Peringati Dua Tahun Berdirinya Satgas Ops, DJKI Adakan Pertemuan Dengan Para Stakeholder

Jakarta - Dalam rangka memperingati dua tahun dibangunnya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengeluaran Indonesia dari Status Priority Watch List (PWL), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2022 di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 November 2022.

“Pertandingan ini bukan untuk mencari kemenangan melainkan merangkul semua penegak hukum baik secara nasional maupun internasional sehingga dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) bisa lebih kuat dan lebih baik lagi,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo. 

Anom juga mengatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan latihan menembak dan kompetisi persahabatan ini,  dirinya sangat mengharapkan kerja sama juga lebih luas dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta semua anggota Satgas Ops.

Selaras dengan Anom, Muhammad Taat Resdi selaku Perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang menarik untuk meningkatkan keakraban dan memperkuat mitra kerja antar negara. 

“Satgas ini memang berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari PWL, saya sangat salut dengan adanya kegiatan ini, semoga bersama-sama Indonesia bisa segera keluar dari PWL,” ujarnya.

Bagi Taat, penegakan hukum khususnya dalam menghadapi pelanggaran KI harus lebih dioptimalkan dan harus bekerja sama dengan baik. Dirinya optimis apabila hal tersebut dilakukan maka keluarnya Indonesia dari status PWL bukanlah hanya angan-angan. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Souvenir Yustianto yang juga merupakan bagian dari Satgas Ops mengatakan bahwa dari semua instansi pasti memiliki tantangan-tantangannya yang berbeda dalam mengeluarkan Indonesia dari status PWL. 

“Untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL masing-masing instansi harus bisa mengidentifikasi tantangan yang ada, setelah teridentifikasi, sinergitas ini harus kita tingkatkan sehingga status PWL pada Indonesia bisa kita hilangkan,” tutur Souvenir. 

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini mitra khusus kepolisian dari berbagai negara seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigation of The United States (HSI), Australian Federal Police (AFP) serta kepolisian dari Jerman, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina dan Malaysia. (CAN/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Miliki Prestasi dan Potensi KI, DJKI Gelar Penghimpunan Aspirasi Publik di Sulawesi Selatan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menggelar kegiatan Penghimpunan Aspirasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) DJKI Kemenkumham 2025-2029 pada tanggal 26-27 Maret 2024 di Hotel The Rinra Makassar.

Rabu, 27 Maret 2024

Indonesia Hadir Dalam WIPO Regional Meeting on Strengthening The ASEAN Regional Technology and Innovation Support Center Network

Dalam rangka mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik serta mendorong kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam mengembangkan jaringan Technology and Innovation Support Center (TISC) nasional yang efektif dan berkelanjuntan, World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan dukungan Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan WIPO Regional Meeting on Strengthening the ASEAN Regional Technology and Innovation Support Center (TISC) Network, 21 – 22 Maret 2024 di Vientiane, Laos.

Jumat, 22 Maret 2024

DJKI Terima Kunjungan Universitas Hasanuddin Bahas Peningkatan Permohonan Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima kunjungan perwakilan dari Universitas Hasanuddin Makassar pada Kamis, 21 Maret 2024 di Kantor DJKI, Jakarta. Kunjungan dilakukan dalam rangka untuk berdiskusi terkait upaya peningkatan permohonan paten di Universitas Hasanuddin.

Kamis, 21 Maret 2024

Selengkapnya