Penyempurnaan Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengundang para musisi, pencipta lagu di antaranya adalah Ahmad Dhani, Anji, Adhe Govinda, serta produser rekaman ternama di Indonesia untuk duduk bersama membahas solusi persoalan royalti yang selama ini terjadi.
Hal tersebut, lantaran banyak para musisi dan pencipta lagu merasa belum sepenuhnya mendapat haknya dalam mendapatkan royalti atas karya ciptaannya.
“Ironinya terjadi di beberapa sosial media banyak sekali yang tidak bisa menuliskan hak moral pencipta. Ketika pencitpa melakukan komplain atau protes dfianggap kita yang nggak mengerti industri digital,” kata Doabadai Hollo atau yang lebih dikenal sebagai Badai eks Krispatih pada Selasa, 25 Agustus 2020 di Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
“ Kebanyakan menganggap lagu atau musik yang sudah dipublikasikan itu adalah milik masyarakat,” lanjutnya
Freddy Harris mengatakan bahwa DJKI selaku instansi pemerintah yang menangani hak kekayaan intelektual siap membantu memfasilitasi membangunkan database musik dan lagu untuk membantu memecahkan solusi tersebut.
Menurutnya, melalui database yang memiliki teknologi tinggi, diharapkan akan memudahkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menentukan besarnya penarikan dan pendistribusian royalti.
“Makanya kami mau membangun mesin, dan nanti kami serahkan mesinnya itu ke teman-teman. Gak apa-apa mesinnya dari pemerintah,” kata Freddy
Untuk mendukung semua itu, saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme dari database tersebut. Mulai dari pencarian data pencipta, penyanyi, dan produser rekaman hingga ke penghitungan persentase royalti yang didapat.
“Maka kita sedang membuat Peraturan Pemerintahnya. Bagaimana seluruh lagu-lagu Indonesia dari dulu sampai sekarang ada di mesin itu nanti, dan orang akan meng-collect nya dari situ,” ujar Freddy.
“Jadi kelihatan tuh, siapa penciptanya, siapa penyanyinya, penciptanya ada berapa orang, dia dapat berapa persen, siapa recording company-nya,” tambahnya.
Freddy Harris berharap dari pertemuan awal ini, nantinya dapat menghasilkan sistem aturan yang transparan dan tentunya mewaliki seluruh pemangku kepentingan dari penarikan dan pendistribusian royalti.
“Saya senang sekali dengan meeting hari ini karena pihak pemerintah dalam hal ini hak yg sangat sangat berminat atau saat sangat ingin membantu kami dari stakeholder musik di Indonesia karena memang pendapatan dari digital ini sangat besar sekali,” ujar Yonathan Nugroho, Managing Director Trinity Optima.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Hal tersebut, lantaran banyak para musisi dan pencipta lagu merasa belum sepenuhnya mendapat haknya dalam mendapatkan royalti atas karya ciptaannya.
“Ironinya terjadi di beberapa sosial media banyak sekali yang tidak bisa menuliskan hak moral pencipta. Ketika pencitpa melakukan komplain atau protes dfianggap kita yang nggak mengerti industri digital,” kata Doabadai Hollo atau yang lebih dikenal sebagai Badai eks Krispatih pada Selasa, 25 Agustus 2020 di Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
“ Kebanyakan menganggap lagu atau musik yang sudah dipublikasikan itu adalah milik masyarakat,” lanjutnya
Freddy Harris mengatakan bahwa DJKI selaku instansi pemerintah yang menangani hak kekayaan intelektual siap membantu memfasilitasi membangunkan database musik dan lagu untuk membantu memecahkan solusi tersebut.
Menurutnya, melalui database yang memiliki teknologi tinggi, diharapkan akan memudahkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menentukan besarnya penarikan dan pendistribusian royalti.
“Makanya kami mau membangun mesin, dan nanti kami serahkan mesinnya itu ke teman-teman. Gak apa-apa mesinnya dari pemerintah,” kata Freddy
Untuk mendukung semua itu, saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme dari database tersebut. Mulai dari pencarian data pencipta, penyanyi, dan produser rekaman hingga ke penghitungan persentase royalti yang didapat.
“Maka kita sedang membuat Peraturan Pemerintahnya. Bagaimana seluruh lagu-lagu Indonesia dari dulu sampai sekarang ada di mesin itu nanti, dan orang akan meng-collect nya dari situ,” ujar Freddy.
“Jadi kelihatan tuh, siapa penciptanya, siapa penyanyinya, penciptanya ada berapa orang, dia dapat berapa persen, siapa recording company-nya,” tambahnya.
Freddy Harris berharap dari pertemuan awal ini, nantinya dapat menghasilkan sistem aturan yang transparan dan tentunya mewaliki seluruh pemangku kepentingan dari penarikan dan pendistribusian royalti.
“Saya senang sekali dengan meeting hari ini karena pihak pemerintah dalam hal ini hak yg sangat sangat berminat atau saat sangat ingin membantu kami dari stakeholder musik di Indonesia karena memang pendapatan dari digital ini sangat besar sekali,” ujar Yonathan Nugroho, Managing Director Trinity Optima.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Tingkatkan Penjualan Produk Melalui GI Goes to Marketplace
Kabupaten Magelang - Rangkaian kegiatan Geographical Indication (GI) Goes to Marketplace memasuki hari kedua. Program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 ini kembali menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Shop | Tokopedia (pada aplikasi TikTok).
Rabu, 24 April 2024
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
