DJKI Akan Geber Kampanye POP Hak Cipta Sepanjang 2022
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menargetkan peningkatan layanan kekayaan Intelektual untuk dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satunya adalah terkait layanan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada Kamis, 6 Januari 2022 lalu.
“Tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun Hak Cipta. Sebagai awal dari rangkaian tahun Hak Cipta, kami telah meluncurkan aplikasi POP HC dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan seni dan sastra,” ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin pada pertemuan Penyampaian Petunjuk dan Pelaksanaan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2022 (Wilayah I dan II) pada 10 Januari 2022 melalui Zoom Meeting.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa DJKI akan mengadakan rangkaian webinar setiap bulan yang menyasar peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Target peserta dalam kegiatan ini mencapai seribu orang.
Selain itu, Kantor Wilayah Kemenkumham juga diajak untuk membentuk perjanjian kerja sama (PKS) baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan dari masyarakat daerah.
Kantor wilayah juga diajak untuk membantu peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)/pemerintah daerah/ pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini dilanjutkan Penyampaian Petunjuk dan Pelaksanaan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2022 (Wilayah III dan IV) pada Selasa, 11 Januari 2022. Pada kegiatan tersebut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli menyampaikan hal yang sama.
“Kami juga berharap Bapak/Ibu dapat membantu pemetaan karakteristik kekayaan intelektual di wilayah untuk mengembangkan potensi KI wilayah sesuai dengan karakternya,” lanjut Nofli.
Sementara itu untuk penegakan hukum kekayaan intelektual, DJKI mendorong kantor wilayah untuk aktif membantu sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Pusat perbelanjaan yang bersertifikat KI menjamin hanya menjual barang original dan tidak melanggar peraturan KI.
Sebagai penutup, Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI siap membantu kebutuhan sosialisasi dan diseminasi kantor wilayah kepada para pemangku kepentingan di sekitarnya. (kad/alv)
“Tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun Hak Cipta. Sebagai awal dari rangkaian tahun Hak Cipta, kami telah meluncurkan aplikasi POP HC dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan seni dan sastra,” ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin pada pertemuan Penyampaian Petunjuk dan Pelaksanaan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2022 (Wilayah I dan II) pada 10 Januari 2022 melalui Zoom Meeting.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa DJKI akan mengadakan rangkaian webinar setiap bulan yang menyasar peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Target peserta dalam kegiatan ini mencapai seribu orang.
Selain itu, Kantor Wilayah Kemenkumham juga diajak untuk membentuk perjanjian kerja sama (PKS) baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan dari masyarakat daerah.
Kantor wilayah juga diajak untuk membantu peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)/pemerintah daerah/ pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini dilanjutkan Penyampaian Petunjuk dan Pelaksanaan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2022 (Wilayah III dan IV) pada Selasa, 11 Januari 2022. Pada kegiatan tersebut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli menyampaikan hal yang sama.
“Kami juga berharap Bapak/Ibu dapat membantu pemetaan karakteristik kekayaan intelektual di wilayah untuk mengembangkan potensi KI wilayah sesuai dengan karakternya,” lanjut Nofli.
Sementara itu untuk penegakan hukum kekayaan intelektual, DJKI mendorong kantor wilayah untuk aktif membantu sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual. Pusat perbelanjaan yang bersertifikat KI menjamin hanya menjual barang original dan tidak melanggar peraturan KI.
Sebagai penutup, Syarifuddin mengatakan bahwa DJKI siap membantu kebutuhan sosialisasi dan diseminasi kantor wilayah kepada para pemangku kepentingan di sekitarnya. (kad/alv)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Kinerja Sekretariat DJKI Menguat Sepanjang 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum meraih capaian signifikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 81,19 atau predikat A, serta nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,205 dan indeks kepuasan masyarakat mencapai 3,43 dari 4. Penilaian ini digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Senin, 8 Desember 2025
DJKI Catat Lonjakan Permohonan Merek dan Indikasi Geografis
Sebelum menutup 2025, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mencatat capaian signifikan sepanjang tahun dengan penyelesaian permohonan pendaftaran merek mencapai 169.526 permohonan dari 137.285 permohonan yang masuk, atau setara 123,48%. Jumlah ini telah melampaui target 90% atau 123.556 permohonan.
Senin, 8 Desember 2025
Direktorat HCDI Catat Rekor Tertinggi Permohonan Hak Cipta pada 2025
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaporkan pencatatan sejarah baru dengan total permohonan hak cipta mencapai 202.444 karya hingga awal Desember 2025. Ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan hak cipta.
Senin, 8 Desember 2025
