Menuju WBBM 2021, DJKI Bentuk Tim Penguatan Reformasi Birokrasi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar pertemuan untuk penguatan tim reformasi birokrasi DJKI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2021 pada Selasa (26/1/2020).

Untuk meraih predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal KI Chairani Idha mengatakan perlunya sinergi dari seluruh pegawai DJKI.

“Sebagai titik awal DJKI sudah mendapatkan  Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Kita harus melangkah untuk selanjutnya dapat meraih WBBM,” ujar Idha dalam sambutannya di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan.

Idha memaparkan bahwa upaya DJKI dalam inovasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tahun 2020 DJKI meluncurkan Iproline dan loket virtual (lokvit). 

“Diharapkan adanya pengembangan dari layanan masyarakat yang sudah ada. Efisiensi dan inovasi lebih baru lagi.  Angka-angka yang telah diraih adalah pekerjaan rumah DJKI untuk bagaimana mempertahankan dan meningkatkan yang sudah kita raih.” pungkas Idha.

Menurut Inspektur  Wilayah V, Budi bahwa setiap kekurangan pada pelayanan  yang terdapat di DJKI harus dikomunikasikan dan ditindaklanjuti untuk meraih WBBM 2021. Hal tersebut perlu adanya pengawalan dalam menuju WBBM 2021.

“Untuk pengawalan menuju WBBM 2021 akan dibentuk tim pengawalan. Semoga DJKI dapat lolos WBBM,” ujar Budi.

Sebagai informasi, Kemenkumham sudah mencanangkan zona integritas di 2021 ini. Dalam momen ini, DJKI berharap dapat mempersiapkan sebaik mungkin menuju WBBM.


LIPUTAN TERKAIT

Minimalisir Kendala Penyelesaian Perkara, PPNS DJKI Undang Bareskrim Polri Lakukan Koordinasi

Pertemuan ini diadakan untuk menjalin koordinasi yang lebih kuat antara DJKI dengan Bareskrim. Rencananya koordinasi ini akan dilakukan paling tidak satu kali dalam seminggu

12 Agustus 2022

DJKI Berhasil Damaikan Sengketa Desain Batik

Menindaklanjuti permohonan mediasi yang diajukan CV. Anoza Konveksi atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual segera menggelar mediasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu pada Senin, 8 Agustus 2022.

8 Agustus 2022

Hasil Klasifikasi Permudah Telusuri Dokumen Paten

Melakukan klasifikasi dokumen paten yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu tugas penting Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD).

9 Agustus 2022

Selengkapnya