Yogyakarta - Untuk mewujudkan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Berkelas Dunia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan guna memberikan kemudahan kepada pengguna layanan KI.
Di tahun 2023, Direktorat Teknologi Informasi KI telah mensukseskan program unggulan melalui inovasi Persetujuan Otomatis Permohonan Merek (POP Merek) untuk tiga layanan pasca permohonan perpanjangan pelindungan merek, pencatatan lisensi, dan petikan sertifikat. Di mana prosesnya hanya memangkas waktu kurang dari 10 menit saja.
Hal tersebut disampaikan oleh Budhi Pratomo Mahardiko selaku Koordinator Pengembangan Sistem Informasi KI yang mewakili Direktur Teknologi Informasi KI pada kegiatan Evaluasi Kinerja DJKI Tahun 2023 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Kamis, 7 November 2023.
“Tidak hanya itu, kami juga telah meraih Sertifikasi ISO 27000 untuk keamanan sistem, Sertifikasi ISO 20000-1 untuk layanan teknologi informasi, pembangunan data warehouse dan SOC, serta peningkatan pemanfaatan IP Marketplace, Artificial Intelligence,” ungkap Budhi.
Lebih lanjut, Budhi juga menyampaikan bahwa Direktorat Teknologi Informasi KI telah mengelola Learning Management System (LMS) Trademark. Di mana ini merupakan platform yang bermanfaat bagi pemeriksa merek untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang merek melalui pembelajaran online.
“Selain itu, Direktorat Teknologi Informasi KI berhasil menghubungkan koneksi LPSE dengan data merek DJKI melalui media Application Programming Interface (API),” tutur Budhi.
Pencapaian - pencapaian tersebut merupakan bukti nyata DJKI dalam memberikan pelayanan KI terbaik kepada masyarakat. Namun, DJKI pun tetap memerlukan bantuan stakeholder terkait yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan pelayanan KI terbaik kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
“Kami terus melaksanakan pendampingan dan diseminasi terkait penggunaan aplikasi layanan KI yang ada melalui Kegiatan Penguatan Layanan Sistem Teknologi Informasi untuk Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah,” pungkas Budhi. (Ver/Dit)
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.
Rabu, 4 Februari 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKI yang menjabat sebagai analis hukum terkait penguatan regulasi Kekayaan Intelektual (KI), di kantor DJKI ruang rapat lantai 7 Selasa, 03 Februari 2026.
Selasa, 3 Februari 2026