Mengenal Sistem Pendaftaran Merek Internasional ‘Madrid Protocol’

Jakarta - Sistem pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protocol semakin penting di masa kini. Hal ini karena era teknologi informasi yang menghilangkan batas-batas negara sehingga transaksi ekonomi bisa dilakukan di mana saja dan dari mana saja.

Keunggulan dan manfaat dari sistem protokol madrid yaitu untuk memperoleh pelindungan merek di luar negeri serta mengelola pendaftaran merek dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau merupakan dambaan bagi pelaku usaha selaku pemilik merek. Karena sistem ini mengurangi hambatan dalam aspek bahasa, biaya, dan administrasi.

Perlu diketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki peran dalam pendaftaran merek internasional yaitu sebagai negara asal dan sebagai negara tujuan.

“Peran DJKI sebagai negara asal (office of origin), yaitu menjembatani pemilik merek terdaftar untuk mendaftarkan merek melalui sistem protokol madrid dan sampai saat ini berjumlah lebih kurang 102 permohonan merek,” terang Pemeriksa Merek Madya Nuraina Bandarsya pada kegiatan Organisasi Pembelajaran (OPERA) DJKI dengan tema ‘Sistem Pendaftaran Madrid Protocol, Indonesia Sebagai Negara Tujuan’ pada Jumat, 22 April 2022. 

Sedangkan, peran DJKI sebagai negara tujuan, Nuraina menerangkan bahwa DJKI memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek internasional dan memberikan keputusan terhadap permohonan pendaftaran merek internasional.


Meskipun pendaftaran Madrid Protocol melalui biro internasional, perlakuan yang diberikan kepada permohonan merek internasional terkait pemeriksaan substantif adalah sama dengan permohonan merek nasional.

“Pemeriksaan merek internasional di DJKI, Indonesia memiliki jangka waktu maksimal 18 bulan yang berdasarkan pada hukum nasional Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis,” tutur Nuraina. 

Dalam hal hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek internasional dalam jangka waktu 18 bulan, nantinya akan terdapat 3 (tiga) kemungkinan putusan awal yang harus DJKI keluarkan. 

“Pertama, apabila tidak ada putusan apapun yang dikeluarkan oleh DJKI dalam jangka waktu 18 bulan, permohonan pendaftaran Internasional tersebut otomatis didaftar,” kata Nuraina.

Ia melanjutkan, yang kedua, yaitu Statement of grant of protection dan yang ketiga adalah Notification of provisional refusal.

Selain itu, permohonan Madrid Protocol yang diajukan ke negara tujuan bisa saja mendapatkan putusan Invalidation, yaitu suatu putusan yang dibuat oleh pejabat atau kantor berwenang di negara tujuan yang membatalkan suatu pendaftaran internasional. 

“Pembatalan ini bisa diakibatkan adanya gugatan di pengadilan atau adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan pelindungan atas merek internasional di wilayah dimaksud dibatalkan,” ujar Nuraina.

Notification of Invalidation yang dikeluarkan ini, bisa mempengaruhi seluruh jenis barang atau hanya sebagian dari jenis barang saja. Pada putusan pembatalan ini, pemohon tidak dapat mengajukan banding.(ver/kad)


TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Kemenkumham Gelar Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara

Jakarta - Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2022, Kemenkumham bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham dari seluruh Indonesia menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kantor Wilayah Gelombang II di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 30 Januari s.d 3 Februari 2023.

Senin, 30 Januari 2023

Kenali Pelindungan Objek Tiga Dimensi Antara Merek, Desain Industri dan Paten

Kegiatan Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI akan mengupas mendalam terkait ‘Perkembangan Kekayaan Intelektual’ yang khususnya membahas mengenai Tumpang Tindih Pelindungan Objek Tiga Dimensi antara Merek dengan Desain Industri dan Paten.

Senin, 30 Januari 2023

Hak Cipta Karya Pekerja atau Freelancer Milik Siapa?

Belakangan ini kasus sengketa kekayaan intelektual (KI) kerap terjadi di Indonesia, di antaranya mengenai kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan atau mantan karyawannya di bidang hak cipta. Contoh ciptaan yang menjadi permasalahan antara lain desain gambar, karya tulis, maupun perangkat lunak.

Jumat, 27 Januari 2023

Selengkapnya