KUMHAM PR SUMMIT 2021: Adaptasi adalah Kunci dalam Pemberian Layanan Publik

Jakarta - Dalam memberikan layanan informasi dan aduan kepada masyarakat, hubungan masyarakat (humas) sebagai penyedia layanan harus tanggap pada perubahan teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian (DJP) Keuangan Nico Herry Janto pada sesi ketiga Kumham PR Summit 2021 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dalam paparannya, Nico menyampaikan, Kring Pajak sebagai garda depan layanan publik DJP terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial menjadi sangat penting, karena masyarakat semakin condong memilih pelayanan daring.

"Saat ini, Kring Pajak telah memiliki lima layanan, antara lain inbound call, social media service, dan back office (pengaduan)," kata Nico. 

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Sentra Layanan Digital BCA Wani Sabu menyampaikan bahwa pengenalan karakteristik pengguna layanan turut berperan penting dalam pemberian layanan publik yang prima.

“Orang zaman sekarang tidak suka kalau menelpon contact center lalu mereka di-ping-pong. Mereka mau informasi yang jelas hanya dari satu pintu. Untuk itu, BCA pun berusaha memberikan layanan yang diingini oleh konsumen,” jelas Wani.

Wani menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia di instansi agar pelayanan yang diberikan sesuai standar. Pada layanan Halo BCA, agen yang bertugas diberikan pembekalan secara intensif terlebih dulu agar mengerti standar operasional prosedur.

Lebih lanjut, Manajer Contact Center & Service Desk PT Indonesia Comnets Plus Yudistiro Yanuarianto menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan Contact Center PLN 123.

Dalam pengembangan layanan, ada dua perspektif yang perlu diprioritaskan, yaitu perspektif instansi dan perspektif konsumen.

“Kalau dari perspektif manajemen, setidaknya ada tiga poin yang akan terus dikembangkan, yaitu pengembangan kanal layanan, pengembangan sistem dan infrastruktur, serta pengembangan layanan menjadi one stop service,” pungkas Yudistiro. (SYL/KAD)


TAGS

#DJKI

LIPUTAN TERKAIT

Kemenkumham Bahas Perubahan Permenkumham tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Menurut Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum Dan Lembaga Manajemen Kolektif Agung Damarsasongko, peraturan baru ini akan mengubah kedudukan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang sebelumnya terpilih melalui panitia seleksi. 

20 Januari 2022

Plt. Dirjen KI: Kekayaan Intelektual Berikan Nilai Tambah Untuk Bersaing di Era Digital

“KI merupakan aset berharga. Setiap insan kreatif dan pelaku usaha harus peduli KI karena menjadi nilai tambah bagi daya saing pada era digital,” tutur Plt. Dirjen KI, Razilu.

20 Januari 2022

DJKI bersama Kanwil Kemenkumham Bali Musnahkan Barang Bukti Perkara Merek Louis Vuitton Palsu

DJKI Kemenkumham bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melakukan pemusnahan beragam barang bukti perkara merek Louis Vuitton palsu

18 Januari 2022

Selengkapnya