Sekretaris DJKI Ajak PPK Membentuk Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Baik

Bali - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto mengajak kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan DJKI untuk senantiasa berkolaborasi membentuk tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa.

“Masing-masing PPK, pastikan bahwa sudah menginventarisasi dan merencanakan pengadaan yang akan dilaksanakan, serta melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” imbau Sucipto.

Sucipto juga menginginkan agar para PPK menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

Hal ini disampaikannya di hadapan 80 peserta kegiatan Konsinyering Program Unggulan Percepatan Pengadaan di lingkungan DJKI Tahun Anggaran 2022 di Bali Dynasty Resort pada 14 hingga 17 September 2022.

Sucipto juga menyampaikan bahwa dirinya selaku KPA membuka kesempatan lebar kepada para PPK untuk berkoordinasi terkait rencana pengadaan barang/jasa agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat lebih khususnya untuk masyarakat.

Sucipto mengingatkan untuk sungguh-sungguh dalam membuat rencana pengadaan pada tahun anggaran 2023 untuk meminimalisir adanya revisi berkali-kali. 

“Jangan sampai kita tidak peka pada aturan-aturan yang ada. Kita harus peka dengan isu-isu terkini, untuk kedepannya seperti apa penerapannya pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang kita buat serta koordinasi dengan baik dengan KPA,” tegas Sucipto.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Umum, Pengelola Barang Milik Negara, dan Layanan Pengadaan Cumarya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja DJKI terutama dalam pengadaan barang/jasa.

“Sehingga kegiatan ini dapat menyukseskan percepatan penyelesaian agenda-agenda program unggulan DJKI 2022 agar selaras dengan hasil yang diharapkan,” ujar Cumarya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Pihaknya juga berpesan agar dapat memanfaatkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

“Para peserta konsinyering pada hari ini, saya yakin membawa beban masing-masing, selamat berkonsinyasi, selamat berdiskusi,mengumpulkan segala persoalan di bidang pengadaan barang/jasa untuk ditemukan solusinya bersama,” pungkasnya. (daw/dit)



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

KBP RI Putuskan Terima 2 Klaim dari 18 Klaim atas Penolakan Permohonan Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima 2 klaim dari 18 klaim permohonan banding registrasi 03/KBP/II/2021 atas penolakan permohonan paten nomor P00201605049 dengan judul invensi Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel.

Kamis, 24 November 2022

Mudahkan Pelaku Usaha Bersaing Adil, DJKI Susun Rencana Umum Pengadaan

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas penyusunan RUP DJKI serta mendukung pencapaian pelaksanaan dari rencana strategis dan pemenuhan target kinerja maupun perjanjian kinerja DJKI TA 2023

Kamis, 24 November 2022

Sesditjen KI Lantik Analis Hukum Ahli Madya

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto melantik satu pejabat fungsional tertentu yaitu Analis Hukum Ahli Madya, Rikson Sitorus, pada Selasa 22 November 2022 di Ruang Sekretaris DJKI.

Selasa, 22 November 2022

Selengkapnya