Penandatanganan MoU DJKI dengan UPN Veteran Jakarta
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris bersama Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Eddy S. Siradj menandatangani naskah kerja sama dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Ruang Rapat Gedung Rektorat UPNVJ, Rabu (09/05/18).
Kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan UPNVJ ini adalah salah satu cara mempermudah dalam membangun sistem kekayaan intelektual (KI) nasional guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Freddy Harris berharap setelah penandatanganan MoU ini sentral HAKI di UPNVJ selalu aktif menghasilkan karya-karya kekayaan intelektualnya, baik itu paten maupun hak cipta yang berasal dari dosen maupun mahasiswa dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang namanya kerja sama itu harus punya manfaat untuk kedua belah pihak. Baik Universitas untuk memanfaatkan data dan link-nya, kami juga bisa menerima hasil-hasil risetnya dengan baik sehingga registrasinya makin banyak”, ujar Freddy Harris.
Selain penandatangan naskah kerja sama, Dirjen KI Freddy Harris juga memberikan kuliah umum mengenai KI kepada para dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Dalam kuliah umumnya, Freddy Harris menyampaikan bahwa dasar dari KI dapat disederhanakan menjadi tiga bagian, yaitu Filing, Komersialisasi dan penegakan hukum.
“Filing itu database yang dihasilkan dari registrasi pendaftaran KI, kalau tidak ada database maka tidak ada pelindungan”, ujar Freddy Harris.
Menurut Freddy Harris, hasil dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan perlu dikomersialisasikan agar bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan nilai ekonominya.
“Ngapain daftar paten kalau tidak ada komersialisasi, maka itu fungsi sentral HAKI berperan untuk mengkomersialisasikan. Kemudian sesudah adanya komersialisasi maka penegakan hukum dapat berjalan”, Freddy Harris menjelaskan.
Dalam penandatanganan MoU ini Dirjen KI didampingi oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan; Direktur Teknologi Informasi KI, Razilu; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Yurod Saleh.
Kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan UPNVJ ini adalah salah satu cara mempermudah dalam membangun sistem kekayaan intelektual (KI) nasional guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Freddy Harris berharap setelah penandatanganan MoU ini sentral HAKI di UPNVJ selalu aktif menghasilkan karya-karya kekayaan intelektualnya, baik itu paten maupun hak cipta yang berasal dari dosen maupun mahasiswa dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang namanya kerja sama itu harus punya manfaat untuk kedua belah pihak. Baik Universitas untuk memanfaatkan data dan link-nya, kami juga bisa menerima hasil-hasil risetnya dengan baik sehingga registrasinya makin banyak”, ujar Freddy Harris.
Selain penandatangan naskah kerja sama, Dirjen KI Freddy Harris juga memberikan kuliah umum mengenai KI kepada para dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Dalam kuliah umumnya, Freddy Harris menyampaikan bahwa dasar dari KI dapat disederhanakan menjadi tiga bagian, yaitu Filing, Komersialisasi dan penegakan hukum.
“Filing itu database yang dihasilkan dari registrasi pendaftaran KI, kalau tidak ada database maka tidak ada pelindungan”, ujar Freddy Harris.
Menurut Freddy Harris, hasil dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan perlu dikomersialisasikan agar bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan nilai ekonominya.
“Ngapain daftar paten kalau tidak ada komersialisasi, maka itu fungsi sentral HAKI berperan untuk mengkomersialisasikan. Kemudian sesudah adanya komersialisasi maka penegakan hukum dapat berjalan”, Freddy Harris menjelaskan.
Dalam penandatanganan MoU ini Dirjen KI didampingi oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan; Direktur Teknologi Informasi KI, Razilu; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Yurod Saleh.
LIPUTAN TERKAIT
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
