Validasi dan Klasifikasi dalam Penyematan Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

Jakarta - Demi tercapainya validasi dan klasifikasi pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih akurat dan tepat waktu serta efektivitas dalam pelaksanaannya untuk menunjang pencapaian pemberian penghargaan, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan kegiatan Validasi dan Klasifikasi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya pada hari Selasa 8 Agustus 2023 di Gran Melia Hotel Jakarta.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 pada 17 agustus 2023.

Dalam sambutannya Koordinator Pembinaan dan Penghargaan Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Riesyana Nelwan Dhani menyampaikan bahwa dalam konteks manajemen sumber daya manusia (SDM), penghargaan pegawai merupakan salah satu indikator utama yang mampu menilai sejauh mana apresiasi seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, penghargaan pegawai merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mendukung terwujudnya tujuan instansi pemerintah yaitu untuk PNS yang bekerja dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” ucap Riesyana.

Salah satu aspek manajemen PNS  adalah unsur penghargaan, yaitu setiap PNS yang telah menunjukan kesetiaan pengabdian kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

“Peraturan Pemerintah ini menjadi sebuah media dalam memberikan penghargaan atas kesetiaan pengabdian kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, serta prestasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas juga fungsinya,” kata Riesyana.

Berbagai upaya terus dilakukan dalam memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegawai salah satunya dengan memberikan penghargaan Karya Dhika Madya, Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Piagam Purna Pengayoman untuk yang pensiun, lalu penghargaan SLKS Satya Lencana Karya Satya (SLKS).

Dalam pemberian penghargaan SKLS terdapat ketentuan - ketentuan terkait masa kerja yang harus dipenuhi yaitu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun masa kerja. Apabila seorang pegawai yang akan diberi penghargaan terkena hukuman disiplin baik itu sedang maupun berat maka masa kerja  akan kembali direset kembali menjadi 0.

“Pada Pelaksanaan pemberian penghargaan ini telah melalui sistem digitalisasi dalam pengelolaannya. Proses verifikasi calon penerima penghargaan SLKS akan melalui 3 tahap penyaringan untuk menyaring apakah pegawai tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan. Lalu, nama yang lolos verifikasi akan diusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara,” ungkap Riesyana.

Riesyana menjelaskan saat ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/TK/2023 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya telah diputuskan bahwa akan diberikan penghargaan kehormatan kepada 4798 pegawai Kemenkumham yang mana nantinya penghargaan ini akan diberikan pada Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 pada 17 Agustus 2023.

Riesyana berharap dalam melakukan validasi dan klasifikasi ini dengan teliti secara cermat sehingga akan meminimalisir kesalahan guna piagam penghargaan sesuai dengan penerima yang telah ditetapkan pada Keputusan Presiden tersebut. 

“Dengan penghargaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan sikap keteladanan, semangat juang dan motivasi bagi para pegawai untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif kepada Kemenkumham khususnya meningkatkan Darma Bakti kepada bangsa dan negara di Republik Indonesia,” pungkas Riesyana. (Iwm/Ver)

 



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Bahas WIPO Connect untuk Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Royalti Musik/Lagu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pertemuan dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) di kantor Pusat WIPO di Jenewa guna membahas lebih lanjut terkait sistem aplikasi WIPO Connect di sela pelaksanaan sidang Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) Rabu, 29 November 2023. Pertemuan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Rabu, 29 November 2023

DJKI Lakukan Pertemuan Dengan Kedutaan AS di Indonesia

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo melakukan pertemuan dengan Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia Lyle Goodie. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kedutaan Amerika Serikat.

Kamis, 30 November 2023

KBP RI Putuskan 3 Permohonan Banding Paten

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka pembacaan putusan permohonan banding paten pada Kamis, 30 November 2023. Pada sidang tersebut, KBP membacakan tiga putusan permohonan banding paten.

Kamis, 30 November 2023

Selengkapnya