DJKI Ikuti Pelatihan Penegakan Hukum di Bangkok

Bangkok - Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelindungan kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus meningkatkan kemampuannya. 

DJKI bekerja sama dengan Home Security Investigation (HIS) dan Kedutaan Besar Amerika guna meningkatkan kemampuan menagani tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual. Pelatihan penegakan hukum tersebut dilaksanakan di The International Law Enforcement Academy of Bangkok (ILEA) pada tanggal 3 s.d. 7 Oktober 2022. 

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan mempromosikan hubungan antara penegak hukum antar negara. Selain itu pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi penegakan hukum kekayaan intelektual secara internasional dan transnasional  dalam memerangi barang-barang palsu. 

“Mengingat pelanggaran kekayaan intelektual lintas negara saat ini meningkat, apalagi adanya kemajuan teknologi khususnya perdagangan secara elektronik. Maka sangat perlu kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum antar negara,” tutur Anom.

Pelatihan penegakan di ILEA juga bertujuan untuk memajukan penegakan hukum dan  komunitas peradilan pidana internasional. Materi pelatihan dikembangkan setiap tahun agar sesuai dengan tren kejahatan dan berdasarkan kebutuhan peserta.

Pelatihan ini diikuti para penegak hukum, polisi, bea cukai, dan kejaksaan dari Indonesia, Thailand,  Filipina, dan Malaysia. Ini merupakan kali pertama DJKI mengikuti pelatihan yang diselenggarakan ILEA. Ke depannya, DJKI akan mengirim peserta pelatihan secara berkelanjutan mengingat pentingnya pelatihan tersebut. (DES/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Torehkan Banyak Capaian, Dirjen KI Hermansyah Canangkan 2026 sebagai Tahun Paten

Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menorehkan sejumlah capaian gemilang. Melalui DJKI Indonesia menyandang status sebagai negara pemilik Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN dengan total 246 produk, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara dengan permohonan paten sederhana terbanyak di dunia. Kapasitas layanan juga meningkat, kini pemeriksaan merek dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan, lebih cepat dibanding standar beberapa negara maju.

Selasa, 9 Desember 2025

DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.

Selasa, 9 Desember 2025

Evaluasi Kinerja DJKI 2025 Dorong Penyelesaian Rekomendasi Audit Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan Pemaparan Reviu dan Rekomendasi oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Paparan yang berlangsung saat Evaluasi Kinerja DJKI 2025 di Hotel JS Luwansa pada 9 Desember 2025 ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas tata kelola kinerja DJKI.

Selasa, 9 Desember 2025

Selengkapnya