Konsinyering Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2019

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Konsinyering Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2019 selama 3 (tiga) hari di Bogor, Senin (8/1/2018).

Dalam Kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Janji Kinerja DJKI Tahun 2018 oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJKI bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.

Dalam sambutannya, Dirjen KI Freddy Harris menyampaikan bahwa setiap kegiatan pemerintah tentunya harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat anggaran yang dibutuhkan.

“Untuk itu kita berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan ini, diikuti dengan anggaran yang semuanya inline dengan tujuan DJKI,” ucap Freddy Harris dalam sambutannya.Menurut Freddy, anggaran yang disusun harus mengacu kepada program prioritas nasional dan juga program prioritas Kementerian/ Lembaga.

Dirjen KI Freddy Harris mengatakan bahwa dalam penandatangan Janji Kinerja 2018 yang disepakati bersama seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkumham bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), DJKI memiliki 7 (tujuh) program kerja utama untuk direalisasikan .

7 (tujuh) program kerja utama tersebut yaitu, pertama Pembangunan sistem e-gov dalam pelayanan publik DJKI untuk mewujudkan “The Best Ten IP Office in the World”. Kedua, melakukan restrukturisasi organisasi DJKI yang bertujuan agar pelayanan lebih maksimal.

Ketiga, Penyelesaian backlog untuk seluruh permohonan KI. Keempat, Penataan Ruang Kerja yang nyaman dan representatif dalam mendukung performa kinerja DJKI. Kelima, Revitaliasi Hukum berupa penyelesaian Penyusunan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI.

Keenam, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia DJKI, dengan disiplin tinggi dan loyalitas terhadap institusi bangsa dan negara. Ketujuh, Penambahan jenis penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) DJKI untuk meningkatkan pelayanan DJKI menjadi lebih baik.

Konsinyering ini dihadiri Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, Biro Perencanaan Kemenkumham dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.


TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Diskusikan Perkembangan KI di Indonesia dengan USTR

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pertemuan dengan U.S. Government Intellectual Property (IP) Interagency led by the United States Trade Representative (USTR) secara online melalui aplikasi Microsoft Teams pada Kamis, 22 Februari 2024.

Kamis, 22 Februari 2024

Dukung Tahun Tematik Indikasi Geografis 2024, Kanwil Kemenkumham Sumsel Bentuk Pokja Pengawasan Indikasi Geografis

Jakarta - Pada tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendorong peningkatan pendaftaran dan komersialisasi indikasi geografis di seluruh daerah Indonesia melalui pencanangan tahun tematik indikasi geografis (IG).

Senin, 19 Februari 2024

DJKI Lakukan Olah Tempat Kejadian Perkara Merek MIMI WHITE 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Kepala Seksi Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Merek MIMI WHITE pada Rabu, 21 Februari 2024 di Tangerang.

Kamis, 22 Februari 2024

Selengkapnya