RPP Tentang Lisensi Musik dan Lagu Masuk Tahap Finalisasi
Yogyakarta - Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik sudah masuk tahap finalisasi.
Hal ini diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto saat pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang digelar di Hyatt Regency Yogyakarta pada Senin, 30 Mei 2022.
Pengaturan tentang lisensi Lagu dan/atau Musik ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan atas hak-hak individual dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, khususnya di era digital saat ini.
“Kami mengharapkan agar pembahasan aturan-aturan pelindungan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, serta royaltinya (meminimalisir) pelanggaran-pelanggaran pada musik digital,” kata Anggoro dalam sambutan pembuka pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik.
Mengingat, perkembangan digital mempengaruhi perkembangan musik dunia yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Dengan teknologi digital pula karya-karya lagu dan musik lebih mudah untuk disebar ke seluruh dunia.
Namun di sisi lain, teknologi digital juga membawa dampak buruk. Yaitu, mudahnya penyalinan file membuat lagu atau karya musik bisa berpindah tangan dan digandakan dengan begitu cepat dan masif.
Akibatnya, karya musik tidak terlindungi. Pembajakan merajalela, pelanggaran hak cipta secara digital semakin mudah disebarluaskan, musisi tidak lagi mendapat royalti dari lagu yang diputar penggemarnya.
Sebagai solusinya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama para musisi, pencipta lagu, pemangku kepentingan, dan akademisi merancang penyusunan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini.
Selain itu, aturan ini merupakan ketentuan untuk mengantisipasi perkembangan musik digital yang belum terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan musik.
Musisi senior Candra Darusman menyambut baik penyusunan RPP ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini dapat mewakili aspirasi para pencipta lagu, penyanyi.
“Karena selama ini memang penggunaan lagu dan penampilan para penyanyi kurang diberikan pelindungan hukumnya, karena dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi atau platform digital,” ucapnya.
Menurut Candra, dengan adanya perkembangan musik digital saat ini tidak boleh menyengsarakan dan menzalimi para pencipta, pemilik hak cipta dan hak terkait dalam mempertahankan hak moral dan mendapatkan hak ekonominya.
“Kita tidak bisa menghambat perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen untuk menikmati lagu, tetapi (di sisi lain) para pencipta dan penyanyi ingin supaya di saat yang sama, konsumen bisa menikmati secara mudah dan hak-hak dari pencipta serta penyanyi juga harus diberi pelindungan dan hak ekonominya,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelantun lagu Semusim Marcel Siahaan juga menyoroti RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini memberi ruang hak bagi pelaku pertunjukan.
“Dari sisi Pelaku Pertunjukan banyak sering kali pelaku pertunjukan sendiri di nomor duakan, di RPP ini sedikit banyak memberikan porsi lebih kepada pelaku pertunjukan bahwa kita juga bisa memiliki hak yang sama,” ujar Marcel.
Ia menjelaskan bahwa ketika fiksasi pertunjukan digunakan oleh orang lain tanpa seizin pelaku pertunjukan, kemudian terjadi namanya distorsi ataupun mutilasi ataupun penambahan-penambahan lain sebagainya, maka pelaku pertunjukan dapat mempertahankan haknya untuk melarang orang lain mengunggah video tersebut.
“Karena bagaimanapun juga, di dalam fiksasi pertunjukan terdapat suara dan visual yang mengandung image yang ingin kami pertahankan dan kami jaga,” ungkap Marcel.
“Sering kali banyak eksploitasi-eksploitasi yang tidak meminta ijin, di RPP ini kami diberikan keleluasaan untuk punya hak untuk bisa ini men-take down atau tidak, ini boleh diteruskan atau tidak,” lanjutnya.
Ia merasa dengan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah ini, para pelaku pertunjukan akan terlindungi hak-haknya, baik hak moral maupun hak ekonominya.
“Jadi hak hak prerogatif yang selama ini kita lihat, hak eksklusif itu lebih terasa lagi, bukan hanya di hak pencipta saja, akan tetapi di hak terkait, khususnya buat saya di hak pelaku pertunjukan,” tuturnya.
Hal ini diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto saat pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang digelar di Hyatt Regency Yogyakarta pada Senin, 30 Mei 2022.
Pengaturan tentang lisensi Lagu dan/atau Musik ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan atas hak-hak individual dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, khususnya di era digital saat ini.
