Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Closing Plenary dalam kegiatan Perundingan Putaran ke – 3 Indonesia - Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement (FTA) Working Group on Intellectual Property yang telah diselenggarakan pada 13 s.d 15 Desember 2023 di The Anvaya Beach Resort Bali.
“Di perundingan putaran ke-3 kali ini, Indonesia berhasil menyelesaikan 2 chapter dari total 12 chapter yang ada dalam draft FTA. Salah satu working group yang berhasil menyepakati seluruh pengaturan dalam chapter-nya adalah Intellectual Property,” jelas Marchienda Werdany selaku co-Lead Negotiator dari Direktorat Kerja Sama dan Edukasi, DJKI pada Jumat, 15 Desember 2023.
Marchienda menyampaikan bahwa sudah disepakati seluruh pasal dalam chapter Kekayaan Intelektual (KI) sebanyak 25 pasal pada tiga putaran perundingan. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa serta komitmen yang tinggi dari DJKI, Kementerian/Lembaga terkait, serta perwakilan dari EAEU.
Lebih lanjut, Marchienda menjelaskan bahwa sebanyak 25 pasal terkait pelindungan KI yang telah rampung tersebut akan mengatur tentang di antaranya Hak Cipta dan Hak Terkait; langkah-langkah perlindungan teknologi dan informasi pengelolaan hak; Merek serta sistem maupun prosedur permohonannya; Merek terkenal; Indikasi Geografis dan Indikasi Asal; Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; Varietas Tanaman; Paten; Desain Industri.
“Melalui kerja sama yang bisa dilakukan berdasarkan pasal cooperation dari perjanjian ini, diharapkan juga dapat memperkuat sumber daya manusia kedua belah pihak secara reciprocal,” tutur Marchienda.
Pada pertemuan ini turut hadir Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Johni Martha selaku Ketua Kelompok Perunding Indonesia. Ia menyampaikan bahwa fleksibilitas yang ditunjukkan Indonesia dan EAEU memungkinkan perundingan teks bergerak dengan cepat.
“Hal ini semakin memperkuat optimisme untuk menyelesaikan perundingan pada 2024 sesuai target sehingga Indonesia dapat melangkah semakin dekat untuk memperluas akses pasar dan membangun kerja sama yang lebih erat dengan EAEU,” pungkas Johni.
Sebagai informasi, EAEU adalah blok ekonomi yang merupakan pasar nontradisional potensial bagi Indonesia. EAEU juga dapat berperan sebagai pintu masuk utama di Kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. EAEU terdiri atas Armenia, Belarusia, Federasi Rusia, Kazakstan, dan Kirgiztan.
Pada 2022, total perdagangan Indonesia dan EAEU mencapai USD 4,35 miliar atau meningkat sebesar 30,66 persen dibanding 2021 yang nilainya USD 3,33 miliar. Ekspor Indonesia ke EAEU tercatat sebesar USD 1,50 miliar. Sementara itu, impor Indonesia dari EAEU tercatat sebesar USD 2,86 miliar.
Produk ekspor Indonesia ke EAEU pada 2022 didominasi minyak sawit, kopra, perangkat televisi, bagian mesin, karet alam, dan kopi. Sedangkan, komoditas impor utama Indonesia dari EAEU adalah pupuk, produk setengah jadi besi baja bukan paduan, batu bara, dan paduan logam. (Ver/Dit)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.
Rabu, 15 Mei 2024
Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Senin, 6 Mei 2024
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).
Senin, 29 April 2024