Tingkatkan Paten Dalam Negeri, DJKI Gelar Lokakarya Asistensi Penyelesaian Paten

Jakarta - Dalam upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Lokakarya Asistensi Penyelesaian Paten di Aula Gedung DJKI pada Kamis (27/05/2021) hingga Jumat (28/05/2021).

"Kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah bahwa ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual merupakan poros baru ekonomi nasional di era digital. Untuk itu, peran aktif kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi di daerah untuk melindungi kekayaan intelektualnya sangat diperlukan," ujar Dian Nurfitri, Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Paten, Direktorat Paten, Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, DJKI.

Dian menambahkan, untuk mampu bersaing di pasar internasional, Indonesia harus terus menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif. Paten sebagai aset nonfisik menyimpan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekayaan fisik (sumber daya alam).

Namun berdasarkan data statistik, jumlah permohonan paten yang diajukan oleh pemohon nasional tidak melebihi 10% dari total permohonan paten. Jumlah rata-rata permohonan yang masuk sebanyak 1300—1800 permohonan setiap tahunnya, di mana sisanya diajukan oleh pemohon dari luar negeri.

"Pelindungan KI diharapkan juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi untuk berkembang. Penyelenggaraan lokakarya ini merupakan salah satu upaya percepatan pengembangan paten dalam negeri”, tambah Dian.

Kegiatan ini mempertemukan para inventor dalam negeri dengan para pemeriksa paten agar bisa melakukan mediasi dan konsultasi paten, sehingga proses pendaftaran patennya selesai tepat pada waktunya. Sebagai penggagas kebijakan, DJKI terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya paten, agar seluruh masyarakat Indonesia melindungi invensinya. (SYL/KAD)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, dan non-diskriminatif merupakan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Senin, 25 Maret 2024

DJKI Lantik JFT Analis KI dan Arsiparis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melantik sejumlah pejabat fungsional tertentu (JFT) untuk jabatan arsiparis muda dan mada serta analis kekayaan intelektual pertama dan muda pada Senin, 25 Maret 2024 di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan. Pengambilan sumpah jabatan dari sejumlah 59 orang ini dilakukan melalui daring maupun luring.

Senin, 25 Maret 2024

Delegasi Indonesia Hadiri Pertemuan ANIEE ke-13 di Singapura

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri pertemuan Asian Network of Intellectual Property Enforcement Expert (ANIEE) di Singapura pada Jum’at, 22 Maret 2024.

Sabtu, 23 Maret 2024

Selengkapnya