Kenali Pelindungan Objek Tiga Dimensi Antara Merek, Desain Industri dan Paten

Jakarta - Bagi para pelaku usaha yang ingin melejitkan nilai ekonominya, memiliki merek dan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bisa menjadi salah satu jawabannya. Sebelum itu, pelaku usaha perlu memahami apa itu merek, bagaimana pelindungan hukumnya, serta apa perbedaan merek dengan desain industri serta paten. 

Oleh karena itu, melalui kegiatan Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI akan mengupas mendalam terkait ‘Perkembangan Kekayaan Intelektual’ yang khususnya membahas mengenai Tumpang Tindih Pelindungan Objek Tiga Dimensi antara Merek dengan Desain Industri dan Paten. 

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih. 

“Namun tidak semua tanda dikategorikan merek, harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang dapat ditampilkan secara grafis (angka, kata-kata, warna, gambar), harus memiliki daya pembeda (memiliki keunikan menjadi pembeda barang/jasa dipasaran), serta tanda harus dapat digunakan dalam kegiatan dalam praktik dagang atau jasa,” terang Kurniaman pada Senin 30 Januari 2023 melalui aplikasi Zoom Meeting. 

Di kesempatan yang sama, Koordinator Pemeriksaan Merek Agung Indriyanto menerangkan untuk prinsip dari pelindungan hukum terhadap merek sendiri adalah sistem first to file (pertama kali didaftarkan), teritorial (yang berarti pendaftaran merek tunduk pada aturan penerapan perlindungan merek masing-masing negara), dan prinsip speciality (hanya diberikan pelindungan merek untuk jenis barang/jasa sesuai di sertifikat). 

“Di sisi lain, merek khususnya untuk merek 3 dimensi memiliki potensi yang cukup berbenturan dengan jenis produk kekayaan intelektual (KI) lainnya seperti desain industri maupun paten. Hal ini harus dipahami pemohon agar dapat mengantisipasi akibat hukum di kemudian hari,” kata Agung. 

Lebih lanjut, khususnya dia menerangkan terkait merek 3 dimensi. Terdapat ciri - ciri perwujudan untuk merek 3 dimensi yaitu ada bentuk produk kemasan, wujud 2 dimensi yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi, dan memiliki tampilan tanda jasa/dagang yang diklaim dalam suatu produk. 

“Kendati demikian, dalam satu produk dimungkinkan memiliki dua pelindungan KI sekaligus seperti merek dan desain industri. Hal ini dapat dimungkinkan saja apabila satu produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari kedua undang-undang,” lanjutnya. 

Oleh karena itu, Agung mengatakan untuk satu produk tersebut bisa mendapatkan pelindungan desain industri apabila memiliki kebaruan dan untuk merek memiliki daya pembeda sebagai identitas produk dalam pelindungan merek. 

“Sementara itu, irisan antara pelindungan merek dengan paten, pada merek 3 dimensi jika memiliki aspek teknis maka tidak dapat dilindungi juga dengan paten sebagai gambar yang ada di deskripsi paten,” jelas Agung.

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa jika ada satu barang yang telah terlindungi paten, maka pengecualiannya tidak bisa mendapatkan pelindungan untuk merek. Perkembangan terbaru pola ini adalah adanya pembatasan dari PERPPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 20 huruf (g) pada angka (1) dalam pasal 108 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena merek tersebut mengandung bentuk yang bersifat fungsional.  

“Adapun, yang dimaksud dengan dianggap fungsional adalah jika bersifat ergonomis, bentuk menjadi lebih efisien/ekonomis, memfasilitasi transportasi/penyimpanan, memberi kinerja atau daya tahan yang lebih baik, dan memungkinkan produk untuk pas atau terhubung dengan produk lain,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, seri perdana kegiatan Opera DJKI di tahun 2023 ini merupakan upaya DJKI dalam peningkatan kompetensi di bidang kekayaan intelektual. Sehingga diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKI menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. (ver/daw)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Verifikasi Capaian Target Kinerja Kanwil Kemenkumham di Bidang KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Laporan Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Caturwulan I Tahun 2024 Program Kekayaan Intelektual di Hotel Sari Pacific Thamrin.

Rabu, 15 Mei 2024

Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Pegawai, DJKI Gelar Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administrasi

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam menciptakan kedisiplinan kerja pegawai. Selain itu, pemberian penghargaan dan disiplin tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Senin, 6 Mei 2024

Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Pegawai Melalui Penyusunan Peraturan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan Instansi Pembina dari empat jabatan fungsional (JF) yaitu Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, JF didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang terintegrasi oleh sasaran kinerja pegawai (SKP).

Senin, 29 April 2024

Selengkapnya