DJKI Dorong Komersialisasi Merek Lewat Lisensi di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Jakarta - Krisis ekonomi global yang ditandai oleh inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan penurunan daya beli mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi bisnis secara cepat. Dalam situasi ini, pelindungan kekayaan intelektual (KI), khususnya merek, menjadi semakin penting karena tidak hanya menjaga identitas usaha, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai ekonomi di tengah tekanan pasar.

Perubahan kondisi ekonomi turut menggeser cara pandang pelaku usaha terhadap merek. Jika sebelumnya merek lebih banyak diposisikan sebagai penanda identitas dan diferensiasi produk, kini merek semakin dipahami sebagai aset bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah melalui berbagai skema kerja sama komersial.

Pelindungan KI menjadi fondasi utama agar aset merek dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha untuk mengembangkan strategi komersialisasi, termasuk lisensi dan kerja sama bisnis. Dalam praktiknya, pelindungan ini dilakukan melalui pendaftaran resmi serta pencatatan perjanjian lisensi yang memastikan hubungan hukum antara para pihak tetap jelas dan sah.

Pada sebuah wawancara secara daring, 6 Juli 2026, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menekankan bahwa perubahan cara pandang terhadap KI menjadi hal yang penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Ia menyoroti bahwa merek perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis yang aktif dan adaptif terhadap perubahan pasar.

"KI, terutama merek dagang, tidak boleh lagi dipandang sebagai lembaran sertifikat legalitas yang statis dan disimpan di dalam laci. Di tengah tantangan ekonomi dan krisis global, merek harus diperlakukan sebagai aset bisnis yang dinamis yang mampu dikonversi secara progresif menjadi kemanfaatan ekonomi yang nyata dan bernilai tinggi," ujar Hermansyah Siregar.

Dalam konteks tersebut, lisensi merek menjadi salah satu instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjaga arus pendapatan tanpa harus melakukan ekspansi fisik yang membutuhkan modal besar. Melalui skema ini, pemilik merek dapat memberikan hak penggunaan kepada pihak lain dengan tetap mempertahankan kepemilikan dan pelindungan hukumnya.

Untuk mendukung hal tersebut, DJKI memiliki layanan Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek (POP Merek), di mana salah satu kemudahannya adalah percepatan pencatatan perjanjian lisensi merek secara lebih efisien dan berbasis sistem.

Pencatatan lisensi merek di DJKI dapat dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain bukti perjanjian lisensi, identitas pemohon dan penerima lisensi, salinan sah akta pendirian badan hukum, sertifikat merek, surat kuasa konsultan KI bermaterai apabila menggunakan konsultan, surat pernyataan perjanjian lisensi, serta surat permohonan pencatatan lisensi.

Dengan adanya kemudahan layanan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat lebih cepat mengoptimalkan nilai ekonomi dari merek yang telah mendapatkan pelindungan hukum. Di tengah tekanan ekonomi global, penguatan pelindungan KI menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, sekaligus membuka peluang pertumbuhan melalui pemanfaatan lisensi yang sah dan terstruktur.