinerja antara Menkumham, Yasonna Laoly dengan Seluruh Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham. Diantara yang melakukan penandatanganan janji kinerja tersebut adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.

"Perjanjian kinerja yang tadi ditandatangani adalah komitmen kita bersama untuk melaksanakan target-target pembangunan di bidang hukum dan HAM yang harus tercapai di tahun 2021. Perjanjian kinerja ini adalah bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus kita pertanggungjawabkan secara berjenjang dan harus kita sampaikan kepada publik," tuturnya.

Yasonna juga mengingatkan bahwa tahun 2021 merupakan momentum perubahan. Hal ini tak lepas dari restrukturisasi program terkait perencanaan dan penganggaran yang semua 11 program menjadi empat progam, yakni program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum, program pemajuan HAM, serta program dukungan manajemen.

Menurut Yasonna, perubahan ini sekaligus mewajibkan jajarannya untuk menggiatkan kolaborasi dan sinergi sebagaimana diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia mengharuskan kita bekerja dengan kolaborasi dan sinergi, bukan hanya di dalam Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga di luar Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada lagi sekat ego sektoral, tidak ada lagi pernyataan ‘ini uangku, ini uangmu,’ semua uang milik NKRI, jadi harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk publik atau masyarakat," ucapnya.

"Saya mau dalam rapat koordinasi ini kita membahas bagaimana strategi dan langkah kerja ke depan (Action Plan). Selain itu juga bagaimana kebijakan Presiden, kebijakan Menteri Hukum dan HAM, serta kebijakan Unit Kerja Eselon I dapat sejalan dan terimplementasi sampai dengan ke satuan kerja yang hasil serta dampaknya dapat dirasakan publik atau masyarakat," ungkap Menkumham.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna mengukuhkan Unit Kepatuhan Internal Kemenkumham untuk membantu meringankan tugas Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Fungsi Unit Kepatuhan Internal ini adalah membantu pimpinan unit kerja meningkatkan efektivitas pengendalian intern, mengelola manajeman resiko, meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kode etik dan disiplin, memastikan bahwa hasil pegawasan ditindaklanjuti, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi," ujarnya.

"Unit Kepatuhan Internal ini akan menjadi quality assurance pada organisasi masing-masing," lanjutnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo yang hadir pada acara ini juga menekankan pentingnya percepatan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyederhanaan birokrasi didasari atas kondisi birokrasi yang hierarkis dan berbelit-belit dimana proses pengambilan keputusan sering terhambat karena panjangnya rantai komando yang harus dilalui pada setiap jenjang organisasi pemerintahan.

“Untuk itu, penting untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui kebijakan penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan, dan transformasi manajemen kerja,” ujar Tjahjo.

Pada momentum ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendapat penghargaan dari Kemenkumham atas prestasi pegawainya dari Bagian Keuangan Sekretariat DJKI, Desta Tarigan sebagai Juara Pertama dalam ajang Cepat Tepat Daring Akuntansi Pemerintahan (CTDAP) 2020.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, pejabat pimpinan madya dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta segenap tamu undangan.

Dirjen KI Ingatkan 34 Pejabat Fungsional Tertentu Baru untuk Bekerja Profesional

Dirjen KI Ingatkan 34 Pejabat Fungsional Tertentu Baru untuk Bekerja Profesional

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melantik 34 pejabat Fungsional Tertentu baru pada Senin, 23 November 2020 di Aula Oemar Seno Adji, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Para pejabat yang baru dilantik antara lain lima analis kepegawaian, satu pengelola pengadaan barang/ jasa, 14 pemeriksa paten pertama dan 14 pemeriksa merek pertama. 

Freddy berpesan pada pejabat baru untuk senantiasa bekerja secara profesional. Jauhi perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara. 

“Pola masa lalu harus sudah ditinggalkan. Boleh berdiskusi dengan pemohon dan konsultan (KI) tetapi jangan sampai terjadi perbuatan yang tercela. Saya cuma ingatkan beberapa hal ini pada akhirnya sangat disayangkan, susah dibenahi dan dibantunya pun susah,” ujarnya. 

Dirjen KI juga mengatakan saat ini kebutuhan masyarakat terhadap layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kesadaran untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI).

“KI ke depan membutuhkan lebih dari 1000 orang pemeriksa, jadi masih sangat kurang (saat ini). Kenapa kita butuh lebih banyak karena sekarang masyarakat semakin sadar kekayaan intelektual, permohonan-permohonan kekayaan intelektual yang masuk ke kita semakin bertambah,” kata Freddy.

Dirjen KI juga siap mendukung perkembangan setiap pegawai untuk menjadi lebih baik ke depan. 

Hindari Merek Pemohon Tertolak, DJKI Paparkan Kriteria Merek Terkenal

Hindari Merek Pemohon Tertolak DJKI Paparkan Kriteria Merek Terkenal

Jakarta - Memilih merek untuk usaha memang tidak mudah, selain menarik, merek tersebut harus berbeda dengan merek-merek terkenal atau merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Agar dapat diterima, sebelum mengajukan permohonan merek di DJKI, pemohon harus memastikan terlebih dahulu merek yang akan didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek terkenal.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi narasumber pada acara Asian Law Students’ Association (ALSA) Legal Class 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Minggu, (22/11).

Acara webinar ini diselenggarakan secara daring dengan mengambil tema “Legal Protection of Wellknown Mark: Indonesia Trademark Law Perspective” .