“Kami mengharapkan agar pembahasan aturan-aturan pelindungan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, serta royaltinya (meminimalisir) pelanggaran-pelanggaran pada musik digital,” kata Anggoro dalam sambutan pembuka pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik.
Mengingat, perkembangan digital mempengaruhi perkembangan musik dunia yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Dengan teknologi digital pula karya-karya lagu dan musik lebih mudah untuk disebar ke seluruh dunia.
Namun di sisi lain, teknologi digital juga membawa dampak buruk. Yaitu, mudahnya penyalinan file membuat lagu atau karya musik bisa berpindah tangan dan digandakan dengan begitu cepat dan masif.
Akibatnya, karya musik tidak terlindungi. Pembajakan merajalela, pelanggaran hak cipta secara digital semakin mudah disebarluaskan, musisi tidak lagi mendapat royalti dari lagu yang diputar penggemarnya.
Sebagai solusinya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama para musisi, pencipta lagu, pemangku kepentingan, dan akademisi merancang penyusunan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini.
Selain itu, aturan ini merupakan ketentuan untuk mengantisipasi perkembangan musik digital yang belum terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan musik.
Musisi senior Candra Darusman menyambut baik penyusunan RPP ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini dapat mewakili aspirasi para pencipta lagu, penyanyi.
“Karena selama ini memang penggunaan lagu dan penampilan para penyanyi kurang diberikan pelindungan hukumnya, karena dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi atau platform digital,” ucapnya.
Menurut Candra, dengan adanya perkembangan musik digital saat ini tidak boleh menyengsarakan dan menzalimi para pencipta, pemilik hak cipta dan hak terkait dalam mempertahankan hak moral dan mendapatkan hak ekonominya.
“Kita tidak bisa menghambat perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen untuk menikmati lagu, tetapi (di sisi lain) para pencipta dan penyanyi ingin supaya di saat yang sama, konsumen bisa menikmati secara mudah dan hak-hak dari pencipta serta penyanyi juga harus diberi pelindungan dan hak ekonominya,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelantun lagu Semusim Marcel Siahaan juga menyoroti RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini memberi ruang hak bagi pelaku pertunjukan.
“Dari sisi Pelaku Pertunjukan banyak sering kali pelaku pertunjukan sendiri di nomor duakan, di RPP ini sedikit banyak memberikan porsi lebih kepada pelaku pertunjukan bahwa kita juga bisa memiliki hak yang sama,” ujar Marcel.
Ia menjelaskan bahwa ketika fiksasi pertunjukan digunakan oleh orang lain tanpa seizin pelaku pertunjukan, kemudian terjadi namanya distorsi ataupun mutilasi ataupun penambahan-penambahan lain sebagainya, maka pelaku pertunjukan dapat mempertahankan haknya untuk melarang orang lain mengunggah video tersebut.
“Karena bagaimanapun juga, di dalam fiksasi pertunjukan terdapat suara dan visual yang mengandung image yang ingin kami pertahankan dan kami jaga,” ungkap Marcel.
“Sering kali banyak eksploitasi-eksploitasi yang tidak meminta ijin, di RPP ini kami diberikan keleluasaan untuk punya hak untuk bisa ini men-take down atau tidak, ini boleh diteruskan atau tidak,” lanjutnya.
Ia merasa dengan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah ini, para pelaku pertunjukan akan terlindungi hak-haknya, baik hak moral maupun hak ekonominya.
“Jadi hak hak prerogatif yang selama ini kita lihat, hak eksklusif itu lebih terasa lagi, bukan hanya di hak pencipta saja, akan tetapi di hak terkait, khususnya buat saya di hak pelaku pertunjukan,” tuturnya.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Mudik Aman dan Berkah, Yasonna Lepas Keberangkatan Para Abdi Negara dengan 28 Bus
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa mudik merupakan momen penting yang selalu ditunggu ketika bulan Ramadan akan mencapai akhirnya. Perjalanan pulang kampung yang dilakukan bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dalam rangka mencari kebersamaan yang membahagiakan diri di hari kemenangan.
Jumat, 5 April 2024
Menkumham Yasonna Lantik Pejabat Eselon I dan II Baru di Lingkungan Kemenkumham
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melantik sejumlah pejabat baru pada Jumat, 5 Maret 2024 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Di antara para pejabat yang dilantik yakni Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sekretaris DJKI) dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Jumat, 5 April 2024
DJKI Kembalikan 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) Anom Wibowo menyerahkan barang bukti sebanyak 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo pada Kamis, 4 April 2024, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya.
Jumat, 5 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
