Plt. Dirjen KI Sebut Telah Siapkan Aplikasi untuk Lancarkan Implementasi PP tentang Ekonomi Kreatif

Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022. PP ini dinantikan oleh pelaku ekonomi kreatif yang ingin mendapatkan pinjaman dengan mengagunkan produk kekayaan intelektualnya kepada bank dan nonbank.

Merespons hal tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa inovasi untuk melancarkan pelaksanaannya.

“Kami sudah menyiapkan beberapa aplikasi yang memungkinkan implementasi PP ini lebih lancar. Kami sudah membangun aplikasi yang dapat mempertemukan para pemilik ide dengan para investor dan mempercepat proses pencatatan hak cipta,” ujar Razilu pada Jumat, 29 Juli 2022 dalam webinar.



Aplikasi pertama yang disebutnya adalah aplikasi online untuk permohonan kekayaan intelektual. Aplikasi ini memudahkan para pelaku ekonomi kreatif yang lokasinya jauh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga bisa mendaftar secara mandiri kapan saja di mana saja.

“Kami juga telah meluncurkan sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) pada 20 Desember 2022 lalu. Masyarakat hanya butuh 3-10 menit untuk mendapatkan surat pencatatan ciptaannya asalkan seluruh syarat dan dokumennya telah lengkap,” imbuhnya.

DJKI juga telah membangun Pusat Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. PDKI dapat membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya seperti merek, paten, desain industri, sampai rahasia dagang, sebab sistem pendaftaran tersebut menggunakan asas first to file (memberikan hak eksklusif pada yang pertama kali mendaftar dan diterima). 

Dalam waktu dekat, DJKI akan mempertemukan investor dan pemilik kekayaan intelektual dalam satu aplikasi yang disebut IP Marketplace. Pembangunan platform ini diharapkan dapat mempermudah pemasaran produk yang telah dilindungi kekayaan intelektualnya.

“Semoga investor yang memiliki modal bisa bernegosiasi lisensi atau waralaba dengan pemilik KI. Aplikasi ini nanti kita sudah launch tanggal 3 Juli 2022,” ungkap Razilu.

Lebih lanjut, Razilu menjelaskan bahwa kekayaan intelektual yang bisa diagunkan bisa berupa karya seni, sastra, desain, bidang pengetahuan, atau invensi di bidang teknologi. Namun, pelaku ekonomi kreatif harus terlebih dahulu mendaftarkan kekayaan intelektualnya di DJKI. 

“Cara memperoleh pelindungan KI ada 3 macam, ada yang konstitutif seperti paten, merek, desain industri, DTLST, indikasi geografis dan pelindungan varietas tanaman. Ada juga yang deklaratif yaitu hak cipta dan hak terkait. Yang terakhir rahasia dagang dilindungi selama rahasianya belum dipublikasi,” terang Razilu.

Sebagai informasi, permodalan berbasis KI sebenarnya bukanlah hal baru. Permodalan dengan skema yang sama sudah berjalan seperti di Korea Selatan, Singapura, dan China. Oleh karena itu, DJKI berupaya keras agar PP yang baru disahkan bisa segera dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif. (kad/ver)


LIPUTAN TERKAIT

KBP RI Putuskan Terima 2 Klaim dari 18 Klaim atas Penolakan Permohonan Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima 2 klaim dari 18 klaim permohonan banding registrasi 03/KBP/II/2021 atas penolakan permohonan paten nomor P00201605049 dengan judul invensi Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel.

Kamis, 24 November 2022

Mudahkan Pelaku Usaha Bersaing Adil, DJKI Susun Rencana Umum Pengadaan

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas penyusunan RUP DJKI serta mendukung pencapaian pelaksanaan dari rencana strategis dan pemenuhan target kinerja maupun perjanjian kinerja DJKI TA 2023

Kamis, 24 November 2022

Sesditjen KI Lantik Analis Hukum Ahli Madya

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto melantik satu pejabat fungsional tertentu yaitu Analis Hukum Ahli Madya, Rikson Sitorus, pada Selasa 22 November 2022 di Ruang Sekretaris DJKI.

Selasa, 22 November 2022

Selengkapnya