Pengumuman Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil
LIPUTAN TERKAIT
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Maksud diterbitkan surat edaran ini yaitu memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pelindungan merek sehingga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adapun tujuan dari surat edaran ini yaitu sebagai pedoman terkait kelengkapan dokumen permohonan pelindungan merek yang mendapatkan keringanan biaya permohonan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Senin, 30 Januari 2023
Batas Waktu Penggunaan Kode Billing Tahun 2022
Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan penerimaan negara akhir Tahun Anggaran 2022 dan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual agar dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual agar segera mengajukan dan menyelesaikan Layanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan pembayaran kode billing yang sudah dilakukan; 2. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual diberikan batas waktu untuk menggunakan kode billing tahun 2022 yang sudah dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 3. Para Pemohon Layanan Kekayaan Intelektual yang tidak mengajukan Layanan Kekayaan Intelektual atas kode billing yang sudah dibayarkan sampai batas waktu pada poin (2), maka pembayaran tersebut tidak akan terhitung sebagai pengesahan atas Layanan Kekayaan Intelektual yang dimohonkan.
Kamis, 29 Desember 2022
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.
Rabu, 9 November 2022
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKILIPUTAN TERBARU
Kemenkumham Gelar Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara
Senin, 30 Januari 2023
Kenali Pelindungan Objek Tiga Dimensi Antara Merek, Desain Industri dan Paten
Senin, 30 Januari 2023
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Senin, 30 Januari 2023
