Rempah Digadang-gadang Jadi Produk Indikasi Geografis Andalan Indonesia Masa Depan

Jakarta - Indonesia saat ini punya beragam produk Indikasi Geografis berupa kopi dari berbagai wilayah nusantara. Namun menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli, produk rempah-rempah akan menjadi indikasi geografis lain dari Indonesia yang bisa didorong di pasar internasional. 

"Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversity atau negara yang memiliki keanekaragaman hayati serta budaya yang melimpah. Jauh-jauh bangsa Eropa ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, sehingga mungkin produk-produk IG dari rempah-rempah ini cukup berpotensi untuk didorong untuk mendapatkan pelindungan IG," ujarnya. 

“Ditambah lagi momentum dari Kementerian terkait dan Kemenko Maritim dan Investasi sedang mempromosikan kuliner Indonesia ke luar negeri. Penggunaan rempah-rempah dari Indonesia pastinya akan sangat baik sekali untuk sarana promosi dan pengenalan ke dunia internasional,” lanjutnya.

Produk-produk rempah saat ini sudah mulai didaftarkan sebagai indikasi geografis di DJKI. Contohnya adalah Lada Putih Muntok, Cengkeh Minahasa, Pala Kepulauan Banda, hingga Kayumanis Koerintji. 

Saat ini, produk kopi menjadi raja indikasi geografis di Indonesia. Menurut Nofli, Indonesia merupakan negara yang memiliki kopi specialty dari Sabang sampai Merauke, dari kopi Arabika Gayo hingga Kopi Arabika Baliem Wamena dengan karakteristik citarasa dan khas yang berbeda-beda.

“IG Kopi yang terdaftar sebanyak 32 produk, dengan tren masyarakat dalam mengkonsumsi kopi dibarengi dengan lifestyle meminum kopi single origin sebagai salah menu pilihan,” imbuhnya. 

Salah satu kopi Indonesia, Kopi Gayo Arabika bahkan telah terdaftar di Uni Eropa untuk mendapat proteksi terhadap penyalahgunaan nama IG yang mungkin dipergunakan di luar negeri. Dengan begitu, produk IG Indonesia juga akan semakin terkenal.

Kendati demikian, dia mengatakan seluruh wilayah di Indonesia sebenarnya bisa mendaftarkan IG untuk pengembangan wilayah dan ekonomi. Pendaftaran IG bisa dimulai dengan membuat asosiasi yang terdiri dari seluruh rantai produksi hingga distribusi (produsen, pengolah hingga pembeli produk). 

Setelah itu, asosiasi dapat meminta rekomendasi pencatatan produk IG-nya ke kepala daerah dan/atau dinas terkait. Pendaftaran IG nantinya akan difasilitasi pemerintah daerah. 

Menurut Nofli, pendaftaran IG dilakukan untuk menjaga karakteristik, kualitas dan reputasi produk. Produk yang terdaftar IG akan selalu dijaga kualitasnya jika tidak ingin pencatatannya dicabut. 

"Jadi jika nanti ada perubahan karakteristik entah citarasa atau bentuknya, misalnya karena perubahan alam, maka IG-nya bisa dicabut. Namun bisa mendaftar lagi dengan karakteristik baru yang sudah berubah dan berciri khas itu," lanjutnya. 

Saat ini, ada 88 Indikasi Geografis asal nusantara yang sudah didaftarkan di DJKI. Pencatatan didominasi produk perkebunan/pertanian, kerajinan tangan, lalu diikuti perikanan dan kelautan. 

Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sedang membahas untuk pertukaran daftar pelindungan IG, masing-masing negara dalam kerangka IEU-CEPA, sehingga tidak lagi memerlukan pendaftaran single atau satu-satu ke negara Eropa.

Penulis: KAD
Editor: AMH


LIPUTAN TERKAIT

Plt. Dirjen KI Razilu Dorong Pemerintah Daerah Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal

Medan - DJKI Kemenkumham menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal asal Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu di LePolonia Hotel & Convention Medan, Selasa, 7 Desember 2021.

7 Desember 2021

DJKI Berikan 3 Surat Pencatatan KIK Pada Ajang API AWARD 2021

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Nofli menyerahkan 3 (tiga) surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) kepada pemerintah daerah pada puncak acara Anugerah Pesona Indonesia Award 2021 di Kota Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, 30 November 2021.

1 Desember 2021

Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan pembaruan aplikasi pusat data nasional kekayaan intelektual komunal di Hotel Sangri-La Jakarta pada Selasa, 23 November 2021.

23 November 2021

Selengkapnya