Lakukan Evaluasi Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual, DJKI Sasar Masyarakat Sulawesi Selatan

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atas pelayanan publik DJKI Tahun Anggaran 2021 di Kota Makassar pada Senin, 8 November 2021.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya komitmen DJKI dalam meningkatkan kualitas layanan yang memudahkan masyarakat.

Staff Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramata mengatakan bahwa pelaksanaan survei IKM menjadi salah satu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu kementerian atau lembaga.

Selain itu, Ambeg juga memberikan apresiasi kepada DJKI dan Kanwil kemenkumham Sulawesi Selatan atas kinerja dalam mendorong permohonan dikala masa pandemi.

Di sisi lain, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DJKI Ranie Utami Ronie turut menjelaskan pentingnya masukan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan DJKI sebagai bahan evaluasi.

“Hasil survei IKM dan IPK ini merupakan gambaran sudah optimal atau belum pelayanan yang telah dilakukan oleh DJKI,” ujar Ranie.

Dia berharap hasil evaluasi dan penilaian terhadap kualitas layanan DJKI ini dapat memperlihatkan keinginan masyarakat, sehingga masukan tersebut menjadi konsentrasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan.

“Survei ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam memudahkan DJKI dalam mengambil strategi kebijakan peningkatan layanan agar DJKI dapat meningkatkan kualitas layanan dan memberikan yang terbaik guna tercapainya The Best IP Office in The World,” pungkas Ranie.

Survei IKM dan IPK ini telah dilaksanakan di lima provinsi yaitu Bali, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

DJKI juga berencana akan melanjutkan pelaksanaan survei ini di 2 provinsi lainnya yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Upayakan Peningkatan Paten di Yogyakarta melalui Patent One Stop Service

Yogyakarta - Dalam upaya meningkatkan jumlah permohonan dan penyelesaian paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali membuat langkah proaktif berupa Layanan Paten Terpadu (Patent One Stop Service) bagi Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Pelaku Usaha.

Selasa, 20 Februari 2024

DJKI Bahas Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Kanwil Kemenkumham

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 Program Kekayaan Intelektual (KI).

Selasa, 20 Februari 2024

DJKI Kembali Gelar Bimbingan Teknis Manajerial, Sosial, dan Kultural untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Manajerial, Sosial, dan Kultural sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan DJKI. Kegiatan ini diselenggarakan di Bigland Hotel Bogor pada 19 - 22 Februari 2024.

Senin, 19 Februari 2024

Selengkapnya