Hukum Menikmati Drama Pendek AI

Jakarta – Maraknya drama pendek berbasis kecerdasan buatan (AI) di media sosial mendorong pentingnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Kemudahan teknologi yang memungkinkan siapa pun menikmati maupun memproduksi konten AI dalam waktu singkat tidak berarti karya yang beredar di internet bebas disalin, diunggah ulang, atau dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diiringi dengan kesadaran untuk menghormati hak cipta. “Kemudahan mengakses dan membuat konten dengan bantuan AI tidak menghilangkan hak pencipta atas karya yang dihasilkan. Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan kembali suatu karya tetap harus memperhatikan hak dan izin dari pemiliknya,” ujar Hermansyah, Kamis, 27 Agustus 2026 di Kantor DJKI, Jakarta.

Fenomena drama pendek AI menjadi semakin relevan karena konten tersebut sering kali memuat berbagai elemen kreatif, seperti cerita, karakter, ilustrasi, musik, hingga suara yang dapat berkaitan dengan karya atau identitas pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan teknologi AI tidak serta-merta menjadikan suatu konten bebas digunakan tanpa batas.

Kesadaran terhadap hak cipta tidak hanya penting bagi pembuat drama pendek AI, tetapi juga bagi penontonnya. Kebiasaan mengunduh lalu mengunggah ulang video, memotong adegan untuk konten lain, atau menggunakan musik dan gambar dari karya tersebut tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara sekadar menikmati sebuah karya dengan memanfaatkan kembali karya tersebut untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

Karena itu, penonton perlu membangun kebiasaan yang lebih bijak saat mengonsumsi drama pendek berbasis AI. Menonton dan membagikan tautan kepada orang lain tentu berbeda dengan mengunduh, mengunggah ulang, mengubah, atau menggunakan bagian dari karya untuk mendapatkan keuntungan. Pemahaman sederhana mengenai perbedaan tersebut dapat membantu masyarakat menghargai pencipta sekaligus mencegah pelanggaran hak cipta di tengah pesatnya perkembangan konten berbasis AI.

“Saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang penciptaan karya berbasis kecerdasan buatan (AI) maupun melarang masyarakat menikmati drama pendek yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut. Namun demikian, pemerintah terus mengkaji dan menyiapkan instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian terkait penggunaan AI dalam proses penciptaan karya,” lanjut Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko. 

Pada prinsipnya, karya yang proses penciptaannya didominasi oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang memadai tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Di tingkat global, berbagai negara juga tengah mendorong perusahaan pengembang AI untuk memberikan penghargaan dan mekanisme kompensasi yang adil kepada para pencipta yang karya-karyanya digunakan sebagai data pelatihan sistem AI, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.