Tingkatkan Kualitas Kepuasan Pelayanan Publik, DJKI Gandeng Balitbang Hukum dan HAM

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan rapat diskusi pembahasan Topik Penelitian di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen KI, Gedung Eks-Sentra Mulia pada Selasa (01/12/2020).

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan kepada masyarakat, DJKI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Balitbang Kumham) untuk melakukan riset atau penelitian demi mengukur dan mendapatkan hasil yang lebih independen serta efisien mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, menyatakan masih diperlukan beberapa evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan KI. Freddy mengusulkan agar Balitbangkumham dapat menyusun instrumen survei persepsi kepuasan layanan yang fokus pada layanan Ditjen KI.

“Harapan kami Balitbang dapat membantu mengukur prosentase nilai yang rendah dari aspek ketidakpuasan agar dapat dilakukan perbaikan dari sisi layanan, guna lebih maksimal dalam memberikan layanan KI yang cepat, tepat, terukur dan jujur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami juga menyatakan akan siap membantu dan memberi dukungan sistem manajemen kepada DJKI dalam melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap layanan KI.

“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, kami sudah memiliki informasi yang sudah tercover dalam proposal yang kami susun sesuai dengan apa yang menjadi prioritas DJKI di tahun depan”, paparnya.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Freddy juga membahas beberapa isu aktual tahun 2021. Dari Segi Sumber Daya Manusia, dibahas Pelatihan, Pengembangan, sertifikasi SDM DJKI.

Kemudian dari segi Teknologi Informasi dibahas Implementasi dan Evaluasi IT Masterplan 2020-2024 dan Kelanjutan Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI KI.

Rapat ini juga membahas Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Intelligence (AI) Merek, Paten, Cipta dan Desain Industri, Validasi dan Cleansing Data KI dan Digital Work Space.

Freddy menambahkan, bahwa pada tahun 2021 prioritas pelindungan kekayaan intelektual ditekankan pada permohonan Paten.

“Tahun depan fokus pelindungan KI yaitu paten dan perlu mempersiapkan database paten yang valid,” pungkasnya.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#DJKI

LIPUTAN TERKAIT

Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten

Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.

4 Juli 2022

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Selengkapnya