Dalam kesempatan ini, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang diwakili oleh Gerda Netty Oktavia, Pemeriksa Merek Madya DJKI Kemenkumham menyampaikan tentang kriteria-kriteria merek terkenal berdasarkan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Pendaftaran Merek.

  1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b (barang dan/atau jasa sejenis) dan huruf c (barang dan/atau jasa tidak sejenis) dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
  2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud;
  3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;
    2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
    3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
    4. jangkauan daerah penggunaan Merek;
    5. jangka waktu penggunaan Merek;
    6. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
    7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
    8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek;
    9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Menurut Gerda, mengetahui kriteria merek terkenal ini perlu diperhatikan oleh para pemohon merek karena dapat mempengaruhi apakah merek yang akan didaftarkan akan diterima atau ditolak.

“Merek akan kami tolak apabila ditemukan ada pembanding dari merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis atau tidak sejenis,” terang Gerda.

Ia melanjutkan bahwa penolakan merek berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 dapat terjadi apabila merek yang dimohonkan juga mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Sebagai informasi, sebelum memilih merek yang hendak didaftarkan, pemohon dapat memeriksa terlebih dahulu apakah sudah ada yang mendaftarkan merek tersebut melalui pdki-indonesia.dgip.go.id.

DJKI Serahkan Tujuh Sertifikat Merek pada Pelaku Usaha Sulawesi Utara dan Lapas Amurang

DJKI Serahkan Tujuh Sertifikat Merek pada Pelaku Usaha Sulawesi Utara dan Lapas Amurang

Manado - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memberikan tujuh sertifikat merek kepada pelaku usaha lokal Sulawesi Utara pada Jumat, 20 November 2020.
Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tersebut, karena ini merupakan bentuk kepedulian Kemenkumham dalam memberikan palayanan terbaik kepada pelaku usaha," kata Nofli dalam sambutannya.

“Saat ini para pelaku usaha juga sudah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang dimiliki, ini merupakan salah satu komitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat," lanjutnya.

Penyerahan sertifikat merek diberikan untuk merek Spiritual Neuroscience (Jasa Pelatihan Pendidikan untuk spiritual), Superstar (Air Mineral), Kawan Kopi (Kedai kopi), Genio (hotel), Papinus (Rumah makan), Elmonts (Kopi), Toronata (Minyak Kelapa).

Dalam sambutannya Kakanwil Sulut Lumaksono menyampaikan, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara akan terus mendukung para pelaku usaha lokal yang ada di Sulawesi Utara dalam melakukan pendaftaran merek. Dia juga berharap ke depan akan lebih banyak lagi Kekayaan Intelektual asli Sulawesi Utara yang bisa terlindungi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure Manado, Tateli Beach Resort, tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun; serta Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, para pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Sulut, sejumlah Kepala UPT dan pegawai di jajaran Kantor Wilayah.

Upaya DJKI Tingkatkan Ranking di Indeks Inovasi Global Indonesia

Upaya DJKI Tingkatkan Ranking di Indeks Inovasi Global Indonesia

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyampaikan bahwa ranking Indonesia di beberapa indikator inovasi dan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan. 

Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang DJKI, Dede Mia Yusanti, dalam joint workshop dengan Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) menjelaskan upaya pemerintah Indonesia utamanya DJKI dalam meningkatkan ranking tersebut demi naiknya ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. 

“DJKI memiliki tiga pilar utama yaitu filing (pendaftaran) yang tugas utamanya diemban oleh kami di DJKI. Yang kedua adalah komersialisasi, yang kami lakukan dengan banyak stakeholder. Dan yang terakhir adalah Law Enforcement yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI bersama polisi dan Bea Cukai,” ujarnya pada Kamis, 19 November 2020 melalui Zoom.

Dede juga mengatakan bahwa DJKI memiliki empat (4) kebijakan untuk meningkatkan aplikasi KI di tengah masyarakat dan mendukung bisnis, serta menarik investasi ke Tanah Air. Yang pertama adalah, layanan publik yang kualitasnya terus ditingkatkan yaitu melalui pendaftaran online.

“Kami juga memiliki dasar-dasar hukum dan regulasi untuk mendukung hal tersebut. Yang terbaru adalah percepatan pendaftaran merek serta paten sederhana yang tertuang di UU Cipta Kerja,” lanjut Dede. 

Dede juga mengatakan DJKI melakukan berbagai kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti industri dan universitas. DJKI juga meningkatkan sosialisasi dan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual melalui berbagai channel seperti diskusi hingga sosial media. 

Sebagai catatan, Indonesia saat ini berada di ranking 85 dari 131 negara yang disurvei Cornell University, INSEAD dan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam Global Innovation Index (GII) 2020. Indonesia juga berada di posisi 46 dari 53 negara dalam Global IP Index (GIP). Yang terakhir, Indonesia menempatkan kedudukan di angka 50 dari 141 negara yang didaftar dalam Global Competitiveness Index (GCI).

Sementara itu, APCTT merupakan workshop yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 

Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pembuat kebijakan dan pakar untuk membahas masalah kebijakan, tantangan dan peluang yang sangat penting dalam manajemen KI dan perizinan teknologi eksploitasi untuk komersial. 

Program ini terdiri dari presentasi dan pengetahuan teknis yang berfokus pada: (a) Kerangka kebijakan tentang kekayaan intelektual dan transfer teknologi dalam perspektif global dan nasional; (b) Alat manajemen KI, strategi dan praktik terbaik; dan (c) Penelitian kolaboratif untuk meningkatkan transfer teknologi melalui Science and Technology Parks.