Sekretaris DJKI Tanamkan Tata Nilai PASTI di Jiwa PNS Kemenkumham

Jakarta - Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sucipto memberikan paparan mengenai pembinaan dan pengembangan JFT di lingkungan DJKI. Sucipto menjelaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melaksanakan pembinaan untuk pencapaian tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah membuat kebijakan strategis pembinaan dan kebijakan JFT di lingkungan DJKI.

“DJKI akan melakukan pengembangan JFT formasi analis kekayaan intelektual dan masih membuka formasi seperti pemeriksa paten, pemeriksa merek, pemeriksa desain industri secara inpassing.” ujar Sucipto.

Setiap JFT memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengembangan JFT di DJKI ini sedang menunggu keputusan surat yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham).

“Pembinaan yang sedang kami lakukan dan akan berlanjut di tahun 2023, targetnya adalah melakukan pengembangan kompetensi bagi pegawai melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan pembekalan.” tambah Sucipto.

Beberapa pengembangan lain yang akan dilakukan DJKI adalah dengan memberikan praktik kerja di instansi pusat dan daerah selama satu tahun, serta pertukaran PNS dan swasta. Program pengembangan DJKI juga memiliki program peningkatan keahlian yang bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) JFT.

“Dalam rangka memetakan penambahan dan pengembangan karir JFT, DJKI membuka kesempatan, tetapi tata tertib administrasi dan tata tertib hukum harus tetap dilaksanakan” tutup Sucipto.

Mengakhiri paparan nya, beliau berharap kepada seluruh pegawai agar mengedepankan tata nilai PASTI dan kepada pejabat pembina agar menyeimbangkan pemberian hak pegawai serta tunaikan kewajiban pegawai.



LIPUTAN TERKAIT

Kemenkumham Gelar Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara

Jakarta - Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2022, Kemenkumham bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham dari seluruh Indonesia menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kantor Wilayah Gelombang II di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 30 Januari s.d 3 Februari 2023.

Senin, 30 Januari 2023

Kenali Pelindungan Objek Tiga Dimensi Antara Merek, Desain Industri dan Paten

Kegiatan Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI akan mengupas mendalam terkait ‘Perkembangan Kekayaan Intelektual’ yang khususnya membahas mengenai Tumpang Tindih Pelindungan Objek Tiga Dimensi antara Merek dengan Desain Industri dan Paten.

Senin, 30 Januari 2023

Hak Cipta Karya Pekerja atau Freelancer Milik Siapa?

Belakangan ini kasus sengketa kekayaan intelektual (KI) kerap terjadi di Indonesia, di antaranya mengenai kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan atau mantan karyawannya di bidang hak cipta. Contoh ciptaan yang menjadi permasalahan antara lain desain gambar, karya tulis, maupun perangkat lunak.

Jumat, 27 Januari 2023

Selengkapnya