Mudahkan Pelaku Usaha Bersaing Adil, DJKI Susun Rencana Umum Pengadaan

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan  Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) DJKI tahun anggaran (TA) 2023  di Hotel Grand Mercure Solo Baru pada 23 s.d. 26 November 2022.

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas penyusunan RUP DJKI serta mendukung pencapaian pelaksanaan dari rencana strategis dan pemenuhan target kinerja maupun perjanjian kinerja DJKI TA 2023.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum, Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Cumarya  menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menjadi penting karena terdapat beberapa faktor, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Faktor berikutnya adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemenuhan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik; Pemaketan baik Pemecahan Paket maupun Konsolidasi Paket untuk dapat dilakukan lebih baik dan lebih tepat terhadap output yang hendak dicapai; dan Memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, 

“Semangat DJKI untuk menjadi World Class IP Office tentu harus didukung dengan optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang dicerminkan dengan kualitas capaian unit fasilitatif (Sekretariat DJKI) dalam menyelenggarakan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, sistem penyelenggaraan teknologi informasi, maupun pengadaan-pengadaan lainnya,” tutur Cumarya.

“Demi meraih optimalisasi tersebut, tentu diperlukan sinergi yang kuat antara jajaran di seluruh Unit Eselon II yang ada, dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maupun Sekretariat DJKI,” lanjut Cumarya.

Cumarya berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini seluruh unit teknis maupun fasilitatif memiliki pemahaman yang sama terkait urgensi penyusunan RUP, pentingnya mitigasi risiko yang ada pada proses pengadaan barang/jasa, pengalokasian anggaran yang terkait pengadaan barang/jasa bagi Koperasi dan Usaha Kecil, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).

Pada kesempatan yang sama, Sub Koordinator Layanan Pengadaan, Insan Kamil berharap kegiatan ini dapat mensukseskan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJKI TA 2023.

“Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini, keseluruhan paket pengadaan barang/jasa di lingkungan DJKI TA 2023 dapat diumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sehingga membuka peluang seluas-luasnya kepada pelaku usaha untuk dapat bersaing secara adil dan kompetitif  dalam melaksanakan paket pengadaan barang/jasa,” ujar Insan.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti 90 peserta dari lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perindustrian .(yun/syl)



LIPUTAN TERKAIT

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Rabu, 9 November 2022

Kebijakan Anti Penyuapan

Pimpinan, Pegawai (ASN dan PPNPN), dan semua pihak yang dipekerjakan dan/atau bertindak atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang bersih, integritas, dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kepedulian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Kamis, 18 Agustus 2022

Pengumuman Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Selasa, 31 Mei 2022

Selengkapnya