Pelindungan Hak Cipta Karya Arsitektur: Ketegasan antara Terinspirasi dan Plagiarisasi Harus Lebih Jelas

Jakarta - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan banyak masukan praktisi dalam revisi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam bidang karya arsitektur.

“Kami membutuhkan masukan karena banyak kasus plagiarisme menyangkut bidang arsitektur. Masih jadi perdebatan apakah mereka yang karyanya mirip hanya terinspirasi atau murni menyalin,” ucap Anggoro pada Webinar POP HC: Arsitektur dalam Kaca Mata Pelindungan Hak Cipta, Lisensi, dan Komersialisasi pada Senin, 24 Oktober 2022.

Beberapa kasus yang disampaikan Anggoro antara lain adalah kasus Rabbit Town di Bandung dan Urban’s Light di Amerika. Selain itu, ada pula kemiripan One World Trade Center di New York dengan desain gedung Skidmore, Owings and Merrill milik Jeehoon Park.

Senada dengan Anggoro, Georgius Budi Yulianto alias Boegar juga sepakat bahwa perlu adanya garis yang jelas tentang perbedaan keduanya. Malah menurut Budi, masih ada kekurangpahaman masyarakat tentang harus adanya permintaan izin terkait penduplikasian karya arsitektur, misalnya yang telah mendapat sambutan baik dari peminat desain bangunan tertentu.

“Bagi saya yang namanya terinspirasi itu arsitek hanya mengambil ide pokok dari bangunan lain lalu kemudian membuat karya baru. Namun kalau ada orang yang sampai menilai bangunan ini sangat mirip dengan bangunan itu, hal ini sudah dapat diindikasikan sebagai mengimitasi,” jelasnya pada kesempatan yang sama.

“Namun masih ada lagi yang perlu diketahui bahwa developer misalnya perlu meminta izin kepada arsitek ketika ingin menggandakan bangunan yang sebelumnya sudah dibuat. Kebanyakan orang mengira ini jual putus, padahal seharusnya ada hak honor untuk arsitek sebagai apresiasi atas karyanya,” lanjut Boegar.

Konsultan Kekayaan Intelektual Belinda Rosalina menguatkan hal tersebut karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, karya arsitektur dalam bentuk bangunan maupun konstruksi lain tidak boleh digandakan. Dia juga menyoroti tidak adanya aturan yang jelas di Indonesia terkait kebebasan panorama.

Kebebasan panorama memperbolehkan pihak lain mengambil potret, merekam video, dan/atau menciptakan gambar lainnya (seperti lukisan) dari suatu saujana (lanskap), ruang publik, dan terkadang pahatan dan karya seni lainnya yang secara permanen berada di tempat umum tanpa mengalami permasalahan hak cipta dari pihak lain yang berkaitan dengan subjek, dalam penerbitannya.

“Ini sudah ada kasusnya yaitu Patung Selamat Datang di Bundaran HI, sehingga kami mohon segera diatur dalam RUU HC yang sedang berlangsung,” ujar Belinda.

Sementara itu, karya arsitektur merupakan salah satu karya cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

“Saat ini, pemerintah tengah menggarap dengan serius upaya untuk menjadikan karya arsitektur untuk bisa dijadikan agunan di bank maupun non-bank,” terang Anggoro.

Menurut Boegar, hal ini akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang akan disambut baik oleh para arsitek. Sebab, ada kalanya biaya produksi sebuah bangunan melebihi biaya down payment yang diberikan pemilik bangunan.

Sebagai catatan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM secara rutin mengadakan webinar POP HC. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendiskusikan, mendapatkan masukan, sekaligus ajang sosialisasi terkait hak cipta kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan tahun tematik yang telah ditetapkan DJKI pada 2022 yaitu sebagai Tahun Hak Cipta. DJKI sendiri menerima pendaftaran pencatatan hak cipta secara otomatis yang akan selesai dalam waktu 10 menit melalui sistem POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menyatakan bahwa sejak pencatatan ciptaan melalui Sistem POP HC per tanggal 20 Oktober 2022, DJKI mencatat pencatatan sudah mencapaisebanyak 84.018 permohonan. (kad/syl)



LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis Uji Kompetensi Jenjang Kepangkatan Pemeriksa Merek Madya

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis menguji kompetensi kepangkatan untuk pemeriksa merek madya pada Jumat, 27 Januari 2023 di Gedung DJKI. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pemeriksa merek yang naik pangkat menjadi madya maupun utama memiliki kapasitas dan profesionalitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan publik terbaik pada masyarakat.

Jumat, 27 Januari 2023

DJKI Sita 1.668 Produk Krat Gelas Yang Dijual Tanpa Izin

Sidoarjo – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) tertanggal 20 Januari 2023 yang dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri “Krat Gelas” yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.

Jumat, 27 Januari 2023

Miliki Potensi, Jawa Timur Jadi Tujuan Pertama Konsultasi Teknis dan Pemberian Edukasi Penegakan Hukum KI

Surabaya – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis dan pemberian edukasi kepada pelaku usaha terkait pelindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI), bertempat di JW Marriott Hotel Surabaya, pada Rabu 25 Januari 2023.

Rabu, 25 Januari 2023

Selengkapnya