Pempek Palembang Terima Surat Pencatatan KIK

Palembang - Makanan khas Palembang yaitu Pempek akhirnya resmi tercatat sebagai Pengetahuan Tradisional asli Sumatera Selatan. Hal ini tertuang dalam surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) yang telah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

Surat pencatatan KIK Pempek ini diserahkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru di Novotel Palembang pada Jumat, 23 September 2022.

“Saya berterima kasih, hari ini pempek itu diakui punya Sumsel. Jadi kita tidak usah berdebat lagi ini punya siapa, bahwa pempek itu punya Sumsel,” kata Herman Deru.

Tak hanya Pempek, Plt. Dirjen KI Razilu juga menyerahkan 36 surat pencatatan KIK asal Sumatera Selatan lainnya, diantaranya Tembang Batang Hari Sembilan; Surat Ulu; Tari Siwar; Tari Piring Gelas; Pindang Pegagan; Tari Setabik; dan Tahok Tutok.

Penyerahaan sertifikat KI ini bertepatan dengan berakhirnya gelaran Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Sumatera Selatan. Penutupan kegiatan ini digelar karena DJKI ingin memberikan pelayanan kekayaan intelektual (KI) kepada lebih dari 2.200.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan.

“Potensi ekonomi Sumatera Selatan ini perlu kita sambut agar UMKM naik kelas dan masyarakat bangga terhadap produk buatan Indonesia dalam program BBI (Bangga Buatan Indonesia) dengan cara melindungi kekayaan intelektualnya,” ucap Razilu.

Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku UMKM untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke DJKI. Selain itu, Razilu juga mengimbau pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan  perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung, memacu, dan mendorong pertumbuhan KI di wilayahnya.

“KI memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyak negara maju karena KI merek selalu di depan,” terangnya.

Di samping itu, Razilu juga menjelaskan bahwa KI juga dapat menjadi Nation Branding sekaligus memberikan competitive advantage bagi suatu negara (khususnya negara yang memiliki keunggulan KI Komunal). Di Sumatera Selatan saat ini telah terdaftar empat kekayaan intelektual komunal (KIK) dalam bentuk Indikasi Geografis (IG).

Keempatnya yaitu Kopi Robusta Semendo, Kopi Robusta Empat Lawang, Duku Komering, Kopi Robusta Pagar Alam. Selain itu, ada beberapa IG yang masih dalam proses pengajuan permohonan.

Hal senada disampaikan Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru menyerukan kepada para pimpinan daerah di Sumsel, baik walikota maupun bupati untuk membantu menyosialisasikan pentingnya melindungi KI pada masyarakat.

“Bapak Bupati Walikota, tidak mungkin Kemenkumham akan mampu untuk menyosialisasikan kepada masyarakat kita tentang hak-haknya untuk mendaftarkan semua produk kekayaan intelektual, maka klinik ini memberikan bimbingannya terhadap siapa pun yang berkeinginan mendaftar hasil kreasinya,” terang Herman Deru.

Dirinya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Kemenkumham yang bersedia menyelenggarakan kegiatan MIC di Provinsi Sumsel.

“Saya terima kasih Sumsel dijadikan tempat pergerakan MIC dan tentu kita merasa rugi kalau kita tidak sambut baik oleh masyarakat. Agar hasil karya ciptanya dilindungi negara dan tidak ditiru sembarang orang yang tidak diberikan izin,” pungkas Heman Deru.

Sebagai catatan, penyelenggaraan MIC kali ini menjadi yang terakhir dan berhasil menuntaskan kunjungan provinsi ke-33 di Indonesia. 



LIPUTAN TERKAIT

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Rabu, 9 November 2022

Kebijakan Anti Penyuapan

Pimpinan, Pegawai (ASN dan PPNPN), dan semua pihak yang dipekerjakan dan/atau bertindak atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang bersih, integritas, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kepedulian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Kamis, 18 Agustus 2022

Pengumuman Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Selasa, 31 Mei 2022

Selengkapnya