#Priority Watch List
Satgas Ops dan USTR Bahas Regulasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sebagai leading sector dalam upaya penanggulangan status PWL yang disandang Indonesia selama 33 tahun tersebut menginisiasi pertemuan ini.
9 Desember 2021
Satgas Ops Tingkatkan Penegakan Hukum Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) berhasil meningkatkan penanganan penegakan hukum pelanggaran di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatatkan peningkatan ini berkat upaya kerja sama antar instansi yang tergabung dalam satgas.
7 Desember 2021
Satgas Ops Penanggulangan Status PWL Indonesia dan USTR Bahas Amandemen RUU Paten
UU Paten Indonesia dianggap AS menyulitkan dan diharapkan dapat diubah menjadi peraturan baru yang lebih sederhana dan memastikan kemudahan dalam usaha.
1 Desember 2021
Tingkatkan Kinerja Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Workshop Bersama WIPO dan JPO
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Webinar National Workshop on Building Respect for Intellectual Property in the Digital Environment for Public Prosecutors and Law Enforcement Officials pada 1 Desember 2021 secara daring.
1 Desember 2021
Satgas Ops Penanggulangan PWL Mendapat Undangan Kehormatan dari KJRI di Los Angeles
Di sela padatnya kunjungan kerja, delegasi Indonesia mendapat undangan kehormatan dari Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Amerika Serikat, Saud Purwanto Krisnawan pada hari Rabu, 10 November 2021 waktu setempat.
12 November 2021
Satgas Ops Penanggulangan Status PWL Indonesia Buka Wacana Kerja Sama dengan Microsoft
Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) membuka kerja sama dengan Microsoft melalui pertemuan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles pada Rabu 10 November 2021 waktu setempat.
10 November 2021
Koordinasi dengan FBI, Indonesia Minta Laporan Data Produk Asal AS yang Melanggar Kekayaan Intelektual
Los Angeles - Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan FBI guna meminta informasi produk-produk apa saja yang masih dianggap banyak dipalsukan di pasar Indonesia.
9 November 2021
Ingin Lindungi Indonesia dari Barang Palsu, Pemerintah Temui Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai AS
Delegasi satgas ops yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertandang ke Kantor Trade Enforcement Coordination Centers (TECC) di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 November 2021.
9 November 2021
Delegasi Indonesia Lakukan Benchmarking dengan IPR Center Demi Tingkatkan Penegakan Hukum KI
Virginia - Delegasi Indonesia yang terdiri dari DJKI Kemenkumham serta Polri melakukan benchmarking dengan US National Intellectual Property Rights Coordination Centre yang berlokasi di Virginia, Amerika Serikat pada 4 November 2021.
5 November 2021
288.000 Bolpoin Tiruan Asal Tiongkok, Gagal Masuk Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta instansi terkait kembali melakukan pemeriksaan barang impor yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual merek terdaftar berupa bolpoin sebanyak 288.000 buah, Jumat 5 November 2021.
5 November 2021
Pemerintah Upayakan Pemberantasan Barang Palsu dari Merek dan Hak Cipta Asal AS di Lokapasar Indonesia
Pemerintah bertemu dengan perwakilan industri apparel dan buku/jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi terkait status Priority Watch List (PWL).
5 November 2021
Temui U.S. Chamber of Commerce, IACC dan Pharma, Indonesia Diskusikan Upaya untuk Keluar dari Priority Watch List
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menemui Perwakilan U.S. Chamber of Commerce, Association: International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) dan Pharma untuk mendapatkan rekomendasi terkait status Priority Watch List (PWL) di Washington DC, Amerika Serikat pada (5/11/2021).
5 November 2021
Indonesia dan USTR Bahas Upaya Penting untuk Keluar dari Priority Watch List
DJKI bersama perwakilan Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Status PWL membahas upaya yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan Indonesia dari status negara dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual berat.
4 November 2021
Kunjungan Delegasi Indonesia ke Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat untuk Persiapan Membahas Isu Kekayaan Intelektual
Washington - DJKI Kemenkumham bersama Bareskrim Polri mengunjungi Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat pada 2 November 2021 waktu setempat.
