Optimalisasi Pengelolaan PNBP, DJKI Gelar Rapat Koordinasi

Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya memperbaiki tata kelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di DJKI sehingga pelaksanaannya sesuai dengan amanat UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBP.

Pengelolaan PNBP merupakan tata kelola PNBP meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pengawasan dalam meningkatkan pelayanan akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP,” tutur Kepala Bagian Keuangan, Rian Arvin dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi PNBP pada 20 s.d. 23 Februari 2024 di Hotel Novotel Tangerang.

Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan yang lebih baik, penguatan kebijakan yang lebih optimal, penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi untuk pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang diikuti dengan penguatan pengawasan dan kepatuhan dalam pengelolaan PNBP merupakan bagian upaya yang sudah kita lakukan sampai hari ini untuk memperbaiki tata kelola PNBP di DJKI,” lanjut Rian.

Rian menjelaskan dari upaya yang DJKI lakukan selama ini terdapat beberapa hal yang  dicapai, yang pertama adalah peningkatan realisasi PNBP pada tahun 2023 mencapai 9% dan merupakan penerimaan tertinggi dari DJKI dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

“Selain peningkatan realisasi PNBP, terjadi penurunan tingkat kesalahan pembayaran pemohon dalam proses pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual (KI), serta peningkatan kesadaran pemohon untuk segera melakukan proses pengajuan dokumen setelah melakukan pembayaran,” jelas Rian

“Keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bertransformasi melalui penyempurnaan regulasi dan sistem TI yang terintegrasi guna mencapai pengawasan dan pelaporan lebih efektif dan efisien. Saya  berharap kegiatan ini dapat membantu dan merencanakan mobilisasi pendapatan negara dalam bentuk optimalisasi pengelolaan PNBP,” pungkas Rian.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pengelolaan PNBP Desta Herawaty Tarigan menjelaskan kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, yang pertama melaksanakan evaluasi terhadap hasil integrasi aplikasi pembayaran dengan aplikasi layanan KI yang sudah berjalan; kedua, melaksanakan pembaharuan inventarisasi kebutuhan integrasi untuk layanan pasca permohonan.

Ketiga, melaksanakan pembahasan penguatan, pengawasan dan monitoring pengelolaan PNBP; keempat, pembahasan terkait dengan pengawasan aplikasi layanan KI terhadap penyelesaian tarif yang akan disahkan sekitar bulan mei 2024; dan kelima, pembahasan hasil rekonsiliasi data pembayaran dengan data layanan.

“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat  menghasilkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap pengelolaan PNBP,” harap Desta.

Sebagai informasi, peserta kegiatan ini berjumlah 60 orang yang berasal dari DJKI, Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM serta pengembang aplikasi layanan KI. Pada kegiatan ini juga turut hadir narasumber yang berasal dari Kementerian Keuangan.(YUN/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Tim Ahli IG Bersama Dengan DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif Tenun Donggala

Tim Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (IG) melakukan kunjungan lapangan ke Sentra Produksi Tenun Donggala dalam rangka Pemeriksaan Substantif atas Permohonan IG Tenun Donggala pada Rabu, 27 Maret 2024, di Kabupaten Donggala.

Kamis, 28 Maret 2024

Kenali Gerabah Kasongan dari Bantul Yogyakarta

Bantul - Gerabah Kasongan merupakan jenis produk yang dilestarikan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang menjadi ikon tersendiri Kabupaten Bantul. Kasongan sendiri merupakan industri yang berfokus pada kerajinan gerabah (tanah liat) atau kerajinan keramik yang merupakan aset dari Bantul, Yogyakarta.

Sabtu, 9 Maret 2024

DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.

Rabu, 10 Januari 2024

Selengkapnya