DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72

Vietnam – Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 yang diselenggarakan pada 22 s.d. 26 April 2024 di Da Nang, VietNam. AWGIPC merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual dari masing-masing negara untuk membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016—2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan yang membahas terkait update kepada ASEAN Member States (AMSs) terkait beberapa hal, di antaranya perkembangan capaian Priority Economic Deliverable (PED) dan prioritas capaian AWGIPC tahun 2024.

“PED yang dimaksud adalah Complete the Review on the ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation (AFAIPC) with a View to Upgrading the Agreement yang akan menjadi dasar penyusunan AIPRAP 2025-2045. Poin-poin ini sedang dalam proses pembahasan yang difasilitasi oleh World Intellectual Property Organization (WIPO),” jelas Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon.

“Adapun prioritas tahun 2024 adalah Launch the Project on Developing National Policies and Laws Relating to GRTKTCE (Deliverable 19.2), Develop an ASEAN Roadmap for IP Valuation (Deliverable 17.1 and 17.2),” lanjutnya.

Selain itu, beberapa poin yang menjadi tanggung jawab Indonesia dan masih dalam proses implementasinya, yaitu ASEAN Intellectual Property Rights Helpdesk (IPR), (Deliverable 19.3) Develop a network of GR and TK databases for interested AMSs. Pihak ASEAN Secretariat menyampaikan bahwa capaian deliverable sampai saat ini secara keseluruhan adalah 81%.

Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan antara AWGIPC dengan para mitra dialog yang membahas pemenuhan AIPRAP 2016-2025 dan juga penawaran kerja sama untuk memperbaiki serta mempermudah layanan kekayaan intelektual bagi para pemangku kepentingan di kawasan ASEAN. Pada kesempatan ini, turut hadir dalam pertemuan, antara lain European Patent Office (EPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), WIPO, United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO). Selain itu, pada pertemuan AWGIPC ini, pertama kali hadir Timor Leste sebagai observer.

Sebagai informasi, delegasi DJKI yang ikut menghadiri pertemuan ini adalah Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Direktur Paten, DTLST dan RD, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.



TAGS

#WIPO

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Senin, 6 Mei 2024

Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).

Senin, 29 April 2024

Selengkapnya