3 November 2021
Tekan Peredaran Barang Palsu, DJKI Edukasi Pedagang ITC Mangga Dua
Jakarta - Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali memberikan edukasi pencegahan penjualan barang palsu kepada para pedagang di ITC Mangga Dua, Kamis, 21 Oktober 2021.
21 Oktober 2021
Perketat Celah Pelanggaran KI, DJKI Gandeng BPOM dan Kemenkominfo
DJKI mulai menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pertemuan secara virtual, Senin, 18 Oktober 2021.
18 Oktober 2021
Komitmen Pemerintah dan E-commerce Berantas Produk Palsu dan Bajakan
Jakarta - Pemerintah Indonesia secara tegas berkomitmen menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar dipasaran, baik yang dijual secara offline maupun online. Dengan melakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Bareskrim Polri dan Ditjen Bea dan Cukai.
6 Oktober 2021
Tahun 2022 Satgas Ops Kekayaan Intelektual akan Hadirkan Website Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List Indonesia di bidang Kekayaan Intelektual (KI) berencana akan membuat website yang berisi informasi kegiatan penegakan hukum KI.
4 Oktober 2021
DJKI Bersama Bareskrim Polri Persiapkan Perjanjian Kerja Sama Pelindungan dan Pemberdayaan KI
DJKI menyelenggarakan FGD Pelindungan dan Pemberdayaan KI bersama Bareskrim POLRI pada Jumat (1/10/2021) di Hotel Westin, Jakarta.
1 Oktober 2021
Strategi DJKI dan Polri Loloskan Indonesia dari Daftar Negara Pantauan AS soal Pelanggaran KI
Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) Indonesia memiliki berbagai strategi untuk mencapai tujuan terbentuknya tim nasional ini. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai leading sector dalam misi ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI).
30 September 2021
Bareskrim Polri Gerebek 2 pabrik Obat Ilegal, Dirjen KI Freddy Harris: Ini Merupakan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Menanggapi hal tersebut, Dirjen KI Freddy Harris mengatakan upaya Indonesia dalam memberantas peredaran produk ilegal, termasuk obat-obatan yang dapat mengancam keselamatan manusia merupakan kerja nyata yang dilakukan pemerintah.
28 September 2021
Pemerintah Gelar Rapat Bersama Ecommerce untuk Meminimalisir Pembajakan dan Penjualan Barang Palsu di Marketplace
Jakarta - Tak ingin terus dicap sebagai negara pembajak, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk keluar dari Priority Watch List (PWL) yang diberikan oleh Perwakilan Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR). Hanya negara dengan penilaian pelanggaran KI cukup berat yang masuk ke dalam daftar itu.
28 September 2021
DJKI Apresiasi Upaya Marketplace Hentikan Peredaran Barang Palsu dan Pembajakan di Platform Digital
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris, mengapresiasi upaya ketiga lokapasar ini. Freddy menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat untuk menghentikan pelanggaran KI, khususnya di platform digital.
21 September 2021
Komitmen DJKI untuk Keluar dari PWL Demi Meningkatkan Perekonomian Negara
“Sejak lembaga USTR berdiri dari tahun 1989, Indonesia sudah ada dalam watch list dan sekarang ada di dalam PWL dan hal ini sangat merugikan Indonesia khususnya bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia karena kepercayaan investor rendah untuk indonesia,” ujar Anom Wibowo dalam wawancara terkait PWL pada Jumat, (17/9/2021).
17 September 2021
DJKI Pimpin Diskusi dengan USTR sebagai Upaya Indonesia Keluar dari PWL
"Kami sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Penanggulangan Status PWL Indonesia di bidang KI, dari awalnya 17 kementerian/lembaga, kini hanya lima. Harapannya satgas ini dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan pelanggaran KI,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo, pada Kamis, 9 September 2021 melalui Zoom Meeting.
9 September 2021
