Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen bersama Pimpinan Tinggi Madya lainnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM Tahun 2024.
Penandatanganan ini dilakukan saat pelaksanaan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.
Sepanjang tahun 2023, Kemenkumham telah melewati berbagai tantangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut bahwa kegiatan refleksi akhir tahun 2023 ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur atas capaian organisasi.
“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
Lanjut Yasonna, kita berkumpul untuk merayakan momen refleksi akhir tahun, sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan kita setahun terakhir. Sudah selayaknya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur yang mendalam, dan mendekati setiap kegagalan dengan sikap belajar yang positif.
“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujarnya.
Sekarang saatnya seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang.
"Saya mengajak seluruh jajaran memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi," seru Yasonna.
Sebagai informasi, banyak prestasi penting telah Kemenkumham raih di tahun 2023 antara lain, Opini WTP ke-14 kali berturut-turut sejak 2009; peringkat dua kinerja anggaran terbaik kategori pagi besar; terbaik ke dua atas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Proaktif; peringkat pertama kategori pemanfaatan data sistem informasi dan CAT; peringkat utama kategori implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Manjemen ASN; SPBE terbaik 2023; layanan publik predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman; terbaik ke satu dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan ITKP.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui percepatan layanan publik yang terukur, transparan, dan berbasis kepastian hukum. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan bersama jajaran di ruang rapat Dirjen KI, Kamis, 22 Januari 2026.
Kamis, 22 Januari 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, mencatat sebanyak 412.243 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang telah diajukan sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2025, menegaskan meningkatnya kesadaran pelindungan KI di masyarakat Indonesia. Data tersebut mencakup permohonan Merek 153.351, Paten 15.192, Desain Industri 8.649, Hak Cipta 229.795, Indikasi Geografis 37, DTLST 9, dan Rahasia Dagang 18 permohonan. Adapun sebanyak 429.343 penyelesaian permohonan KI telah diselesaikan DJKI selama tahun 2025.
Selasa, 20 Januari 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
Kamis, 15 Januari 2026