Workshop On Patent Prosecution Highway (PPH)
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Japan Patent Office (JPO) mengadakan “Workshop On Patent Prosecution Highway (PPH)” yang diikuti 82 pemeriksa paten di Aula DJKI Lantai 8, Kamis (06/12/2018).
Kepala Subbagian Direktorat Kerja Sama Luar Negeri, Andriensjah mengatakan bahwa Patent Prosecution Highway (PPH) merupakan serangkaian inisiatif untuk menyediakan prosedur penuntutan paten yang dipercepat dengan berbagi informasi dengan beberapa kantor paten.
“Ini memungkinkan setiap kantor paten yang berpartisipasi mendapat manfaat dari pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh kantor paten lainnya,” ujar Andriensjah.
Menurutnya, PPH ini bertujuan mengurangi beban kerja pemeriksaan dan meningkatkan kualitas paten.
Patent Prosecution Highway diadakan berdasarkan persetujuan bilateral antara JPO dan DJKI dengan tujuan memfasilitasi akuisisi pemohon paten pada tahap awal diseluruh dunia, meningkatkan pemanfaatan hasil penelusuran dan pemeriksaan diantara kantor-kantor Kekayaan Intelektual, mengurangi beban pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan di seluruh dunia.
Kepala Subbagian Direktorat Kerja Sama Luar Negeri, Andriensjah mengatakan bahwa Patent Prosecution Highway (PPH) merupakan serangkaian inisiatif untuk menyediakan prosedur penuntutan paten yang dipercepat dengan berbagi informasi dengan beberapa kantor paten.
“Ini memungkinkan setiap kantor paten yang berpartisipasi mendapat manfaat dari pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh kantor paten lainnya,” ujar Andriensjah.
Menurutnya, PPH ini bertujuan mengurangi beban kerja pemeriksaan dan meningkatkan kualitas paten.
Patent Prosecution Highway diadakan berdasarkan persetujuan bilateral antara JPO dan DJKI dengan tujuan memfasilitasi akuisisi pemohon paten pada tahap awal diseluruh dunia, meningkatkan pemanfaatan hasil penelusuran dan pemeriksaan diantara kantor-kantor Kekayaan Intelektual, mengurangi beban pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan di seluruh dunia.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Rakernis PPNS
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) pada 10 s.d 12 Desember 2025 di Hotel Bigland, Sentul. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat peran PPNS dalam menjaga perlindungan KI di tengah meningkatnya pelanggaran, terutama di ruang digital.
Rabu, 10 Desember 2025
Torehkan Banyak Capaian, Dirjen KI Hermansyah Canangkan 2026 sebagai Tahun Paten
Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menorehkan sejumlah capaian gemilang. Melalui DJKI Indonesia menyandang status sebagai negara pemilik Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN dengan total 246 produk, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara dengan permohonan paten sederhana terbanyak di dunia. Kapasitas layanan juga meningkat, kini pemeriksaan merek dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan, lebih cepat dibanding standar beberapa negara maju.
Selasa, 9 Desember 2025
DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.
Selasa, 9 Desember 2025
