#KI Komunal
Pakaian Daerah Sidoarjo hingga Lontong Kupang Kantongi Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada Jumat, 14 Januari 2022.
14 Januari 2022
Tahun Depan DJKI Gelar IP Marketplace Untuk Dorong Komersialisasi KI
Indonesia memiliki potensi kekayaan intelektual (KI) yang sangat besar. Pada 2019, Indonesia mencatatkan kontribusi KI sebesar Rp1.105 triliun atau kurang lebih 7 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB).
17 Desember 2021
Harmonisasi Kementerian Lembaga, Rampungkan RPP KIK
DJKI dan DJPP Kemenkumham RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal (RPP tentang KIK) melalui aplikasi zoom, Selasa (14/12/2021).
14 Desember 2021
DJKI Berikan 3 Surat Pencatatan KIK Pada Ajang API AWARD 2021
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Nofli menyerahkan 3 (tiga) surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) kepada pemerintah daerah pada puncak acara Anugerah Pesona Indonesia Award 2021 di Kota Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, 30 November 2021.
1 Desember 2021
Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan pembaruan aplikasi pusat data nasional kekayaan intelektual komunal di Hotel Sangri-La Jakarta pada Selasa, 23 November 2021.
23 November 2021
Target Akhir 2021 Rampung, Pemerintah Kebut RPP tentang Kekayaan Intelektual Komunal
Jakarta – Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu menyampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kekayaan intelektual komunal (KIK) akan segera rampung.
“Berkat kerja keras bersama maka RPP ini hampir selesai, kurang lebih sudah 90 persen,” kata Razilu dalam arahannya saat konsinyering penyusunan RPP tentang KIK di Hotel Westin, Kamis, 11 November 2021.
11 November 2021
Penguatan Sistem Berbasis Digital Berikan Kepastian Permohonan Kekayaan Intelektual
DJKI Kemenkumham terus berkomitmen untuk menjadi kantor kekayaan intelektual (KI) kelas dunia. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus didukung dengan penguatan sistem KI berbasis digital yang baik, cepat, terukur, dan ekonomis.
3 November 2021
DJKI Lakukan Evaluasi Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atas pelayanan publiknya di delapan provinsi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya komitmen DJKI dalam meningkatkan kualitas layanan yang memudahkan masyarakat.
19 Oktober 2021
Kebut Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal, DJKI Gelar FGD antar Kementerian/ Lembaga
DJKI Kemenkumham kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Data Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal antar Kementerian/ Lembaga pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia yang digelar di Hotel Westin pada tanggal 28-30 September 2021
28 September 2021
Ternyata Alat Musik Tradisional Dapat Dipatenkan
Alat musik tradisional dapat dilindungi kekayaan intelektualnya melalui paten. Dengan catatan, selama alat musik tersebut memenuhi persyaratan untuk diberi paten.
27 Agustus 2021
Direktorat TI KI - Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Bahas Penyempurnaan Aplikasi Pusat Data Nasional KIK Indonesia
Direktorat Teknologi Informasi KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar diskusi secara virtual dengan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KSP) terkait pengembangan aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia pada Jumat, (26/08/2021).
27 Agustus 2021
Kemajuan dan Titik Terang RPP tentang KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menggelar Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) yang membahas kelanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal (RPP tentang KIK) melalui aplikasi zoom, Kamis (26/8/2021).
26 Agustus 2021
DJKI, DJPP dan Irjen Kemenkumham Mantapkan Rumusan RPP tentang KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menggelar Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal (RPP tentang KIK) lanjutan melalui aplikasi zoom, Kamis (12/8/2021) yang turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham.
12 Agustus 2021
Partisipasi DJKI di Bulan Inovasi Universitas Indonesia
“Saat ini terjadi pergeseran kepemilkan bentuk aset. Semula orang kerap menyimpan aset dalam bentuk tangible, saat ini orang memilih menyimpan dalam bentuk intangible. Salah satunya seperti aset kekayaan intelektual,” kata Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang , Dede Mia Yusanti.
10 Agustus 2021
Fokus Lindungi KI Komunal di Indonesia, DJKI dan DJPP Mantapkan Konsep RPP Inventarisasi KIK
Rapat bilateral penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (RPP Inventarisasi KIK) kembali dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (2/8/2021) untuk menyelesaikan konsep RPP Inventarisasi KIK agar dapat dilanjutkan kepada Rapat Panitia Antar Kementerian.
2 Agustus 2021
DJKI Kemenkumham Berharap Provinsi Papua Barat Mengedepankan Potensi Kekayaan Intelektual Daerahnya
Dirjen KI Freddy Harris yang didampingi Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menyerahkan 32 Surat Pencatatan Ciptaan dan satu Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta dua Sertifikat Merek asal Papua Barat.
17 Juni 2021
DJKI Beri 4 Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dan 1 Sertifikat Indikasi Geografis Asal Nusa Tenggara Timur
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Daulat P Silitonga menyerahkan empat (4) surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat.
20 Mei 2021
Pencatatan KIK Bukti Jati Diri Bangsa dan Meningkatkan Ekonomi Negara
Upaya pengembangan KIK/ Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) erat kaitannya dengan peningkatan upaya ekosistem kebudayaan serta untuk meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan.
6 Mei 2021
Sinergikan Integrasi Data Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal antar Kementerian/ Lembaga, DJKI Gelar FGD
DJKI Kemenkumham menyelenggarakan Focus Group Discussion Integrasi Data Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal antar Kementerian/ Lembaga pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia
8 April 2021
Pendampingan Inventarisasi KIK sebagai Langkah DJKI Melindungi Warisan Budaya Nasional
Keragaman dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SGD), dan Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, bahkan pembajakan oleh negara lain.
30 November 2020
Kampanyekan KIK Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa, DJKI Gandeng Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
SURABAYA – Jawa Timur memiliki beragam potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang bisa membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Jatim bersama dengan DJKI menggelar kegiatan seminar dengan tajuk KIK Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa di Hotel JW Marriott (26/11).
26 November 2020
Menkumham Serahkan 2 Sertifikat KIK Jawa Tengah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) Tari Daeng dan Wayang Otok Obrol
13 November 2020
Perkuat Data KIK Indonesia, DJKI Kemenkumham Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Empat Kementerian Lembaga
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama
5 November 2020
Direktur Merek dan IG: DJKI memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Indikasi Geografis
Jakarta - Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi produk Indikasi Geografis (IG) antara lain kopi, beras, rempah-rempah, buah-buahan, kerajinan, produk kelautan dan perikanan. Sumber daya alam dan kekayaan budaya tersebut merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia agar dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset penggerak ekonomi
27 Oktober 2020
DJKI Dukung Pengembangan Wilayah KEK dan Destinasi Super Prioritas
Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendukung sepenuhnya pengembangan wilayah Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo
26 Oktober 2020
