AGENDA KI
Terbatasnya SDM Tidak Menghalangi DJKI Optimalkan Penegakkan Hukum Pelindungan KI
DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa merupakan leading sector sebagai unit kerja yang bertugas menegakkan hukum kekayaan intelektual. Dengan total 17 PPNS, DJKI menerima banyak aduan setiap tahunnya.
Selasa, 29 November 2022
Permohonan Paten 2022 di Indonesia Lampaui Target DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 salah satunya adalah pada permohonan paten.
Selasa, 29 November 2022
DJKI Jadikan Tahun 2023 sebagai Ajang Peningkatan Kecintaan terhadap Produk Lokal
Jakarta – Tahun 2023 telah dicanangkan sebagai tahun merek. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly pada Festival Karya Cipta Anak Negeri di Bali tanggal 30 Oktober 2022.
Selasa, 29 November 2022
DJKI Selesaikan 102.480 Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta di Tahun 2022
Jakarta – Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).
Selasa, 29 November 2022
Yasonna Temui 8.000 Masyarakat melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual 2022
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly bertemu dengan ribuan peserta melalui Roving Seminar Kekayaan Intelektual selama 2022. Hal ini disampaikan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 di Ballroom Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta, 29 November 2022.
Selasa, 29 November 2022
Inspektur Wilayah V Apresiasi Hasil Capaian Kinerja DJKI Tahun 2022
Inspektur WIlayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Marasidin mengapresiasi hasil kinerja capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI mendapatkan nilai SAKIP yang tinggi karena terpenuhinya capaian dari target yang telah ditetapkan dari rencana kinerja di awal tahun 2022. Capaian yang diraih di antaranya di bidang perencanaan kinerja unit organisasi, pengukuran kinerja yang dapat terukur, pelaporan kinerja yang telah dicapai, dan evaluasi kinerja.
Selasa, 29 November 2022
Mudahkan Pelaku Usaha Bersaing Adil, DJKI Susun Rencana Umum Pengadaan
Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas penyusunan RUP DJKI serta mendukung pencapaian pelaksanaan dari rencana strategis dan pemenuhan target kinerja maupun perjanjian kinerja DJKI TA 2023
Kamis, 24 November 2022
KBP RI Putuskan Terima 2 Klaim dari 18 Klaim atas Penolakan Permohonan Paten
Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima 2 klaim dari 18 klaim permohonan banding registrasi 03/KBP/II/2021 atas penolakan permohonan paten nomor P00201605049 dengan judul invensi Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel.
Kamis, 24 November 2022
Sesditjen KI Lantik Analis Hukum Ahli Madya
Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto melantik satu pejabat fungsional tertentu yaitu Analis Hukum Ahli Madya, Rikson Sitorus, pada Selasa 22 November 2022 di Ruang Sekretaris DJKI.
Selasa, 22 November 2022
KBP RI Tolak Permohonan Banding Kim Sung Kwang
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menolak permohonan banding yang diajukan oleh Kim Sung Kwang melalui sidang terbuka yang diselenggarakan secara live streaming di youtube Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 17 November 2022.
Kamis, 17 November 2022
Jelang Gelaran Roving Seminar Kekayaan Intelektual dan Yasonna Mendengar, DJKI Audiensi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta
Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 17 November 2022.
Kamis, 17 November 2022
Hargai dan Lindungi Hak Musisi, DJKI Apresiasi Pembangunan Pusat Lagu dan/atau Musik (PDLM)
Perkembangan teknologi digital telah mengubah dunia musik di seluruh dunia. Perkembangan digital memiliki dampak positif dengan membuka akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Dengan teknologi digital pula karya-karya itu lebih mudah untuk disebar ke seluruh dunia. Situs-situs maupun aplikasi - aplikasi digital memudahkan untuk mempublikasikan karya musisi-musisi baru.
Senin, 14 November 2022
DJKI Lakukan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Beri Edukasi Kepada Pelaku Usaha di Jember
Jember - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memberikan konsultasi teknis dan edukasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Jember, Jawa Timur terkait pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 10 November 2022
Didampingi KIP, DJKI Susun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang di Kecualikan
Jakarta - Sebagai bagian dari Badan Publik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.
Kamis, 10 November 2022
Wujudkan Pelayanan Informasi yang Berkualitas, DJKI gelar Konsinyering Penyusunan Data Informasi Publik PPID Tahun 2022
Jakarta - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) saat ini menjadi hal yang penting bagi satuan kerja instansi pemerintahan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyebut bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik.
Rabu, 9 November 2022
